Hukum dan Feminisme adalah dua konsep yang berbeda. Hukum dengan pendekatan metodologi membuatnya bekerja secara ilmiah dalam memahami gejala sosial. 

Kendati demikian dengan feminisme, yang tidak lagi dilihat sebagai sebuah dalil, dalam orkestra perjuangan, namun ia sudah hampir mencapai kemampuan maksimumnya dalam mengevaluasi berbagai sistem―tak terkecuali sistem hukum.

Dalam  laman Law Library-American Law and Legal Information yang merilis artikel “Feminist Jurisprudence: A Brief History Of Feminism” menyatakan bahwa, para sarjana feminis memiliki komitmen tertentu kaitanya antara feminisme dan hukum.

Pertama, secara politik, mereka mencari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kedua, secara analitis, mereka menjadikan gender sebagai kategori untuk menyusun kembali praktik hukum yang telah mengesampingkan kepentingan perempuan.

Dan Ketiga, secara metodologis, mereka menggunakan pengalaman perempuan untuk menggambarkan dunia dan untuk menunjukkan perlunya perubahan. Mereka terutama mengandalkan wacana pengalaman untuk menganalisis hierarki gender, objektifikasi seksual, dan struktur sosial.

Hukum versi Feminisme

Tarik menarik hukum sebagai aturan atau nilai untuk cenderung mengikuti pendekatan, aliran, atau mazhab tertentu sudah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu.

Feminisme sebagai sebuah pendekatan atau teori tidak mau kalah ambil bagian untuk menghantam dan menenteng hukum dengan berbagai pukulan kritikan. ibarat dunia persilatan, "hukum" selalu dihantam dengan berbagai jurus dengan sekian pendekar yang tang dari pelbagai penjuru.

Kritik feminisme terhadap hukum tidak berhenti sebagai tudingan, namun disertai tuntutan agar hukum mencerminkan pengalaman dan kebutuhan perempuan yang. Tren pertalian antara hukum dan feminisme kurang lebih bermunculan pada tahun 1960-an.

Kendati embrio gerakan hukum feminisme sesungguhnya telah ditandai dengan adanya perjuangan hak hukum yang dimulai pada abad ke-19 dengan seruan untuk hak pilih perempuan. 

Lebih lanjut di Amerika Serikat, lembaga legislatif negara bagian meloloskan sebagian undang-undang kepemilikan terpisah bagi wanita yang sudah menikah. Perempuan memiliki hak hukum untuk mempertahankan kepemilikan dan kendali atas harta benda yang mereka bawa ke dalam pernikahan.

Tuntutan feminisme juga salah satunya mengarah pada posisi laki-laki yang berada pada kedudukan dominan dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan, baik pada sistem sosial, budaya, pendidikan, politik, dan tak terkecuali sistem hukum.

Di Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, mencatat bahwa, hingga tahun 2013 terdapat 342 (tiga ratus empat puluh dua) Peraturan Daerah yang bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan.

Data tersebut sejalan dengan tudingan kepada hukum yang tidak berpihak pada pengalaman perempuan karena kedudukan parlemen dihegomoni oleh laki-laki.

Pendekatan Feminisme percaya bahwa, sejarah ditulis dari sudut pandang laki-laki, bahasa dan konsep perumusan hukum hanya ditujukan untuk memperkuat nilai-niali maskulin (Cornell Law School: 2021). Tidak sampai disana, hukum dalam preskriptif feminisme sesungguhnya mempersoalkan berbagai hal.

Kompleksitas tersebut mulai dari kekerasan seksual, hak reproduksi, hak kepemilikan, ketidaksetaraan di tempat kerja, hingga diskriminasi berbasis gender yang ditemukan dalam formulasi maupun implementasi norma hukum.

Antinomi Hukum dan Feminisme

Bagaikan dua aliran yang sama memiliki kekuatan energi,  "hukum" dan "feminisme" sama-sama memiliki kimiawi dengan determinasi yang tidak ingin saling mensubordinasi.

Pada bahasan singkat sebelumnya “Hukum versi Feminisme”, agaknya terlihat sebagai sebuah klausa yang menjanjikan dengan memberikan harapan dan jawaban. Namun bagaimana jika judulnya dibalik “Feminisme versi Hukum”, maka tentu menuai permasalahan yang disertai perdebatan.

Feminisme versi Hukum artinya tolok ukur yang dipakai  menggunakan pendekatan hukum dengan cara kerjanya yang otoritatif dan normatif. Hukum dimaknai sebagai seperangkat norma/nilai yang koheren dan konsisten― yang dibentuk atas nama daulat rakyat dan kekuasaan yang kuat (legal). 

Artinya, tindak tanduk feminisme harus disesuaikan dengan eksistensi hukum sebagai norma maupun nilai.

Layaknya hidup ialah alam raya yang terbuka, memberikan tafsir yang luas bagi manusia untuk memaknai kebahagiaannya secara individual/ kelompok, disinilah hukum (positivisme)/ kekuatan adikodrati (hukum kodrat) masuk sebagai pengatur dan penyeimbang.

Belakangan, “hukum” (Rechts) modern menterjamah pengatur dan penyeimbang itu sebagai apa yang kita sebut “negara” (Staat) dengan pelbagai pranata hukumnya (lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif).

Eksistensi hukum secara implementatif disuksesi melalu lembaga-lembaga tersebut dengan mengeluarkan kebijakan dan aturan yang bersifat “fakultatif” (mengatur) atau “imperatif” (memerintah).

Demikian benar atau salah suatu penilaian yang datang dari pendekatan feminisme dalam membicarakan eksistensi perempuan atau laki-laki sepanjang kaitannya dengan “teks atau konteks" hukum harus diperdebatkan dan diuji keabsahannya menggunakan “lensa” metodologi hukum.

Keberadaan perempuan maupun laki-laki dimata hukum dinilai sama sebagai naturlijk person (subjek hukum manusia) yang memiliki hak dan kewajiban. Penentuan hak dan kewajiban tergantung pada masing-masing sistem, namun pada prinsipnya kedua variabel ditentukan berdasarkan nilai-nilai hukum.

Hal yang paling umum misalnya, setiap orang memiliki hak untuk hidup bukan karena “ia perempuan atau laki-laki dan memiliki orientasi seks tertentu", namun hak yang dimiliki dan dilindungi adalah sesuatu hakikat yang dimiliki manusia (human) pada umumnya dan subjek hukum (naturlijk person) pada khususnya.

Menghilangkan nyawa atau hak kehidupan orang merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan moral (mala in se), artinya larangan tersebut datang dari penilaian hukum pada nilai perbuatan bukan pada siapa yang dihilangkan nyawanya entah itu perempuan atau laki-laki.

Ketika hukum secara langsung mengintervensi hal yang bersifat personal atau berpihak pada jenis kelamin/orientasi seks tertentu maka hanya akan memberikan bias dan kesenjangan pada nilai kesetaraan dan keadilan.

Hukum dimaksudkan untuk mengatur kehidupan ke arah yang seharusnya, bukan mengikuti realitas perilaku individu/kelompok tertentu, artinya Keberpihakan hukum bukan pada siapanya, namun pada apanya (nilai), hukum bekerja secara objektif dengan validitas yang ketat.

Misalnya dalam pendekatan feminisme yang mengkritik mengenai hakim dalam sistem peradilan pidana yang seringkali pada sidang kasus pemerkosaan yang korbannya adalah perempuan, ia harus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim.

Dari segi etika, pertanyaan atau jawaban yang ditujukan atau datang dari perempuan korban pemerkosaan tentu sangat traumatik dan tidak sepatutnya, ia harus menjelaskan kembali detik-detik dimana saat dilecehkan.

Namun disisi lain, sistem peradilan pidana (hukum) yang bertujuan menemukan kebanaran materil (materiele waarheid)— mengharuskan fakta tersebut perlu diceritakan, keterangan korban memiliki nilai penting untuk menentukan kebenaran serta kejelasan duduk perkara. 

Bahkan keadilan dan kebenaran dari putusan hakim sangat bergantung pada fakta di persidangan. Dengan demikian untuk mendamaikan dua kutub ini (feminisme dan hukum), maka perlu ada diskursus lebih jauh. 

Gerakan feminisme tetap dianggap sebagai perjuangan kemanusiaan yang bertujuan menggilas seluruh praktik ketidakadilan bagi yang dirasakan umat manusia baik laki-laki maupun perempuan.

Gloria Steimen, seorang aktivis feminis Amerika bahkan mendefinisikan makna gerakan feminis sebagai seorang baik perempuan atau laki laki yang percaya penuh pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik (Esmirelda: 2018).

Kendati hukum tetap harus dijunjung sebagai sebuah determinasi yang menyeimbangkan jalanya kehidupan manusia, yang didalamnya baik perempuan maupun laki-laki saling beriringan “mencintai” dan menjaga ketertiban.

Disisi lain, hukum sebagai norma tertulis juga merupakan sebuah alternatif atas keberagaman tafsiran terhadap apa yang senyatanya (das sein) dan apa yang seharusnya (das sollen). Sebab sejak awal peradaban berlangsung, seringkali embrio ketidakadilan bermunculan dari tidak adanya kepastian hukum.