Membicarakan soal Pilpres memang tidak ada habisnya. 

Bagi saya, Pilpres kali ini memiliki nilai tersendiri dibandingkan dengan Pilpres sebelum-sebelumnya. Kita bisa merasakan bagaimana euforianya cukup meluas ke mana-mana, bahkan anak-anak yang belum layak untuk memilih pun hanyut dalam pertarungan kedua pasang calon yang bertarung.

Hal menarik yang bisa dijadikan catatan penting dalam pertarungan Pilpres kali ini adalah masifnya berita-berita bohong/hoax untuk mendiskreditkan salah satu pasangan calon, baik Jokowi atau Prabowo. Dan itu sudah menjadi pemberitan hangat tiap harinya.

Bila melihat presentasi serangan pemberitaan yang hilir mudik di media sosial sebelum Pilpres, Pemerintahan Jokowi justru lebih banyak menjadi korban gorengan berita bohong dari berbagai pihak. 

Hasil survei lembaga PolitikaWave pada 28 Januari hingga 4 Februari menerangkan bahwa Jokowi masih dominan menjadi korban hoax dari pemberitaan-pemberitaan negatif. 

Selain itu, data yang dikumpulkan oleh Menkominfo, per Januari 2019, menyebutkan bahwa terdapat 70 konten hoax beredar di media sosial serta terdapat 800.000 situs di Indonesia yang terdeteksi sering menyebarkan konten-konten negatif yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

Dari isu yang ada, terdapat 10 isu yang menurut PolitikaWave cukup trending menjadi bahan pembicaraan, antara lain: hoax Ratna Sarumpaet, isu utang Pemerintah yang makin meninggi, kontainer surat suara, E-Toll yang bersumber dari utang Tiongkok, E-KTP palsu bagi imigran asal Tingkok, Jokowi PKI, ijazah palsu, TKA asing, konsultan asing, bahkan Ma'ruf Amin yang mau diganti oleh Ahok.

Isu-isu ini digoreng sedemikian rupa untuk menggiring opini publik yang bertujuan untuk mengurangi popularitas Jokowi serta mengalahkannya di Pilpres 2019.

Namun begitu, masifnya serangan terhadap Jokowi justru makin meningkatkan presentasi kemenangan dia di Pilpres kemarin—bahkan dia menang di 21 Provinsi. Secara perolehan suara, terjadi peningkatan presentasi kemenangan atas Jokowi. 

Bila tahun 2014 Jokowi menang dengan perolehan suara 53,15% atau secara total 70.633.594 suara, di pemilihan kali ini dia menang dengan presentasi 55,50% dengan jumlah suara mencapai 85.607.362. Artinya, terjadi peningkatan sekitar 16 juta suara terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dari tahun 2014.

Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin Jokowi dapat memenangkan Pilpres 2019 dengan presentasi yang meningkat, sedangkan serangan hoax terhadap dirinya datang bertubi-tubi?

Ini sepatutnya dijawab dalam pengamatan politik yang lebih dalam untuk menajamkan argumentasi kita terhadap Pilpres 2019 kali ini.

Jokowi Menang karena Hoax

Ada banyak asumsi yang menyatakan bahwa kemenangan petahana (Jokowi) pada pilpres kemarin dikarenakan masih solidnya tim di akar rumput. Di samping itu, Jokowi juga telah mendapatkan dukungan dari 400 kepala daerah di Indonesia, yang secara terang mendukung dia di Pilpres 2019. Ini adalah modal yang baik bagi Jokowi di Pilpres 2019 lalu.

Selain dua alasan di atas, yang tidak kalah penting juga adalah posisi Jokowi saat ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini merupakan keuntungan tersendiri bagi dia secara politik dan telah dimanfaatkan olehnya untuk lebih menarik simpati massa sebagai modal di Pilpres 2019.

Misalnya, di akhir masa jabatan—di periode pertamanya ini, Jokowi gemar mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis sebelum Pilpres dimulai. Menaikkan gaji ASN dan TNI/Polri, kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan agraria yang terkesan pro terhadap petani, mengumbar janji-janji, dan lain sebagainya. Ruang ini cukup menguntungkan Jokowi sejak awal.

Dari beberapa keuntungan politik yang didapatkan oleh Jokowi tersebut, sebenarnya berita bohong (hoax) yang kian masif juga telah berkontrbusi terhadap kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 kemarin. 

Mengapa demikian? Pertama, masifnya serangan terhadap Jokowi oleh lawan politiknya, secara tidak sadar, telah membuat mereka blunder. Serangan-serangan tersebut telah berujung pada tidak terkontrolnya konten-konten yang disebarkan dan terkesan serampangan, atau dalam hal ini overload (berlebihan).

Tanpa disadari, gorengan isu yang berlebihan ini justru menjadi keuntungan terhadap Jokowi. Contoh yang masih terekam dalam ingatan kita adalah saat kasus Ratna Sarumpaet di tahun 2018 lalu terbongkar. Kasus ini akhirnya menjadi pukulan telak bagi Prabowo dan timnya kala itu.

Kedua, begitu masifnya serangan terhadap diri Jokowi justru memberikan ruang bagi dia dan pemerintahannya untuk meng-counter isu-isu yang beredar. Ini mudah saja bagi Jokowi. Selain sebagai Presiden, dalam barisannya juga terdapat nama-nama yang juga merupakan pemilik media-media ternama di Indonesia. 

Sebut saja Surya Paloh pemilik Media Grup, kemudian ada Erick Thohir sebagai ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf; dia juga sebagai pemilik Mahaka Grup yang bergerak di bisnis media massa dan hiburan. Terakhir ada Harry Tanoesoedibjo yang juga sebagai pemilik MNC Grup.

Terbukanya ruang klarifikasi ini, secara sadar, dipakai oleh Jokowi dan timnya untuk membalikkan keadaan. Klarifikasi argumentatif dijadikan bahan pertahanan sekaligus serangan balik guna menggiring opini publik, seakan-akan dia (Jokowi) telah menjadi sasaran kebrutalan berita-berita bohong yang tak dapat dipertanggungjawabkan.

Alhasil, counter yang dilakukan Jokowi dan pemerintahannya tersebut telah melahirkan kekritisan-kekritisan publik dalam melihat berita-berita yang belum terbukti kebenarannya. Selain itu, yang paling penting dari ini adalah Jokowi juga telah mampu menyisipkan pesan terselubung dalam indra bawah sadar publik bahwa Prabowo sedang berambisi menjadi Presiden.

Makin kelihatannya sikap ambisius Prabowo tersebut telah menurunkan simpati massa pada dirinya. Sehingga menggiring publik untuk memilih Jokowi.

Efek dari counter opini yang dimainkan Jokowi ini telah cukup berpengaruh dalam kemenangan dia di Pilpres kemarin. 

Kita bisa mengambil contoh, misalnya, di Provinsi Jawa Barat, yang menjadi basis Prabowo dan pada tahun 2014 mampu mengalahkan Jokowi dengan presentasi 59,78 %, namun di pilpres kali ini telah mengalami penurunan hampir dua persen menjadi 58,06 %. Artinya, pemberitaan-pemberitaan yang menyerang Jokowi selama ini tidak cukup signifikan dalam menghalau dia menjadi Presiden RI 5 tahun yang akan datang.

Hanya saja perlu diingat, walau sudah dinyatakan menang oleh Komisi Pemilihan Umum, pemerintahan Jokowi belum akan terbebas dari serangan hoax di masa-masa yang akan datang. Apalagi kebencian terhadap rezim Jokowi telah meluas hingga ke tingkat paling bawah. Ini akan menjadi tantangan bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ke depan.