2 tahun lalu · 1470 view · 7 menit baca · Politik 11072910_808378842585206_2559115404093520655_n.jpg
Dokumentasi HMI Al Azhar

HMI dan Syahwat Politik Praktis

Pasca merdeka pada tahun 1945, Indonesia menjadi negara yang amat seksi untuk diperebutkan kekuatan dunia. Komunis Internasional yang dipimpin Uni Soviet melebarkan pengaruhnya hingga ke Asia Tenggara. Indonesia dibawah Presiden Soekarno memainkan politik ‘’centil’’ dengan menggoda Amerika Serikat dan Uni Soviet secara simultan.

Pengaruh luar yang digawangi Amerika Serikat dan Uni Soviet mengaduk-aduk suhu perpolitikan di tanah air. Tarik-ulur kepentingan menyebabkan terjadinya politisasi kehidupan bangsa, salah satunya kehidupan beragama, termasuk Islam didalamnya.

 Situasi kehidupan umat Islam saat itu, dipenuhi propaganda-propaganda, politik sektarian, politisasi Islam dan menguatnya pengaruh gerakan kiri. Di tengah kekacauan kehidupan beragama itulah, Lafran Pane menginisiasi pembentukan HMI tahun 1947 di kampus STI/UII Yogyakarta.

Dalam tubuh HMI sendiri, banyak anggotanya yang tidak setuju dengan eksistensi PKI. Bagaimana mungkin, di negara yang menganut dasar ketuhanan, berdiri organisasi partai politik yang menafikan Tuhan? Kontradiksi dan ketidakcocokan inilah yang memicu gesekan antara HMI dan PKI yang didukung organisasi underbow-nya.

Selain kuatnya pengaruh paham asing yang berusaha mencari basis di Indonesia, perbedaan ideologi politik juga meletup di dalam negeri. Tahun 1948 PKI wilayah Madiun mendirikan Negara Repubik Soviet Indonesia. Deklarasi sepihak tersebut dianggap Hatta, Wakil Presiden sebagai makar, oleh karenanya membahayakan Republik dan harus ditumpas.

Disintegrasi yang dipraktikkan PKI madiun tersebut lagi-lagi membuat umat Islam kecolongan. HMI sebagai anak kandung muslim corak progresif merasa tertikung, karena salah satu tujuan HMI didirikan adalah untuk mengawal keutuhan Indonesia. Situasi inilah yang memaksa kader-kader HMI untuk menyatakan sikap politik.

Tahun 1950, para pejuang daerah timur (kristen) mendirikan Republik Maluku Selatan. Lagi-lagi aktivis HMI merasa gagal, cita-cita pendirian HMI yang salah satunya mempertahankan kedaulatan Indonesia perlahan dirongrong pemberontakan diberbagai daerah. Pada masa itu Aktivis HMI masih sangat idealis. Sikap politik yang diambil tidak hanya dalam bentuk ide, tapi juga turun langsung ikut berperang demi Republik.

Disisi lain, saat itu Bung Karno sibuk menggalang kekuatan politik dan militer dari dengan melobi Uni Soviet. Saat-saat genting itulah, banyak pejuang di beberapa daerah yang merasa dianaktirikan dan tidak setuju dengan sikap Soekarno yang dianggapnya melulu cuma memikirkan Jawa (khususnya Jakarta), membuat gerakan kemerdekaan sendiri di wilayah masing-masing.

Sebut saja di Aceh, Daud Beureuh memproklamirkan berdirinya DI/TII yang berkiblat pada NII pimpinan Kartosuwiryo di tanah Sunda, di susul PRII di Sumatra Barat. Upaya disintegrasi bangsa juga ditandai dengan munculnya gerakan separatis di Sulawesi Selatan, Pontianak, dll. Situasi nasional yang kacau membuat kader HMI sekali lagi bermain politik secara langsung maupun tidak langsung.

Saat situasi keamanan dalam negeri sedang tidak menentu, Pemerintah terus menumpuk senjata. Itu disiapkan untuk konfrontasi terbuka dengan Belanda yang masih bercokol di Papua. Pinjaman yang didapat dari Uni Soviet digunakan memborong alat-alat perang dan proyek mercusuar. Akhirnya sektor ekonomi tidak diurus, manajemen keuangan negara berantakan, inflasi melambung, rakyat panik dan kelaparan.

Beberapa kekuatan Islam politik memilih memberontak pada RI, yang lainnya tetap setia pada Pancasila. Tetapi tidak dapat dipungkiri, tidak sedikit umat Islam terseret arus gerakan PKI yang menawarkan aksi-aksi revolusioner dan memikat. Pola gerakan kelompok kiri waktu itu memang menawan banyak orang. Sehingga petani dan buruh pun banyak yang tergoda berpolitik dikubu PKI.

Situasi menjadi jelas menjelang jatuhnya Pemerintahan Soekarno. Kelompok kiri dicap ilegal, diberantas, dibantai dan Jenderal Soeharto tampil bak Pahlawan bagi rakyat. Tidak terkecuali kader HMI yang ikut mendorong tergulingnya Bung Karno. Diakhir cerita, Orde ama tenggelam, digantikan rezim Orde baru yang banyak menawarkan kenikmatan pada Aktivis angkatan 66’.

Ketika Soeharto mendirikan rezim militer (rezim Angkatan Darat), atas nama demokrasi Pemerintah memberikan ruang perwakilan bagi simpul-simpul rakyat dan utusan golongan. Kelompok mahasiswa juga diberi kursi dalam periode ini. Tidak sedikit Aktivis HMI yang akhirnya mencicipi mewahnya duduk sebagai DPR-GR. Kosan sempit, lauk mie instan, toa dan aksi jalanan pun menjadi masa lalu bagi mereka. Mereka menikmati sedapnya kue kekuasaan.

Dalam buku ‘’Catatan Seorang Demonstran’’ yang ditulis Soe Hok Gie, kehidupan kader HMI yang kalah dengan godaan politik praktis waktu itu berubah total. Mereka mendapatkan mobil mewah, tunjangan, tempat tinggal dan segudang kelezatan fasilitas yang diberikan oleh Soeharto. Mereka saat itu tidak lebih seperti pelacur politik. Dulu mereka yang Aktivis ulung, tiba-tiba berubah jadi bagian dari oligark angkuh.

Setelah banyak pentolan Aktivis dapat jatah jabatan, beberapa dari mereka masih konsisten berjuang demi tegaknya demokrasi yang benar-benar demokratis. Rezim Soeharto yang dianggap tidak lebih ‘’Tukang Hutang’’, nekad mengundang PM Jepang pada tahun 1974. Hal itu diprotes keras mahasiswa. Aksi yang konon disusupi sabotase intelijen tersebut berbuah chaos. Menyebabkan Jakarta terbakar hebat.

Tragedi kerusuhan 15 Januari 1974 yang dikenal peristiwa ‘’Malari’’ begitu memalukan Soeharto. Demonstrasi rusuh tersebut tepat terjadi saat pemimpin dari Jepang dan IGGI sebagai donatur terbesar datang ke Ibukota. Soeharto adalah Presiden yang naik karena dukungan kapitalis asing, oleh karenanya arus investasi menjadi penopang utama kelangsungan rezim orde baru.

Merespon aksi mahasiswa yang kritis dan dianggap mengancam iklim investasi, Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-undang Anti-Subversi. Mengkritik pemerintah, berkumpul dan bersuara dilarang. Mahasiswa dikandangkan dengan kebijakan NKK/BKK. Mahasiswa secara kurikulum dipaksa untuk hanya bicara akademik. Politik bagi Pemerintah, dianggap haram hidup di Perguruan Tinggi.

Pada masa selanjutnya, Aktivis-aktivis terus tumbuh dan berkembang. Beberapa yang tidak tahan lapar, takut miskin, dipenjara, diculik atau dikarungi rejim, memilih menjual diri dengan berkompromi dan masuk ke dalam sistem Pemerintahan. Pilihan waktu itu hanya ada dua; ‘’hidup aman dan enak dibawah ketiak Soeharto atau kere dan terancam dibarisan oposisi’’.

Pemuda tentu saja manusia biasa. Dihadapkan pada syahwat perpolitikan era orde baru, membuat banyak yang tertarik untuk hidup realistis. Pembangunan nasional yang tidak merata, berimplikasi pada pilihan-pilihan sulit. Pemenjaraan demi pemenjaraan berdampak pada ketakutan masyarakat sipil. Represi Pemerintah membuat banyak orang hidup ‘’cari aman’’.

Pemerintah berusaha menertibkan kelompok Aktivis dan oposisi dengan menerbitkan UU No.8 tahun 1985 yang mewajibkan seluruh organisasi masyarakat (termasuk HMI) untuk mengadopsi Pancasila sebagai asas organisasi. Kebijakan asas Tunggal Pancasila inilah yang menyebabkan sikap politik HMI terpecah pada Kongres XVI di Padang tahun 1986.

Didalam tubuh HMI tidak ada kesamaan pandangan. Beberapa yang menganggap politik tidak harus kaku dan mutlak (politik beda dengan Agama), memilih jalan kompromistis dengan menerima asas Pancasila. Kelompok ini akrab disebut HMI DIPO, karena sekretariatnya (sebelum pindah) berada di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Sedangkan kubu satunya lagi, menganggap penerimaan asas tunggal Pancasila adalah bentuk kekalahan kekuatan Mahasiswa Islam dalam memperjuangkan prinsip-prinsipnya. Rintangan perjuangan sepahit apapun harus dihadapi, bukan malah berkolaborasi dengan rezim penindas. Kelompok ini belakangan dekat dengan Aktivis Dakwah Kampus, mereka cenderung blok kanan.

Akhir tahun 1990an, tekanan perubahan menguat. Kader HMI yang berada di dalam sistem katanya berperan besar dalam proses reformasi.

Pada 21 Mei 1998, Soeharto berhasil dipaksa mundur. Banyak tokoh HMI DIPO yang tergabung dalam KAHMI ikut membidani lahirnya reformasi. Nurcholish Madjid dan Yusril misalnya, berperan penting menyuntikkan ide transisi ke Soeharto secara damai dan merangkul semua pihak.

Pascareformasi, beberapa tokoh HMI MPO konsisten berjuang diranah Islam Politik dan penguatan sipil. Dari mulai mendirikan Partai Islam seperti Yusril Ihza Mahendra yang mendirikan PBB, Anies Baswedan dibidang akademisi, hingga memperkuat masyarakat madani dengan mendirikan ormas. Tokoh HMI MPO seperti Eggi Sudjana tercatat sebagai pendiri FPI, sebuah organisasi yang dituding banyak pihak sebagai ormas radikal.

Dalam sejarah perpolitikan nasional Indonesia, alumni HMI selalu hadir mewarnai. Pada masa Presiden Habibie ada Adi Sasono yang menjabat Menteri Negara Koperasi dan UKM, Fahmi Idris Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Akbar Tanjdung Menteri Sekretaris Negara.

Pada masa Presiden selanjutnya pun alumni HMI tidak pernah absen. Terakhir di masa Jokowi (Wakil Presidennya juga kader HMI), setidaknya ada lima orang Menteri pada Kabinet Kerja yang didikan HMI. Luasnya jaringan alumni HMI, membuat pemuda diorganisasi ini harus bergelut melawan syahwat politik yang menggiurkan.

Kuatnya kepentingan ditubuh HMI membuat jabatan diorganisasi ini pun sangat seksi. Tidak jarang di Jakarta, perebutan Ketua Cabang saja melibatkan pertarungan total dan habis-habisan. Mulai dari perdebatan sengit, perkelahian di forum, bentrokan fisik, jual beli suara dengan materi, pengerahan-pelibatan preman hingga culik-menculik kandidat. Semua ditempuh demi satu; menjadi yang nomor 1. Di HMI, para mahasiswa belajar politik dengan sangat keras.

Saking kerasnya pemuda-pemuda ini mempraktikkan dan menguji-coba berbagai macam teori politik, terkadang membuat mahasiswa lain terheran-heran. Mulai dari teori kiri, tengah hingga kanan sekalipun, semua terpakai dalam forum. Bahkan konstelasi di Kongres HMI, pertarungan melibatkan pengerahan massa besar-besaran, terkadang mencapai ribuan orang. Tidak jarang beberapa pejabat (senior HMI) ikut bermain dan menyokong uang.

HMI dari dulu tidak pernah puasa kekuasaan. Meskipun bukan partai politik, tiap kader aktif belajar politik secara langsung dan nyata. Sebenarnya miris, dengan tarikan ke arus politik yang kuat, tak jarang roda perkaderan terlantar. Lahan-lahan dibidang akademik seringkali terlupakan, bibit-bibit unggul pengembangan pemikiran tidak tergarap. Ancaman nyata dari degradasi pergolakan pemikiran di tubuh HMI menguat.

Kader HMI juga manusia. Seideal apapun perkaderan yang dibangun, tetap saja kegagalan mencetak manusia bernafaskan Islami membayangi organisasi ini. Jebolan HMI yang sudah menjadi pejabat, tidak dapat dipungkiri banyak tersandung kasus korupsi. Dengan ikatan yang kuat ke junior dan basis massa dibawah, terkadang kader HMI tergoda untuk mau digerakkan memberikan dukungan moril pada senior yang tersangkut kasus.

Biar bagaimanapun, senior HMI adalah tangga jejaring yang menjadi sandaran kader berkarir dimasa depan. Oleh karenanya, masalah senior juga masalah junior. Matinya karir politik alumni HMI juga matinya sumber dana (proposal) kader HMI. Kuatnya ikatan emosional inilah yang dari dulu membuat HMI tidak pernah bisa lepas dari syahwat politik praktis.

#LombaEsaiPolitik