Terjadinya sebuah konflik dalam suatu pengurusan organisasi merupakan bentuk dinamika, biasanya didasari perbedaan pendapat(an). Tidak terkecuali dengan HMI. Organisasi mahasiswa Islam tertua di Indonesia ini sedang mengalami kemunduran demi kemunduran akibat permasalahan internal.

Dalam sejarahnya, HMI terbelah dua saat asas tunggal menjadi kebijakan Orde Baru. Mereka yang ngotot untuk tetap mempertahankan asas Islam menyebut dirinya sebagai Majelis Penyelamat Organisasi . Sampai saat ini, HMI maupun HMI MPO belum menemui titik terang untuk segera islah. 

Penyatuan keduanya sempat mendapat harapan yang besar. Harapan besar itu datang ketika Sadam Al Jihad, Ketua Umum PB HMI, disatu-forumkan dengan Zuhad Firmantoro, Ketua Umum PB HMI MPO.

Isu tentang islah keduanya mendapat banyak sambutan positif dari para kader HMI yang sejak dulu ingin islah itu terlaksana. Ditengah Harapan untuk melakukan Islah Justru HMI diterpa isu tidak sedap dimana Ketua Umum PB HMI Sadam Al Jihad dituding melakukan kasus Amoral.

Kasus yang bergulir bagai bola salju ini akhirnya membuat gaduh seluruh kader HMI se Indonesia, banyak pro-kontra terkait kasus ini. Bagi kalangan pro Sadam, ini merupakan bentuk politisasi karena isu mencuat setelah terjadinya Pleno dan Reshufle pengurus.

Beberapa kepala bidang dicopot dari jabatannya, tidak terkecuali dengan Sekjend PB HMI, Arya Kharisma yang di geser menjadi Kabid. Sedangkan dari pihak yang Kontra bahwa kasus ini sudah mencoreng nama baik HMI, sehingga mendesak MPK untuk memberi sanksi.

Dengan adanya surat yang masuk ke MPK dari beberapa cabang dan Badko, MPK memanggil Sadam untuk melakukan sidang. Namun Sadam tidak kunjung hadir dalam sidang MPK tersebut, akhirnya dengan merujuk kepada alat bukti dan saksi. 

MPK memutuskan mengembalikan kepada SK awal dan memecat Sadam, kalau merujuk kepada Ad/Art HMI, seharusnya MPK tidak bisa mengembalikan kepada SK awal. Karena dalam Ad/Art pasal 20 ayat 18 tentang hak Reshufle itu ada tugas dan wewenang ketum, sehingga MPK seharusnya tidak bisa menggugat atau mengembalikan ke SK awal.

Kalaupun MPK memakai dalih mempunyai hak untuk memutuskan perkara yang bersifat final, lalu apa fungsi Ketua Umum PB HMI? Jika semua keputusan tertinggi di MPK. Lalu kenapa MPK harus mengembalikan kepada SK awal? Kenapa tidak menggunakan SK hasil Resuffle? Atau mungkin MPK tidak mengakui adanya Pleno 1 dan Reshufle?

Tapi jika tidak mengakui, justru salah karena dengan pernyataan keputusan MPK mengembalikan ke SK awal itu sudah bentuk pengakuan bahwa ada SK baru. Lalu mekanisme putusan MPK terhadap Sadam  ada kecacatan karena tidak dihadiri koodinator MPK sesuai dengan pasal 43 ayat 6 dinama putusan akan Sah jika dihadiri koordinator.

Sedangkan dalam pernyataan di media online Koordinator MPK menyatakan tidak menghadiri rapat tersebut, walaupun pada akhirnya tersebar surat dengan 3 tanda tangan anggota MPK termasuk koordinator.

Lalu terjadi rahar yang dipimpin oleh Arya Kharisma sebagai sekjend di SK awal dan dalam rapat tersebut mengangkat Arya Sebagai Pjs lalu menjadi Pj. Dalam pengangkatan ini, rahar menggunakan SK Awal, bukan hasil Reshufle pasca pleno 1 PB HMI di Bandar Lampung.

Jika merujuk kepada hal di atas maka keduanya mempunyai kesalahan, yang pertama Sadam salah karena ia melakukan kasus Amoral dan pantas di tindak Ad/Art. Arya Kharisma juga salah, karena ia masih menggunakan jabatan selepas Reshufle dan diangkat Pj Ketua Umum terlepas dari putusan MPK yang sempat penulis bahas di awal.

Konflik kedua kubu ini justru banyak merugikan HMI, seolah HMI hanya milik mereka berdua, bukan milik umat, banyak kader yang malu akibat konflik ini. Banyak kader yang menjadi korban dari hasrat para elit PB HMI, dimana kader akan gampang di cemooh oleh organisasi ekstra kampus lain.

Sehingga hal ini akan menghambat kaderisasi dan kompetisi kampus yang ambruk, dari konflik ini juga banyak cabang yang dualisme. Lagi dan lagi berdampak pada grassroot karena mereka lebih banyak berfokus dalam ikut arus konflik elite PB HMI yang berdampak domino.

Seharusnya PB HMI segera melakukan Kongres Luar Biasa yang diatur dalam Ad/rt karena hal inilah yang bisa menyelesaikan konflik di antara kedua kubu. Kedua kubu yang saling mengklaim kebenaran ini seharusnya berpikir jernih dan mengacu kembali kepada Ad/rt, karena keduanya sudah menyalahi aturan.

Arya Kharisma yang mengaku sebagai PJ ketua umum harusnya menjalankan tugasnya dengan baik sebagai PJ sesuai konstitusi, di mana PJ itu bertugas melakukan KLB atau memilih ketum baru.

Sampai saat ini sepertinya belum ada itikad baik dari Pj Ketua Umum untuk melakukan KLB sesuai mandat dan tugas sebagai penanggungjawab. Mungkin selain KLB, keduanya bisa melakukan kongres bersama, hal ini pernah terjadi ketika dualisme antar Noerfajriyansah dan Basri Dodo.

Justru para elite PB HMI lebih banyak melakukan pertikaian dan saling menyatakan sikap, sampai saling pecat di antara keduanya, ego keduanya justru memperburuk citra di depan publik dan menjadi contoh buruk bagi kader-kader di tingkat Komisariat.

Keduanya harus kembali kepada Konstitusi yang berlaku, yaitu melakukan Kongres Luar Biasa karena keadaan HMI saat ini sedang tidak baik-baik saja sehingga tidak terjadi sejarah pahit antara HMI dan HMI MPO tahun 1986, mari berpikir waras dan cerda untuk HMI lebih Baik