“Di waktu seperti ini, wajar apabila orang-orang memandang HMI berafiliasi dengan organisasi politik dan sebagainya, karena sekarang, yang ditonjolkan oleh sebagian kader adalah preferensi politik mereka, bukan argumentasi logis terkait dengan konstelasi ekonomi dan politik saat ini, yang dihasilkan dari ruang dialektika secara terbuka. Yang selalu disorot dan dipertontonkan adalah momentum untuk mengisi ruang demokrasi (pemilu) saat ini, bukan sebuah tesis proyeksi tentang negara dan individu yang diumumkan secara terbuka kepada publik, sebagai bagian dari tanggung jawab moral kepada masyarakat luas.

Mungkin itulah gambaran singkat yang dapat kita tafsirkan mengenai organisasi mahasiswa terbesar dan tertua di Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam saat ini. Organisasi mahasiswa Islam yang lahir pada tanggal 14 Februari 1947 ini, sudah memiliki riwayat kehidupan yang sangat panjang dalam dunia politik di Indonesia. HMI dan kehidupan politik Indonesia, tidak bisa dilepaskan begitu saja. 

Mau tidak mau dan suka tidak suka, sebagai organisasi terbesar dan tertua, HMI memiliki jaringan yang mengakar dan juga massa yang sangat banyak serta kuat dalam mengisi ruang politik praktis. Ibaratnya mata uang, HMI dan politik Indonesia, satu kesatuan. Dalam 8 periode jalannya HMI, konstelasi politik berubah, di situlah HMI mengambil peran sentralnya. Dari mengubah haluan strategi demi menjaga kelangsungan organisasi, sampai kepada menentang kekuasaan otoriter yang selama 32 tahun berkuasa.

Kalau kalian melihat orang-orang yang sekarang menjadi pejabat publik ataupun politisi, sukar untuk bilang bahwa tidak ada Alumni HMI di sana. Bahkan, kalian bisa melihat juga, para Alumni HMI memiliki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Itu politik praktis? Iya itu politik praktis, tetapi, apakah saat ia menjabat ia sedang menaruh tanggung jawab sebagai kader HMI? Tentu tidak, mereka yang punya jabatan politis seperti itu adalah Alumni HMI yang tidak memiliki tanggung jawab dalam komisariat yang dihimpunnya. 

Saya tidak menyangkal, bahwasanya, masih mengakar dengan kuat senioritas dalam tubuh organisasi ini, maksudnya adalah, ketika senior meminta bantuan kepada kader-kader di bawahnya dalam rangka pemenangan calon saat pemilihan umum untuk memperkuat suara akar rumput, idealisme yang dimiliki oleh sebagian kader bawahan akan luntur seketika (bukan hilang).

Mengapa bisa begitu? Bukan alasan pragmatisme belaka, tetapi lebih kepada mencari pengalaman dalam rangka memulai proses ke arah yang mereka inginkan (politik praktis) ketika mereka sudah purna dalam kegiatan akademik. Apakah itu etis? 

Secara AD/ART, memang HMI memiliki independensi etis organisasi, bahwa HMI tidak terafilisasi atau mengafilisasikan diri dengan partai politik manapun. Tetapi, tidak dengan kadernya, itu pilihan bebas mereka dalam menentukan sikap, seperti halnya, PNS yang memiliki hak politik untuk memilih calon pemimpin mendatang. 

Maksud saya, secara organisasi, HMI tidak memiliki keterkaitan secara konstitusi dengan organisasi politik manapun, karena dalam HMI, instrumen utama berjalannya roda organisasi adalah MAHASISWA. Mahasiswa harus lepas dari kepentingan politik manapun, tidak terkecuali dengan kepentingan rakyat jelata dan yang tertindas.

Dan satu lagi, sebagai individu, kita memiliki kepentingan masing-masing. Secara otomatis, untuk menjaga kepentingan tersebut, setiap individu harus berpolitik, mau tidak mau, suka tidak suka. Karena politik adalah seni dalam meraih kekuasaan, setiap individu harus melakukan hal seperti itu.

Sekali lagi, saya tidak menyangkal, bahwa sebagian kader HMI itu masuk dalam pusaran politik praktis (relawan, tim sukses, dsb), tetapi saya menyangkal dengan keras, bahwa HMI itu merupakan afiliasi organisasi politik tertentu. 

HMI dibentuk bukan dari Partai Masyumi ataupun NU, tetapi HMI terbentuk dari semangat idealisme mahasiswa yang digawangi oleh Lafran Pane. HMI bukan underbouw dari PDIP, Golkar, PAN, Demokrat, atau bahkan PKS, tetapi HMI adalah HMI, sebuah organisasi yang memiliki independensi etis organisatoris. Tidak terafiliasi dengan kelompok politik tertentu.