1) Media Penyebar Hoax

Saat ini, yang pertama dan utama, hoax dengan mudah disebarluaskan lewat media sosial (Medsos), seperti Facebook, Twitter, dan Whatsapp.

Siapa yang mengendalikan medsos? Apakah penguasa? Bukan! Penguasa (baca: pemerintah) hanyalah salah satu pemain saja, yang posisi dan kekuatannya sama di muka medsos, sejajar dengan seorang penjual sate dari pelosok kota Semarang.

Jika ada 140 juta akun Facebook yang dimiliki warga indonesia, baik individu maupun lembaga, sipil atau tentara, lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya, maka 140 juta pemilik akun itu punya kedudukan yang sama di muka medsos, tidak ada yang lebih berkuasa.

Ada yang lebih kuat? Mungkin. Lebih kuat karena bisa membayar iklan ke Facebook, sehingga postingannya bisa muncul di halaman jutaan pemilik akun lainnya. Tapi, pemilik akun yang bisa membayar iklan pun bisa siapa saja, bukan hanya penguasa.

Pembredelan terhadap akun medsos bukan kuasa pemerintah, sekali lagi perlu ditegaskan BUKAN KUASA PEMERINTAH, melainkan dilakukan oleh pengelola atas dasar laporan atau permintaan pengguna medsos lainnya. Mekanisme penutupan akun oleh pengelola medsos ini sangat demokratis, dari sisi mekanisme.

Meski begitu, sistem ini memiliki kelemahan. Karena penutupan akun didasarkan kepada minimal jumlah tertentu atas laporan pengguna lain, "organisasi" dengan jumlah akun yang banyak bisa melakukan pembredelan terhadap suatu akun.

Organisasi seperti Jasmev atau Muslim Cyber Army, misalnya, bisa menggalang ribuan anggota dan simpatisannya untuk beramai-ramai melakukan pelaporan (spam report) untuk menutup suatu akun yg tidak disukai kelompok tersebut. Itu semua bisa dilakukan oleh siapa saja, bukan hanya pemerintah.

Menurut catatat seorang wartawan reuter, mayoritas hoax di Indonesia beredar bukan di website, seperti di Amerika Serikat, tapi via Whatsapp. Ini membuat peredaran hoax jadi liar sekali, karena peredarannya sangat personal, tidak bisa sama sekali dikontrol oleh pemerintah.

Kedua, hoax disebarluaskan oleh media online, yaitu situs-situs media internet yg dikelola baik oleh individu maupun kelompok.

Dalam tata kelola internet sekarang ini, siapa saja bisa membuat situs online, tanpa ada batasan. Cukup registrasi secara online melalui internet, bayar beberapa puluh maksimal ratus ribu rupiah saja, maka sebaris alamat situs web bisa didapatkan saat itu juga.

Pemerintah melalui Kemenkominfo memang benar punya kuasa untuk memblokir suatu situs yang dianggap melanggar ketentuan perundangan. Tapi ingat, dengan kemudahan registrasi untuk mendapatkan alamat situs web, masyarakat bisa menghidupkan kembali isi situs yang dibkokir pemerintah kapan saja dan dari mana saja.

Jika jam sekarang ini, misal, situs fulanngawur.com diblokir pemerintah, maka pada jam yang sama bisa muncul badungawur.com, sijonngawur.com, fulanradangawur.com, fulansemingawur.com, fulanngawurperjuangan.com, fulantobat.com, dan ribuan kombinasi nama seperti itu, bisa dihidupkan seketika itu juga dengan isi yang sama persis dengan situs yang telah diblokir pemerintah tadi. Lalu di mana kekuasaan mutlak pemerintah dalam hal ini? Kekuasaan pemerintah dalam hal ini sama sekali tidak ada.

Jika pemerintah memblokir atas dasar alamat internet (IP address), maka masyarakat bisa dengan mudah menggunakan alamat yang lain. Jika tidak bisa menggunakan alamat indonesia, masyarakat bisa menggunakan alamat dari negara lain, melalui settingan yang dilakukan tetap dari Indonesia, tanpa perlu pindah secara fisik ke negara lain.

Ketiga, hoax disebarluaskan secara offline, melalui mimbar-mimbar khutbah keagamaan, seperti kasus Rhoma Irama yang menyebarluaskan informasi hoax lewat podium sebuah masjid, dalam suatu acara pengajian, bahwa ibunda Jokowi beragama Kristen, saat musim kampanye pilpres 2014 kemarin. Apa kuasa pemerintah atas media-media offline seperti pengajian atau khotbah Jumat misalnya? Tidak ada!

2) Produsen Hoax

Saat ini, bukan hanya pemerintah, bahkan seorang penjual sprei juga bisa memproduksi, di samping menyebarluaskan dari sumber lain, hoax. Setiap saat, setiap tempat, siapa saja dari mereka yang terhubung ke internet bisa memproduksi hoax dan menyebarluaskannya.

Kedudukan satu institusi pemerintah dan penjual sprei dalam hal ini sama di depan internet. Jika pemerintah bisa membuat seratus akun palsu, maka seorang penjual sprei juga boleh membuat seratus akun palsu. Tidak ada diskriminasi, dan tidak ada yang lebih berkuasa.

Hsnya orang yang masih berpikir dalam kerangka kekuasaan Orde Baru saja yang berpendapat, bahwa pemerintah memiliki perangkat yang lengkap untuk memproduksi hoax.

Mungkin yang bersangkutan tertidur sesudah Orde Baru runtuh, kemudian baru terbangun saat AHY maju dalam kontes Pilgub DKI 2017. Karenanya, beliau luput memperhatikan, saat Pilpres 2014 lalu, bagaimana rakyat disuguhi aneka kabar hoax oleh tabloid Obor Rakyat yang dicetak jutaan eksemplar dan materinya didigitalkan kemudian disebarluaskan lewat Whatsapp, media online pkspiyungan.com yang berulangkali terbukti membuat berita palsu, serta puluhan situs anti-Jokowi lainnya yang aktif mengabarkan hoax dan fitnah. Padahal, sebagai produsen hoax, mereka bukan pemegang kekuasaan.