Buku How Democracies Die? terbitan 2018 ini mendadak menjadi perbincangan setelah Anies Baswedan mengunggah sebuah foto di Twitter dan Facebook sembari membaca buku tersebut. Bagi saya, buku ini telah lama sebenarnya sudah menjadi bahan acuan diskusi serta kajian ketika duduk di Program Magister Politik Pemerintahan UGM.

Lantas mengapa Anies Baswedan mem-posting buku tersebut? Tentunya banyak spekulasi yang hadir. Sebagian masyarakat mengatakan itu adalah bentuk sindiran pada oligarki politik saat ini. Ada juga yang mengatakan menyinggung dirinya sendiri. 

Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah, mengapa buku ini dijadikan alat oleh Anies untuk seakan-akan merepresentasikan secara psikologis keadaan Anies saat ini? Apa substansi dasar yang dipaparkan dalam buku How Democracies Die?

Mari kita telaah dengan mengkuliti satu per satu substansi buku karangan Steven Livitsky dan Daniel Ziblatt, dua peneliti politik asal Harvard University.

Cara Demokrasi Mati Perlahan

Jika kita mengenal Vedi Hadiz, ilmuwan politik asal Indonesia sebenarnya karya Livitsky & Ziblatt ini, secara substansi tidak jauh berbeda. Namun lokus dan fokus studi yang diambil –yakni di Amerika, Brasil, dll– memang menjabarkan novelty –kebaruan.

Kedua profesor asal Harvard ini menyatakan, kematian demokrasi diilustrasikan sebagai satu pembajakan demokrasi yang diinisiasi secara legal. Percis dengan apa yang dianalogikan Hadiz dalam karyanya yang terbit tahun 2010 “Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Persepective” tentang pembajakan demokrasi.

Lonceng kematian demokrasi akan berbunyi, ketika sistem pemilihan umum yang kita lihat berjalan dengan baik, adanya debat terbuka dan juga partisipasi tim sukses serta relawan berhasil memenangkan tokoh politiknya, baik di lembaga eksekutif atau pun legislatif. Kelak, kemenangan tersebutlah yang justru mengantarkan demokrasi pada proses kematiannya.

Potret kematian demokrasi yang digambarkan oleh Livitsky & Ziblatt adalah peristiwa kemenangan Donald Trump dalam pemilu di Amerika Serikat (AS). Trump berhasil unggul, atas kandidat dari Partai Demokrat, yakni Hillary Clinton. Trump dalam Pilpres AS 2016 berhasil menjadi seorang provokator ekstremis yang menggaungkan ketakutan (Hoax) serta menekankan isu rasisme pada warga kulit hitam.

Alhasil, pemaparan Livitsky & Ziblatt menerangkan bahwa; menangnya Trump adalah satu contoh konkret kematian demokrasi. Di mana demokrasi formal yang dihasilkan oleh pemilu telah melahirkan pemimpin yang ‘terkesan’ diktator. 

Keduanya menerangkan contoh konkret yang dilakukan oleh Trump ketika mengeluarkan pernyataan yang sangat mengundang polemik. Di antaranya cuitannya pada persoalan membangun tembok perbatasan Meksiko-Amerika Serikat; Kebijakan luar negeri dengan Cina dan Afghanistan yang memicu perang, baik trade war atau pun perang wacana.

Tentunya, publik juga akan mengingat pernyataan yang mengundang kemarahan dari beberapa warga muslim, ketika Trump mengaku bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel.

Porsi yang disuguhkan dalam buku ‘How Democracies Dies’ memang lebih menitik-beratkan pada fenomena kemenangan Trump, namun ulasan berkaitan fenomena di Brasil, Fillipina, dan Peru juga dikupas tuntas. Intinya adalah sebuah fenomena pemimpin yang terkesan diktator yang dihasilkan oleh pemilu itu sendiri.

Jadi untuk menjawab bagaimana demokrasi mati, jawabannya bukan lagi pada persoalan catatan sejarah yang diwarnai oleh kudeta militer. Namun justru oleh hal yang paling dekat dengan demokrasi, yakni pemilihan umum.

Ketidaksadaran Masyarakat

Kenyataan ini tidak disadari oleh banyak pihak, padahal hal ini tentunya sudah terjadi berulang kali. Buku ini menitikberatkan pada kematian demokrasi yang diberikan jalannya lewat jalur elektoral yang demokratis.

Rata-rata masyarakat tidak sadarkan diri dan masih percaya bahwa dirinya masih sedang hidup di arena demokrasi lepas dan terbuka, padahal ciri-ciri kediktatoran sedang terjadi di depan mereka. Mengutip dari buku Levitsky& Ziblatt;

“Ketika rezim jelas-jelas ‘melewati batas’ memasuki kediktatoran, tak ada yang bisa membuat alarm masyarakat berbunyi. Mereka yang mencela tindakan pemerintah barangkali dianggap berlebihan atau justru bohong. Erosi demokrasi itu hampir tak terasa bagi banyak orang.”

Proses ketidaksadaran masyarakat juga dihadirkan karena lekatnya masyarakat dengan karisma seorang figur politik. Tidak perduli lagi apa yang ditawarkan atau justru dari background mana, yang terpenting adalah tentang figur politik yang karismatik.

Kedua profesor tersebut menyebutnya sebagai demagog politik. Para demagog politik inilah yang pada permulaan menganut norma dan nilai serta akar demokrasi, namun setelah memegang kekuasaan dirinya mencampakkannya.

Pada kesimpulannya, buku ini ingin mengatakan bahwa lonceng ancaman kematian demokrasi telah berbunyi. Oleh karenanya untuk menjaga demokrasi tetap hidup, diperlukan adanya satu identifikasi khusus tentang pola kediktatoran yang harus diketahui dan disadari oleh masyarakat. Tidak sekedar mengingat, namun juga masyarakat harus menjadi alarm pengingat bagi yang berkuasa.