69202_84208.jpg
lawrules.wordpress.com
Politik · 9 menit baca

HMI Hadapi Pengadilan Publik; Upaya Kembali Menjadi Lengan Politik Rakyat
Refleksi Menyambut Kongres HMI XXX

Syahdan, kita tengah dihadapkan pada kekacauan situasi di mana pemerintah diam-diam menjadi tirani dan para pembela rakyat menjadi impoten—tak lagi punya daya untuk berjuang dan bertarung demi kepentingan masyarakat luas.

Siapa yang saya maksud dengan pembela rakyat, bukanlah para politisi yang punya klaim status sebagai wakil rakyat, bukan pula militer yang punya jargon "kuat bersama rakyat", bukan pula sekumpulan eksekutif yang berkumpul di bawah ketiak Jokowi yang punya hobi blusukan dan konon merakyat.

Di luar dari yang tergolong orang-orang di atas, ada sekumpulan subjek yang punya semacam tanggung jawab moral dan etis untuk bersuara "dengan suara rakyat", bukan semata bersuara "atas nama rakyat".

Sekumpulan subjek itu adalah mahasiswa. Subjek yang diharapkan punya kesadaran yang tidak terkooptasi oleh kesadaran arus utama; kesadaran yang dibentuk secara sengaja oleh oligarki media, yakni kesadaran yang bukan sekadar tentang menyelamatkan diri sendiri, kesadaran yang tak kenal takut pada ketidak-pastian masa depan.

Saat menghadiri salah satu forum diskusi, ada seorang mahasiswa yang bertanya kepada saya tentang "apa sebenarnya yang dimaksud dengan mahasiswa?" Jawaban saya tak banyak; kata maha yang terhubung dengan kata siswa dalam terminologi mahasiswa, setidaknya memiliki arti melampaui.

Bahwa mahasiswa haruslah melampaui siswa dan tentunya ia punya tanggung jawab lebih dari siswa biasa. Selain itu, kata maha yang biasanya digunakan dalam menamai sifat-sifat Tuhan ini, menandakan adanya lompatan epistemik yang cukup jauh dari siswa ke mahasiswa.

Tentu kerja-kerja mahasiswa tidak berbatas pada pertukaran argumentasi di dalam kelas, ketelitian di ruang pustaka, atau malah seperti siswa yang menelan bulat-bulat kata dan kalimat dari para dosen. Mahasiswa punya tanggung jawab pegabdian. Pada siapa? Pada mereka yang punya kuasa.

UUD 1945 kita mengatakan bahwa Indonesia berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Pengabdian itu secara lebih terang sepatutnya diarahkan ke sana.

Tulisan ini tidak ingin berdiri sebagai sesuatu yang antagonistik di hadapan mahasiswa; bukan pula dihadirkan sebagai nasihat atau petuah; bukan kata dan kalimat bijak seperti yang biasa kita dengar dari para mistikus—tulisan ini adalah sebuah upaya untuk memberikan peta-peta sosiologis untuk mengambil peran penting di tengah dunia yang tak lagi ramah aktivis dan tak lagi beraktivis ramah.

***

Pertama-tama, saya ingin secara lebih jelas memberi tekanan pada salah satu organisasi/kelompok mahasiswa yang konon lahir lebih dulu tinimbang organisasi mahasiswa populer lainnya. Organisasi yang saya maksud adalah HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).

Anda tentu tak asing mendengar nama HMI. Di kampus-kampus di manapun Anda belajar, Anda akan segera melihat identitas dari organisasi ini—dengan berbagai cara dan mutu dari cara Anda mengetahuinya.

Konon, pada 1947, 15 orang mahasiswa menginisiasi berdirinya HMI dengan platform Keislaman dan Keindonesiaan. HMI didirikan sebagai organisasi alternatif yang membawa serta semangat indepedensi.

Saat organ-organ mahasiswa disusupi kepentingan partai, bahkan didirikan sebagai sayap partai, HMI menjelaskan secara agak diplomatis, bahwa dirinya harus independen kendati keberpihakan pada umat muslim merupakan sikap tegas yang tak berupaya ditutup-tutupi.

Misinya adalah membentuk alternatif movement. Mengatasi kegagapan untuk mengambil peran karena kehidupan kaum muda yang konon terlampau individualistik, kalau-kalau tidak hedonis. Menjembatani pemahaman keagamaan yang konon rapuh di tangan mahasiswa. Untuk dua hal itulah kemudian organisasi ini hadir.

Medium untuk realisasikan misinya mula-mula dengan secara langsung menyentuh rakyat—masuk ke ruas-ruas kemasyarakatan, ikut mengalami dan kemudian memberi jawaban atas soal-soal yang diberi. Dari persoalan keagamaan sampai persoalan politik menjadi semacam landasan pacu bagi terus berkembangnya organisasi ini.

Setelah berkembang jauh, organisasi ini menyediakan dapur produksi wacana yang didalamnya terdapat chef-chef handal seperti Caknur, Ahmad Wahib dan orang-orang cerdas lainnya bahkan yang bukan kader HMI. Dapur produksi wacana itu dinamai Limited Group.

Di sana wacana diolah—bahkan dibahaskan sesuatu yang belum dideteksi oleh zaman; wacana yang lahir dari kegelisahan orang semacam Ahmad Wahib dan kemudian diolah oleh kecerdasan manusia semacam Nurcholish.

Hasilnya adalah kehadiran menu-menu semacam toleransi, peran kaum muda dalam menjawab tantangan bangsa, persatuan umat muslim, serta wacana-wacana lain yang meluber tak tertampung logika zaman. Tokoh-tokoh bermunculan dan jumlah kader semakin besar.

Kini kita akan melihat, apakah HMI masih wadah alternatif yang masih berupaya untuk mengeluarkan masyarakat dari kegagapan berbahasa dengan bahasa zaman? Apakah HMI masih menjawab tantangan negeri? Apakah HMI masih solusi—atau jangan-jangan menjadi beban negeri?

***

Setelah mendudukkan misi dari kehadiran HMI dan upaya-upaya yang pernah dilakukannya untuk mengatasi keretakan epistemik dalam kesejarahannya, saya ingin mengajak pembaca untuk secara jujur menjawab pertanyaan-pertanyaan pada paragraf akhir dari bagian sebelumnya. Tentu jawaban itu harus hadir dengan lebih dulu punya pengelihatan yang tak kabur atas situasi kemahasiswaan kita hari ini.

Tiap orang akan punya jawaban berbeda, berkesesuaian dengan situasi yang dapat dijangkaunya. Tapi ada satu panorama yang cukup jelas dapat kita simpulkan bersama; tentang peran alumni yang gagal mengedepankan politik pikiran saat berkiprah di partai politik; tentang kader-kader kita yang sibuk adakan seminar dan memproduksi jumlah kader tapi minim kesadaran akan tanggung jawab.

Tuduhan? Bisa iya, bisa juga tidak. Contoh kecil yang bisa saya kedepankan dalam tulisan ini adalah soal pengentasan kasus-kasus HAM di Indonesia. Tentu terlalu jauh bila kita harus menghadapkan kasus 65 pada HMI.

Anda kenal Munir? Ya! Ia juga kader HMI. Tapi dorongan untuk menyelesaikan kasusnya bukan hadir dari kelompok hijau-hitam ini. Semangatnya yang secara benderang berpihak pada orang-orang yang mengalami ketidak-adilan juga tak berjejak di organisasi ini.

Hal lain adalah soal penggusuran yang belakangan sering terjadi di Indonesia. Kita tahu bahwa hasil keputusan PBB telah menetapkan tindak penggusuran paksa sebagai pelanggaran HAM.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa tak seorang pun dari kader HMI ikut bersuara dan mengambil peran untuk melawan ketidak-adilan pada sejumlah kasus penggusuran. Namun, secara kelembagaan, PB HMI beberapa tahun ini absen dalam memberikan pendidikan politik pada masyarakat dan secara total berdiri di antara mereka yang mengalami ketidak-adilan.

Peran-peran untuk melawan ketidak-adilan ini malah diambil oleh mereka yang kita identifikasi sebagai kelompok kiri. Jika kiri adalah perlawanan terhadap ketidak-adilan, maka HMI harus bergegas menjadi lebih kiri dari mereka yang amat kiri. Karena kehadirannya adalah untuk menjawab tantangan-tantangan semacam itu.

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa HMI kini hanya mengambil peran di wilayah elite. Sekarang mari kita jawab pertanyaan ini; seberapa signifikankah peran HMI mampu merubah situasi politik kita hari ini?

Peran-peran kecil sebagai pekerja partai tak akan membuahkan apa pun kecuali ikut ke dalam arus politik yang kini jauh dari kata beradab. Apakah komunikasi elit organisasi dengan elite negeri menghasilkan kebijakan-kebijakan yang punya muatan-muatan misi ke-HMI-an?

Kita, kini mengumpankan diri ke dalam situasi pelik yang secara sadar akan menyeret organisasi ini sebagai subjek yang ikut merobohkan sendi-sendi berbangsa, bernegara bahkan beragama. Jadi, apa publik masih simpatik kepada HMI? Jangan-jangan publik juga ikut gerah—karena problem bangsa bukan berkurang seiring dengan meningkatnya jumlah kader, tapi kian menggunung.

***

Di hadapan pengadilan publik yang tak ketat menimbang mana akal sehat dan mana ketak-cukupan pikiran, mana situasi lengkap dan mana kecanduan pada zaman, salah-benar pun jadi kian sederhana—dan apa yang bisa kita lakukan sebagai kader HMI??

Saya ingin memberikan semacam underline pada soal-soal kebangsaan kita yang punya titik singgung dengan mission HMI. Yang pertama adalah soal peran politik mahasiswa.

Belakangan mahasiswa punya logika yang agak aneh. Apa yang saya katakan aneh adalah sikap politik mahasiswa yang tak keluar dari dua kutub ekstrem yang harusnya malah dijauhi. Sebagian kelompok mahasiswa tenggelam di dalam apatisme setelah sebelumnya merasa jijik dengan situasi politik kemahasiswaan yang diperankan oleh mereka yang tidak miliki integritas.

Kelompok ini memandang bahwa masa depan politik di tangan kaum muda kini berubah menjadi pragmatisme, kalau tidak hanya ikut arus dalam rangka mengisi kekosongan dan menyelamatkan masa depan. Mahasiswa terlalu mudah dibeli dan terlalu gampang terseret ke dalam gudang hegemoni. Mahasiswa enggan mempertajam cara pandang dan memperuncing isi pikiran. Akhirnya (mereka menganggap) tak ada hal berarti yang dilakukan kelompok mahasiswa yang melek politik.

Pandangan itu membawa kelompok mahasiswa jenis ini kepada sikap sinis terhadap politik; mereka menjadi kelompok yang memilih mempercepat proses kuliah dan mempersempit ruang belajar berbatas di dalam kelas. Mereka meninggalkan tanggung jawab moral dan etis untuk mengabdi dan menjadi lengan politik rakyat.

Kelompok mahasiswa kedua adalah mereka yang ikut arus dan yang berubah menjadi predator politik cilik. Mereka secara terang-terangan belajar untuk menjadi broker-broker program hasil kebijakan. Mereka adalah orang yang tenggelam pada ketakutan menghadapi masa depan dan akhirnya menginvestasikan rasa takut itu pada pragmatisme yang mengurat-nadi dalam kebudayaan akademik kita.

Mereka berorientasi menjadi intelektual tukang yang mengumpankan diri agar dikendalikan oleh mereka yang punya modal. Pelan-pelan kelompok ini bertumbuh menjadi semacam anak muda dengan orientasi politik orang-orang tua.

Di tengah situasi kemahasiswaan yang semacam ini pula, fungsi dari institusi demokrasi tak berjalan maksimal. Partai politik hanya hadir sebagai lembaga yang mengendorse caleg-caleg dan tokoh-tokoh untuk dijual dalam pilkada juga pemilu.

Demokrasi hanya dihitung dalam kaitannya dengan statistik dan rasio pemilih—hingga pendidikan politik serta upaya untuk memberikan perspektif politik yang mendongkrak kecerdasan personal pelaku demokrasi ditinggalkan. Padahal jantung persoalan demokrasi kita ada pada soal kecerdasan individu dari para pelakunya. Politik uang meningkat, sementara korupsi skala besar belum terbendung.

HMI perlu membentuk kanal bagi pendidikan politik masyarakat, serentak dengan itu juga berupaya menunaikan fungsi-fungsi advokasinya. Jadi pada situasi politik dan demokrasi yang semacam ini, harusnya HMI mengisi peran-peran strategis untuk menjadi apa yang di awal saya sebut dengan "gerakan alternatif".

Yang kedua adalah mengenai situasi keberagamaan masyarakat yang kini kembali pada kejumudan yang kontra-produktif bila dihadapkan pada semangat pembangunan negara berkembang. Apa yang saya maksudkan dengan sikap keagamaan yang kontra-produktif itu adalah kegagapan masyarakat untuk memisahkan antara penyelenggaraan demokrasi dan harapan untuk masuk surga.

Kegagapan ini kemudian dijadikan peluang oleh mereka yang hobi jualan agama—akhirnya agama menjadi komoditas yang laku diperdagangkan dan penyelenggaraan negara berubah dari sesuatu yang harusnya rasional menjadi sangat emosional.

Di hadapan situasi keberagamaan semacam ini, HMI punya kewajiban untuk memberikan semacam perspektif keagamaan yang khas, yakni yang baur dan lebur pada keindonesiaan. Metodenya adalah dengan membangun interfaith dialogue yang diisi oleh kaum muda dan menginkubasi model-model baru bagi dialog antar umat beragama itu.

Kita pernah dengar bagaimana model interfaith dialogue yang pernah diselenggarakan di Jogja dan Jakarta—yang juga adalah buah pikiran dari tokoh-tokoh agama kaum tua. Kini kita butuh semangat keberagamaan anak muda yang terbuka dan ramah pada perbedaan.

Jadi dari dua situasi itu, ada 3 hal yang bisa HMI lakukan; 1. Membangun kanal bagi pendidikan politik, 2. Mengadvokasi kelompok masyarakat tertindas, 3. Membuat model interfaith dialogue khas HMI.

***

Sebelumnya saya pernah bertanya-tanya tentang rasio kemungkinan untuk keluar dari kepungan pragmatisme dan apatisme, kemudian masuk ke dalam upaya menjadi lengan politik rakyat. Kemungkinan menuju ke arah sana tentu tersedia, meski dengan kadar yang cukup kecil—mengingat hidup dalam pragmatisme dan apatisme punya semacam candunya sendiri.

Mungkin kita bisa keluar dari pragmatisme tapi kemudian masuk ke dalam apatisme atau sebaliknya; keluar dari apatisme dan masuk ke dalam pragmatisme.

Tapi menjadi anak muda—lebih-lebih mahasiswa—harus punya semacam dorongan kuat untuk berubah dan merubah. Tulisan yang tak cukup bagus dan terkesan jelimet ini adalah upaya untuk menginvestasikan perspektif. Upaya ini dilakukan karena kita enggan peradaban manusia di kemudian hari, dibangun dari remah dan sisa peradaban demokrasi kita hari ini yang miskin kecerdasan, juga gagal menanamkan etika dan moral publik.

Keengganan itu harusnya diisi oleh kemauan dan kerja-kerja nyata untuk membangun peradaban bangsa—bukannya menyerah di hadapan dominasi dan memilih tunduk pada ketidak-berdayaan.