Kira-kira pada 2016, saya mengantar Ketua BEM FE Universitas Al Azhar (UAI) ikut LK1 di HMI Komfakdik, Cabang Ciputat. Ia rekan aktivis di kampus. Saat itu aku ketum Komisariat Al Azhar.

Sampai di lokasi pelatihan, aku pergi. Beberapa hari usai acara beres, tuan rumah menghubungi, ‘’Ketua, kadermu jadi peserta terbaik di forum. Kemarin sebelum penutupan dia pergi duluan. Ini ada hadiah untuknya; antologi tulisan Lafran Pane,’’ kata panitia yang kulupa namanya.

Beberapa minggu kemudian, si kawan itu lulus kuliah. Dan hingga detik ini, aku tak pernah lagi bertemu dengannya. Di tanganku, masih ada buku hadiah itu. Lama teronggok di dalam lemari.

Setelah kupungut, ternyata dalam salah satu tulisan Lafran Pane, ia menyinggung tentang pecahnya HMI yang jadi dua; DIPO dan MPO. Pas sekali, aku sedang menulis tentang keterbelahan ini. Buku itu akhirnya menjadi bahan dan kulengkapi dengan hasil wawancara singkat.

Apa kata Lafran Pane mengenai pecahnya HMI? Pada Desember 2015, KAHMI Centre menerbitkan buku berjudul ‘’Kumpulan 5 Tulisan Lafran Pane’’. Ia setebal 100 halaman. Di bagian awal, terdapat kata pengantar eks Ketua Umum Partai Golkar, yang juga Ketua Umum PB HMI tahun 1972-1974, Akbar Tanjung.

Mengenai kondisi faktual HMI yang masih terbagi jadi dua, Lafran Pane dalam koran yang dibukukan KAHMI mengatakan:

‘’Memang akhir-akhir ini kita melihat seolah-olah di tubuh HMI ada kesan perpecahan, yakni ada Pengurus Besar (PB) dan ada HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) yang mengklaim dirinya sebagai pelurus HMI yang dianggapnya melenceng dari tujuan semula.

Tetapi hal itu menurut saya sebenarnya hanya suatu kesalahpahaman yang sifatnya temporer. Dan perbedaan paham itu diperlukan. Karena, suatu organisasi hanya bisa maju dan dinamis kalau ada perbedaan paham di antara para anggotanya. Dan seandainya sekarang dikenal kubu PB dan kubu MPO, asalkan mereka masih setia kepada cita-cita semula, sebetulnya bukanlah suatu masalah,’’ tulis Lafran Pane di koran Jawa Pos, pada 18 September 1990.

Di tulisan yang sama, di paragraf selanjutnya, Lafran Pane mengatakan:

‘’HMI sampai saat ini juga dikenal sebagai ‘’pabrik’’ yang menghasilkan alumni berkualitas dan punya kepeloporan dalam proses demokratisasi. Bahkan dalam tata cara pemilihan pengurus, HMI bisa dikatakan paling demokratis.

Di HMI, masa jabatan pengurus tidak lebih dari satu kali. Hal ini akan merangsang calon-calon muda untuk lebih diri agar kelak punya kesempatan memimpin.

Tetapi, apakah peran ‘’pabrik’’ cendekiawan Muslim yang berkualitas ini bisa dipertahankan? Ini mungkin harus dijawab generasi HMI yang ada sekarang ini. Dan untuk bisa mempertahankan peran tersebut, tidak ada jalan lain kecuali dengan menjadi lebih peka terhadap perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi.’’

Dari pendapat Lafran Pane di atas, dapat kita ajukan pertanyaan; apakah perpecahan HMI hanya temporer sebagaimana opini pemrakarsanya? Sejak tulisan itu terbit di media cetak, nyatanya nyaris 30 tahun kemudian, masih ada HMI ‘’DIPO’’ dan ‘’MPO’’. Walau DIPO lebih besar dan memiliki cabang lebih banyak, tak bisa dinafikan bahwa HMI MPO juga masih eksis. MPO masih ada. Bahkan ia hadir dari tingkatan kampus, kota, hingga pengurus pusat.

Merespona fakta HMI masih terpecah jadi dua, akhirnya saya meminta pendapat kawan dekat yang saat ini menjadi orang nomor satu di BPL. Mengingat kapasitasnya sebagai pejabat HMI, menurutku pendapatnya layak dicatat agar kader di bawah tahu pikiran petinggi di badan khusus. Ia Ketua Umum BPL PB HMI 2018-2020, Nur Cahyono.

Ketika kutanya soal pendapat kader MPO yang menyatakan HMI DIPO pernah ‘melenceng’ dari asas, Cahyono menjawab begini:

‘’HMI DIPO dinilai melenceng dan meninggalkan asas islam, saya rasa itu pola pikir yang kurang pas. Karena pada saat itu pemerintah memberlakukan asas tunggal, Pancasila. Organisasi selain berasaskan Pancasila, dibubarkan. Karena ikhtiar ingin mempertahankan agar HMI selalu ada, maka asas islam berganti ke Pancasila. Tapi seiring berjalannya waktu, HMI kembali ke asas Islam.’’

Tak hanya Ketua Umum BPL, Ketua Umum PB HMI (DIPO) 2016-2018 pun kumintai gagasan. Kepada Mulyadi P Tamsir, kuajukan pertanyaan begini: ‘’Mengapa upaya islah HMI DIPO dan MPO sulit? Apa kendalanya?’’

Kanda Mulyadi menjawab begini: ‘’Saya tidak bisa menyimpulkan kenapa mereka (MPO) tidak mau islah. Karena jawabannya pasti cuma asumsi yang tidak dilengkapi data. Meskipun saya yakin dengan asumsi dan informasi yang saya dapatkan. Jadi, mohon maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu.’’

Karena kurang puas atas jawaban Kanda Mulyadi yang terkesan ada yang ditutupi dan disembunyikan, saya ajukan lagi pertanyaan, ‘’Di tengah masih pecahnya HMI jadi dua, apa pesan anda pada kader DIPO se-Indonesia?’’

Mulyadi menjawab begini: ‘’HMI sebagai tempat belajar menjadi lebih baik (perilaku, sikap, dan perbuatan). Meningkatkan kapasitas intelektual dan spiritual, serta mengembangkan keterampilan dan jiwa kepemimpinan sedikitpun tidak terpengaruhi dengan adanya HMI MPO.

Tugas utama seorang kader adalah fokus terus belajar dan mengasah kemampuan diri di tempat (Komisariat, Cabang) di mana kita bergabung. Karena kemampuan itu yang bermanfaat di masa mendatang. Upaya islah/rekonsiliasi harus senantiasa dilakukan oleh Pengurus Besar HMI sebagai wujud kedewasaan dalam berorganisasi dan upaya untuk terus membenahi organisasi agar menjadi lebih baik.’’

Di tengah makin pragmatisnya gerakan mahasiswa, yang sialnya juga diidap kader HMI, aku senang eks Ketua Umum PB HMI masih peduli pada tumbuh kembang anggota. Untuk melengkapi sudut pandang, saya juga meminta opini alumnus yang saat ini namanya berkibar sebagai Pengamat Politik tingkat nasional. Ia Dosen HI di Universitas Al Azhar. Akademikus kelahiran Subang ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin.

Aku bertanya begini, ‘’Apakah pecahnya HMI melemahkan gerakan organisasi dalam mengawal kebijakan pemerintah? Apa yang salah dari terbelahnya beberapa organisasi pemuda (HMI dan KNPI)?’’

Lalu, Kanda Ujang Komaruddin menjawab begini:

‘’Rendahnya pengamalan terhadap nilai-nilai agama dan Pancasila. Ditambah lagi orientasi terhadap kekuasaan, membuat gerakan mahasiswa dan pemuda menjadi terpecah. Karena terpecah itulah gerakan mahasiswa seperti HMI tak bisa mengawal kebijakan pemerintah. Bagaimana ingin mengawal pemerintah, jika di internalnya saja pecah dan tak solid. Salahnya, karena terbiasa dengan perebutan kekuasaan yang melupakan tujuan awalnya, yaitu menjadikan mahasiswa dan pemuda bersatu, demi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara.’’

Agar tulisan ini adil dan menyuguhkan aspirasi dua sisi, saya sudah melontarkan pertanyaan kepada Ketua Umum PB HMI (MPO) yang baru saja dilantik di Tangerang seminggu lalu, Affandi Ismail. Aku bertanya begini, ‘’Apakah di periode kepemimpinan anda punya agenda islah?’’

Namun disayangkan, ia tak menjawab. Seandainya ia mau melontarkan ide, pasti akan lebih menarik. Kader dari kedua kubu akan jadi tahu pandangan dari beberapa tokoh kunci di HMI.

Untung kawan MPO lain mau merespons, walau jawabnya agak lama. Ia saat ini menjabat sebagai Ketua Umum HMI (MPO) Cabang Jakarta Selatan, Dede Kholidin. Aku bertanya padanya, ‘’Seandainya dua HMI islah dan disatukan, apa tuntutanmu ke pihak HMI DIPO? Apakah anda merasa HMI DIPO dan MPO beda? Apa perbedaannya?.’’ Kawan ketua cabang ini menjawab begini:

‘’Jika HMI islah, saya tak banyak menuntut kepada pihak DIPO. Saya hanya meminta melepaskan ke-ego-annya. Karena jika HMI DIPO dan MPO masih sama-sama egois, maka akan memunculkan konflik baru ketika islah. Jujur, untuk saat ini saya sebagai Ketua HMI MPO Jakarta Selatan sudah tidak melihat perbedaan di antara keduanya. Sudah susah dibedakan mana kader MPO dan DIPO. Kulturnya sudah sama,’’ ungkap Dede.

Mendengar jawaban Dede, aku merasa adem, gembira, dan optimis. Memang kalau dipikir secara jernih, rumah kita ini kan didirikan oleh orang yang sama. Lambang, hymne, tujuan awal dan semangatnya, sama semua. Tapi, kenapa masih tak mau bersatu? Apa sih kendalanya? Apa yang ditakuti?

Kalau Jerman Barat dan Jerman Timur bisa bersatu, kenapa HMI susah sekali? Ada apa ini? Siapa pihak diuntungkan dari pecahnya organisasi yang didirikan Lafran Pane ini? Siapa bermain apa?