Sebuah buku jadi terkenal di antara kita beberapa hari yang lalu. Dalam cuitannya, Pak Gubernur DKI dengan gagah seperti biasa memajang foto sedang membaca buku itu, How Democracies Die, sebuah buku karangan ilmuwan Harvard, Steven Levitsky and Daniel Ziblatt.

Kita patut bersyukur pada Pak Gubernur apa pun niat yang bisa kita duga. Hobi bergambar yang instragrammable, pencitraan, sindiran politik atas situasi saat ini, ungkapan tekanan berat yang dialaminya, mendorong agar demokrasi berkembang lebih sehat di Indonesia, atau bisa juga sebagai memberikan teladan agar masyarakat rajin membaca.

Sayang sekali, kecuali foto-fotoan, Pak Gubernur belum sempat berbagi pada kita semua mengenai isi buku itu, dalam sebuah tulisan atau review. Mungkin saja karena kesibukan beliau yang baru sempat unboxing dan memeriksa cover serta 1-2 halaman berikutnya. Kita tunggu saja.

Memang buku itu sangat menarik. Secara khusus sebetulnya kedua penulis menuliskan keprihatinan pada keadaan demokrasi di negaranya, Amerika Serikat. Ziblatt adalah ilmuwan yang puluhan tahun mempelajari sejarah politik Eropa, sedangkan Levitsky meneliti tentang Amerika latin. 

Keadaan tahun-tahun 2016-2018 di Amerika Serikat yang menggelisahkan, membuat mereka lamat-lamat merasa telah mengalami itu dalam hidupnya. Akhirnya mereka baru sadar bahwa perasaan tersebut adalah keadaan yang terjadi di Eropa dan Amerika Latin di penelitian mereka. Keadaan yang sebetulnya belum pernah terjadi dalam sejarah demokrasi Amerika.

Masyarakat Amerika saat ini terpecah dalam perkubuan yang sengit. Saling curiga yang dalam, terpuruknya ekonomi, hoax dan fakenews tidak terkendali meracuni masyarakat, tergerusnya kepercayaan pada pemerintahan, dan seterusnya. Bagi kita tentunya sangat menarik karena keprihatinan yang sama sedang dirasakan sama dibagian dunia lain termasuk di negara kita.

Bab pertama dibuka dengan cuplikan dongeng Aesop yang terkenal. Seekor kuda yang barusan kalah berantem dengan rusa mendatangi seorang pemburu minta bantuan untuk balas dendam. Sang pemburu setuju dan memberikan syaratnya: “Aku akan memasang besi dirahangmu dan pelana di punggungmu. Itu diperlukan agar aku bisa mantap mengendalikan ketika menghadapi musuhmu”. 

Oke, kuda setuju. Dan kemudian rusa dikalahkan. “Sekarang lepaskanlah besi dan pelana dari punggungku,” kata kuda. “Oh! Jangan buru-buru. Kamu sekarang sudah dibawah kendaliku. Maaf, aku tidak akan melepaskan selamanya.”

Yang tersirat dari dongeng itu adalah peristiwa tunggang-menunggang politik yang yang sering terjadi dalam sejarah. Menunggangi kubu lain dimaksudkan sebagai taktik sementara. Setelah kekuasaan diraih, tunggangan rencananya akan disisihkan. Namun, dalam beberapa kenyataan nasibnya terbalik sama seperti dalam cerita, Yang menunggangi berubah jadi tunggangan selamanya.

How do democracies die? Bagaimana demokrasi bisa kalah atau mati? Disimpulkan oleh kedua ilmuwan pengarangnya, bahwa demokrasi seringkali mati bukan oleh para jendral dalam kudeta, tapi dia malahan jatuh oleh presiden atau perdana menteri lewat proses pemilu yang legal demokratis. 

Sebab utamanya adalah kemenangan yang diraih akibat  koalisi dengan demagog dan ektremis. Tapi para demagog yang semula cuma mau diambil energinya malahan menggilas koalisinya. Persis kemudian diceritakan bagaimana Mussolini dan Hitler meraih kekuasaan akibat proses tersebut. 

Demagog dan ekstrimis yang semula punya elektabilitas kecil akhirnya menggilas partai besar koalisinya. Demokrasi terkecoh oleh khayalan naif, lahirlah monster Hitler dan Mussolini yang merupakan coretan kelam dalam sejarah kemanusiaan.

Bagian yang paling menarik dalam buku ini adalah penemuan-penemuan kedua peneliti tentang bagaimana cara menyelamatkan demokrasi.

Yang pertama adalah mencegah seorang demagog atau seorang otoriter maju sebagai caleg. Ini mesti dilakukan bersama secara sadar oleh politisi arus utama dan moderat. Pengalaman ini berhasil beberapa kali di Eropa, contohnya ketika Marine Le Pen muncul menonjol di kancah politik. 

Begitu ada ciri-ciri seorang otoriter akan muncul semua harus waspada. Ada  4 ciri orang otoriter:

  • Menolak dalam kata-kata ataupun perbuatan pada aturan main atau rules of the game.
  • Menolak legitimasi lawan politik.
  • Bertoleransi atau setuju pada kekerasan.
  • Menunjukkan gejala kesediaan untuk membatasi kebebasan hak-hak sipil lawan politik, termasuk media.

Penemuan yang kedua, bahwa konstitusi tidak cukup untuk menyelamatkan demokrasi. Konstitusi Venezuela adalah copy-paste dari konstitusi Amerika. Perilaku politik di negara itu pada kenyataannya jauh dari nilai-nilai demokrasi. Maka, berbarengan dengan konstitusi masih dibutuhkan beberapa norma yang menyempurnakan teks konstitusi tersebut.

Ada dua norma yang amat penting:

Norma pertama adalah saling bertoleransi. Ini artinya kedua belah pihak yang berlawanan mampu legowo menerima kemenangan yang lain, bagaimanapun jauh perbedaan pendapat yang ada. Bahwa selama lawan bermain dalam aturan konstitusional, kita dapat menerima bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk hidup, bersaing untuk kekuasaan, dan memerintah. Walau kita   mungkin tidak setuju atau bahkan sangat tidak menyukai lawan kita, kita tetap bisa menerimanya sebagai lawan yang sah.

Artinya, kita mengakui bahwa lawan politik adalah warga negara yang sama baik, patriotik, dan taat hukum. Dan bahwa mereka juga mencintai negara kita dan menghormati konstitusi, sama seperti kita. Meskipun kita yakin bahwa ide lawan bodoh atau salah arah, kita tidak melihatnya sebagai ancaman eksistensial. Kita juga tidak akan memperlakukan mereka sebagai pengkhianat.

Pada malam pemilihan kita mungkin meneteskan air mata ketika pihak lawan menang, tetapi kita tidak menganggap itu sebagai peristiwa kiamat. Dengan kata lain, ini semua adalah terjemahan dari kesediaan toleransi kolektif politisi untuk setuju dalam ketidaksetujuan.

Norma kedua yang penting bagi kelangsungan demokrasi adalah Kesabaran Institusional (institutional forbearance).

Dalam konstitusi dikenal hak-hak khusus konstitusional. Dalam konstitusi Amerika, Kongres berhak melakukan hak-hak hukum seperti pemakzulan atau impeachment, menolak pencairan dana APBN, menolak menteri yang dipilih presiden. Sebaliknya Presiden berhak untuk menambah anggota mahkamah konstitusi dan menunjuk anggotanya, melompati wewenang kongres lewat dekrit, dsb. Dalam istilah politik Amerika hal itu disebut sebagai bom politik (constitutional hardball).

Kalau itu dilakukan, maka mungkin akan terjadi deadlock atau jalan buntu dalam sistem pemerintahan. Maka ada “kesabaran institusional” yang artinya adanya pengekangan secara sabar dari berbagai pihak untuk mengekang dan mengendalikan diri agar  tidak gampang-gampang melakukan hak-hak konstitusional walaupun itu sah dan legal.

Kesabaran institusional ini konon adalah tradisi yang lebih tua dari demokrasi itu sendiri. Pada masa ketika para raja dianggap memiliki kekuasaan ilahiah, tidak ada batasan hukum yang membatasi kekuasaan raja. Raja bisa bahkan menjarah milik siapa saja. Tapi ada tradisi pengekangan atau kesabaran institusional yang mencegah itu dilakukan. 

Melanggar norma tersebut disadari sebagai tindakan yang tidak bijaksana. Tokoh Carslisle dalam cerita Shakespeare memperingatkan temannya, bahwa meninggalkan kesabaran (institusional) berarti “darah warga inggris akan membusukkan bumi .. dan masa depanpun mengeluh pada perbuatan tolol ini..“

Dalam bahasa Indonesia mungkin norma-norma diatas kita namakan sebagai akhlak. Jadi konstitusi masih memerlukan akhlak sebagai partnernya. Maka bab 9 buku ini ditutup dengan 20 halaman mengenai hal itu.

Sebagai peringatan keras, buku ini amat relevan dengan keadaan saat ini di Indonesia. Kita wajib berterimakasih pada Pak Gubernur yang mempopulerkan buku ini. Sebagai introspeksi dan peringatan keras kepada pihak-pihak yang secara tidak sadar karena ambisi jangka pendek ingin meraih kekuasaan dengan mencoba mengambil energi berkoalisi pada gerombolan-gerombolan ekstremis dan demagog. Dalam menjaga keutuhan suatu negara unsur akhlak adalah unsur mutlak yang amat penting. Tanpa itu semua,

Demokrasi bisa mati.