GBHN atau Garis Besar Haluan Negara adalah bentuk catatan rencana pembangunan negara Indonesia. Dan merupakan keinginan bersama rakyat Indonesia secara menyeluruh (garis besar) yang dibuat oleh MPR sebagai miniatur rakyat di pemerintahan. Jadi semua yang tertulis dalam GBHN adalah rencana haluan pembangunan negara yang dibuat oleh MPR, dan dilaksanakan oleh Presiden. 

Di dalam GBHN juga tertera aturan-aturan jalannya pembangunan negara yang harus berlandaskan kepada UUD 1945 sebagai tempat tertulisnya tujuan atau cita-cita negara Indonesia. Jadi, isi perencanaan yang tertulis dalam GBHN tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 yang berlaku.

GBHN dalam fungsinya sebagai visi-misi bangsa Indonesia berguna untuk menentukan arah pembangunan nasional. Jadi, semua pembangunan Indonesia terarah dan terancang jelas di dalam GBHN. 

Penjalanan pembangunan oleh presiden pun tidak akan melenceng dari GBHN karena prosesnya akan dipertanggung jawabkan kepada MPR. Di dalam GBHN ini juga menunjukkan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum karena pembuatannya dilakukan dengan meninjau kebutuhan dan masalah di masyarakat. Sehingga semua proses pembangunan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.[1]

Implementasi GBHN 

GBHN ini adalah visi-misi tertinggi kedua setelah UUD 1945 dalam jalannya pembangunan nasional. Dan visi itu dijabarkan dan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden dan Wakil Presiden dalam bentuk REPELITA. Sehingga penjabaran GBHN yang dibuat dan dilaksanakan oleh presiden tidak boleh bertentangan dari GBHN tadi sebagai landasan pembangunan nasional. Proses pembangunan dibantu oleh para menteri yang telah ditunjuk Presiden. 

GBHN ini telah dihapus semenjak zaman reformasi bergulir. Setelah zaman reformasi bergulir, MPR bukanlah lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan sejajar dengan lembaga lainnya dalam teori trias politica. Sehingga MPR tidak perlu lagi membuat GBHN yang akan dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Presiden. 

Di era reformasi ini, siapa pun yang akan menjadi Presiden harus dan wajib memiliki visi-misi sendiri untuk merencanakan pembangunan nasional. Dan prosesnya tidak perlu lagi pertanggungjawaban kepada MPR. 

Selain itu juga, GBHN dihapus karena adanya amandemen Undang-undang yang menghasilkan penguatan daerah otonom berdasarkan UU hasil amandemen, yaitu (UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 25/1999 yang telah diganti dengan UU Nomor 32/2004 dan UU Nomor 33/2004). Sehingga pembangunan nasional direncanakan oleh PRESIDEN dan berdasarkan UU dan peraturan presiden dan bukan oleh MPR.

Dengan adanya rencana pembangunan, para penyelenggara negara mempunyai pegangan, rambu-rambu, dan sasaran serta target yang harus dicapainya dalam kurun waktu tertentu. Repelita, misalnya, memiliki rentang waktu 5 tahun. Dengan acuan rencana ini pula harapan rakyat dan kenyataan yang dilakukan pemerintah dapat dengan mudah diukur. 

Bahkan pengukuran kinerja pemerintahan, dalam hal ini presiden selaku mandataris MPR, didasarkan atas kesungguhan dan keberhasilan presiden dalam menerjemahkan dan melaksanakan GBHN tersebut. Presiden pada saat itu harus menjalankan ketetapan-ketetapan yang dihasilkan oleh MPR, termasuk GBHN.

Contoh yang paling aktual dari fenomena ini adalah ditolaknya pertanggungjawaban presiden Habibie oleh MPR, karena dinilai gagal menjalankan GBHN. Karenanya Habibie tidak dipilih lagi menjadi presiden. 

Selama beberapa dekade, GBHN telah menjelma menjadi suatu dokumen yang sakti bahkan sakral, berdosa bila dilanggar. Para pendiri negeri ini menginginkan agar GBHN menjadi semacam "Kebijakan Strategis Bangsa" (strategic intents). 

Tampaknya para pendiri bangsa ini ingin menegaskan bahwa "Kebijakan Strategis Bangsa" bersifat dinamis, seiring dengan berlalunya waktu. GBHN, meskipun dibentuk untuk 25 tahunan, namun tidak tertutup kemungkinan untuk selalu dievaluasi, dianalisa, diubah, bahkan diganti setiap Sidang MPR lima tahunan.

Sebagai gantinya, pedoman penyelenggaraan pembangunan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) selama 20 tahun sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007, sebagai amanat dari Pasal 13 ayat (1) UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dari segi nomenklatur, penamaan antara GBHN dengan kedua UU tersebut merupakan dua hal yang berbeda. 

Tetapi jika dilihat dari segi isi materi muatan antara UU dan GBHN, substansi yang terkandung antara keduanya berbeda. GBHN sebagai sistem perencanaan pembangunan merupakan keputusan bersama dan lebih merupakan penjabaran dari tujuan negara yang hendak dicapai. Sementara itu RPJPN adalah sistem perencanaan pembagunan nasional yang dibuat oleh pemerintah (eksekutif) dan cenderung merupakan penjabaran visi dan misi presiden yang sedang memerintah. 

Namun harus diakui bahwa RPJPN belum mampu dibangun sebagai konsepsi yang lebih operasional agar tujuan dan proses pembangunan tidak terombang-ambing oleh tarik menarik kepentingan dari berbagai pihak. Di sinilah keberadaan RPJPN belum mampu mengimbangi atau menggantikan keberadaan GBHN sebagai penunjuk arah maupun kompas bagi perjalanan Bangsa Indonesia ke depan. 

Bahkan salah satu alasan sejumlah pihak yang pro terhadap upaya menghidupkan kembali GBHN didasarkan fakta yang diperoleh di lapangan yang menunjukkan bahwa baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun RPJP tidak mampu memberikan solusi untuk menyatukan visi pembangunan di seuruh tingkatan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. [2] 

Sebuah fakta yang tak terbantahkan bahwa di era reformasi, pembangunan yang dilakukan berdasarkan atas multi-pemerintahan. Setiap ganti pemerintahan, ganti pula program pembangunan. Sulitnya koordinasi pembangunan merupakan masalah yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di bawah sistem RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional).

Pro dan Kontra GBHN

Apa yang terjadi pada perencanaan pembangunan nasional pada era reformasi ini boleh jadi merupakan sebuah indikasi mengapa timbul pemikiran untuk melakukan reformulasi perencanaan pembangunan nasional. Permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional itu tentu tidak terlepas dari amandemen UUD 1945, terutama dengan dihapusnya kewenangan MPR menyusun dan menetapkan GBHN (Garis Beras Haluan Negara). 

Dan pasca dihapusnya kewenangan itu, presiden di era reformasi membuat visi dan misi sendiri dan menyusun sendiri program pembangunannya. Sementara pakar beranggapan bahwa gagasan berlakunya kembali GBHN akan berdampak pada implikasi serius dan luas terhadap ketatanegaran Indonesia. 

Setidaknya ada tiga masalah ketatanegaraan jika GBHN kembali diberlakukan dalam konstitusi. Ketiganya adalah (1) sistem pemerintahan; (2) hubungan antar lembaga negara; dan (3) hingga tugas dan fungsi dari lembaga negara akan ikut berubah secara signifikan.[3]  

Pertama, dari sisi sistem pemerintahan, wacana ini akan berimplikasi serius pada sistem presidensial di mana pertanggungjawaban presiden tidak lagi di tangan rakyat melainkan di tangan MPR. Ketika GBHN dihidupkan kembali, maka sistem demokrasi yang berlangsung saat ini lambat laun akan hilang. 

Alasannya, dengan dalih diatur melalui GBHN, MPR dinilai punya potensi untuk mengganti sistem pemilihan presiden (pilres) dari sistem pemilihan langsung kembali ke sistem penunjukan oleh MPR. Hal itu dapat mengganggu kedaulatan rakyat yang sejak masa reformasi telah melakukan pilpres secara langsung. Ketika GBHN dihidupkan kembali, rakyat mau tidak mau dipimpin oleh orang-orang yang dipilih melalui kehendak politik. “Bukan tidak mungkin, GBHN itu menjadi bagian paling penting untuk merekayasa politik. 

Kedua dan ketiga, dari segi hubungan antarlembaga negara serta tugas dan fungsi dari lembaga negara tersebut, wacana reformulasi GBHN dapat menimbulkan masalah. Hal itu dikarenakan, selain merancang GBHN, DPR jugalah yang mengawasi pelaksaan GBHN tersebut. Adalah kesalahan fatal menempatkan dua fungsi utama di satu lembaga. Itu kesalahan fatal ketatanegaraan, itu menjadikan leviathan, menjadikan monster kekuasaan. [4] 

Lebih lanjut, wacana ini juga akan berimplikasi serius pada sistem presidensial di mana pertanggungjawaban presiden tidak lagi di tangan rakyat melainkan di tangan MPR. Selain itu, hubungan lembaga independen negara akan terganggu kebebasannya karena pertanggungjawabannya nanti bukan lagi kepada presiden, melainkan kepada MPR. 

Dihapusnya kewenangan MPR untuk menyusun dan menetapkan GBHN boleh disebut sebagai sebuah ketergesaan politik. [5] Sekalipun Presiden bukan lagi mandataris MPR, tetapi tidak berarti MPR tidak dapat lagi menyusun dan menetapkan GBHN. 

Kewenagan menyusun dan menetapkan GBHN bukanlah semata-mata diukur dalam konteks demokrasi langsung, atau karena Presiden bukan lagi mandataris MPR. Pemikiran pokok terkait kewenangan MPR menyusun dan menetapkan GBHN adalah dalam konteks GBHN sebagai alat instrumen atau ruang bagi penjabaran tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. 

Untuk kepentingan itu, maka GBHN sebagai jabaran dari tujuan negara, dan karenanya tidak terpisahkan dari kewenangan MPR menetapkan UUD, sehingga memberikan MPR kewenangan menyusun dan menetapkan GBHN adalah konstitusional dan tidak seharusnya dipertentangkan dengan sistem presidensial yang dianut UUD 1945. 

Pada akhirnya, banyak pihak yang menilai bahwa proses pembangunan seolah berjalan sendiri-sendiri dan menjadi tidak berpola. Kondisi ini dapat dikatakan hampir tidak terjadi pada era sebelumnya, ketika GBHN merupakan rujukan utama proses perencanaan pembangunan, baik di level nasional maupun daerah. Sehingga sekenanya, muncul wacana pengembalian GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan nasional.

Namun, muncul persoalan berikutnya berkaitan dengan pilihan ketika berlangsung tahap perubahan UUD 1945 (1999-2002). Salah satu kesepakatan yang diambil MPR adalah tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensial. 

Tidak berhenti sampai di situ, pilihan politik mempertahankan sistem tersebut diikuti upaya melakukan pemurnian (purifikasi). Di antara bentuk purifikasi yang dilakukan adalah mengubah model pemilihan presiden dan wakil presiden dari dipilih lembaga perwakilan (MPR) menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. 

Persoalan mendasar yang harus dijelaskan: bagaimana menempatkan GBHN dalam proses pemilihan presiden secara langsung? Pertanyaan berupa gugatan tentu saja, misalnya, kapan GBHN tersebut akan disusun? Apakah disusun sebelum proses pemilihan atau setelah pemilihan presiden? Jika disusun sebelum proses pelaksanaan pemilihan, hampir dapat dipastikan semua calon hanya perlu menyampaikan dalam kampanye bahwa jika terpilih, mereka akan melaksanakan yang telah digariskan dalam GBHN.[6]

Sebaliknya, jikalau disusun setelah pemilihan, substansi GBHN tentu lebih banyak mengakomodasi pohon janji yang disampaikan pasangan calon terpilih dalam masa kampanye. Bagaimanapun, dalam batas penalaran yang wajar, janji-janji selama kampanye pasti menjadi salah satu perimbangan penting dalam menentukan pilihan. Jikalau presiden yang terpilih tidak menunaikan janji karena tidak diakomodasi dalam GBHN, tentu saja hal itu menimbulkan rasa kecewa bagi mereka yang telah memilih. 

Persoalan lain yang tidak kalah serius, membayangkan GBHN dibuat MPR tentu saja menempatkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dalam posisi seperti ini, GBHN yang dibuat MPR tentu saja akan menghadirkan pola sistem pertanggungjawaban presiden kepada MPR. Sekiranya ini, sebagaimana pengalaman sebelumnya, tidak mungkin menghindarkan pertanggungjawaban politik presiden kepada MPR. 

Melihat perilaku sebagian kekuatan politik dan elite politik saat ini, bukan tidak mungkin konsekuensi kehadiran GBHN akan sangat menyulitkan presiden. Pada saat ini, dengan hilangnya bentuk pertanggungjawaban politik kepada MPR, presiden pun hampir selalu berada dalam tekanan politik untuk dimakzulkan.

Akan tetapi, apabila melihat situasi dan kondisi politik saat ini, siapa pun yang terpilih menjadi presiden hampir dapat dipastikan tidak akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan secara total kekuatan-kekuatan politik di MPR. Artinya, jika terjadi pergeseran kekuatan politik di MPR karena perubahan dukungan suara pemilih di pemilu legislatif, sangat mungkin kekuatan politik baru akan mengubah GBHN yang telah ditetapkan MPR sebelumnya. Dengan demikian, gagasan membuat GBHN untuk pola pembangunan jangka panjang pasti tidak akan semudah era pemerintahan Presiden Soeharto. 

Namun, di atas itu semua, meski dengan sesadar-sadarnya kita memerlukan arah pembangunan nasional, membayangkan GBHN dengan pola MPR sebelum perubahan UUD 1945 tentu tidak begitu tepat lagi. Yang perlu dipertimbangkan, pola GBHN dengan meletakkan peran di MPR sangat mungkin berbenturan dengan sistem presidensial yang disepakati dipertahankan saat perubahan UUD 1945. 

Kalau hendak mengembalikan pola lama, jalan yang harus ditempuh kembali secara utuh pada pola hubungan antarlembaga sebelum perubahan UUD 1945 atau campakkan sistem presidensial. Selain itu, dalam purifikasi sistem presidensial sebagaimana pemaparan sebelumnya, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, dalam hal ini MPR. Apabila MPR membentuk GBHN, tentunya presiden sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif akan menjalankan pemerintahan dengan panduan GBHN. 

Maka dibutuhkan sebuah lembaga pengawas, dan yang terakhir sudah pasti tentunya di akhir masa jabatan presiden harus mempertanggungjawabkan seluruh program kerjanya apakah telah sesuai dengan GBHN yang telah ditetapkan. Serta dapat dijatuhi sanksi apabila dianggap dalam menjalankan pemerintahannya telah keluar dari batasan-batasan yang ditetapkan dalam GBHN. dikhawatirkan GBHN dapat diselewengkan juga menjadi ‘jembatan’ bagi partai politik untuk kembali berkuasa sebagai oligarki di Indonesia. 

Pandangan Tokoh Mengenai GBHN

Menurut Mahfud MD [7], reformulasi atau perumusan kembali pedoman penyelenggaraan pembangunan nasional tidak mesti memulai dari nol. Tetapi merupakan bentuk penyempurnaan dari sistem yang telah ada. Sebagaimana reformulasi terhadap sistem presidensial itu sendiri ketika terjadi amandemen UUD 1945. Demikian karena pertimbangan-pertimbangan dalam pembahasan sebelumnya.

Sedangkan menurut Refli Harun [8], gagasan pemberlakuan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana merupakan sebuah langkah mundur dalam penguatan sistem presidensial dan demokrasi. Hal itu disebabkan besarnya potensi menempatkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara (pemegang kedaulatan tertinggi negara) atau locus of power

Jika itu terjadi, maka konsekuensi ketatanegaraan ke depannya berujung pada pola sistem pertanggungjawaban presiden tidak lagi kepada rakyat melainkan kepada MPR. Kondisi ini akan sangat menyulitkan bagi presiden terpilih dalam mewujudkan tujuan bernegara dan mengewajantahkan visi dan misi yang dijanjikan selama masa kampanye pemilihan umum presiden. 

GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. Namun demikian, sebagai garis-garis haluan negara, eksistensi GBHN tidak mampu menjawab berbagai persoalan bangsa dan sekaligus tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh di masa itu.

Namun kontras dengan apa yang disampaikan kedua tokoh tersebut, Megawati Soekarnoputri menjelaskan betapa gelisahnya dengan arah kebijakan dan pembangunan nasional yang terjadi di era Reformasi ini. Kegelisahan ini terjadi lantaran tidak adanya kesinambungan pembangunan antara pemerintahan yang tengah berkuasa dengan pemerintahan sebelumnya. 

Inkonsistensi pembangunan nasional tentu saja secara tidak langsung berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan rakyat yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Padahal salah satu tujuan didirikannya Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila. 

Bagaimana masyarakat adil, makmur dan sejahtera bisa tercipka jika proses pembangun berjalan tersendat-sendat dan tanpa pedoman jelas? Rentetan kejadian itulah yang menjadi alasan bagi Presiden Kelima Republik Indonesia untuk mengusulkan kembali menghidupkan GBHN. 

Menghidupkan kembali GBHN dinilai penting agar bangsa Indonesia memiliki pijakan dan pedoman nasional terencana, terintegrasi dan terarah. GBHN yang merupakan dokumen kolektif nasional yang berisi cita-cita rakyat Indonesia adalah strategi jitu dalam bidang pembangunan nasional, bukan hanya sebatas 5 tahun semata melainkan pembangunan dalam jangka panjang. 

Beberapa fraksi di MPR melalui politisi senior mereka, dalam sebuah acara bertajuk “Dialog Kenegaraan: Implementasi Janji Kebangsaan” yang diselenggarakan di MPR pada 17 November 2014, menyambut hangat usulan yang disampaikan PDIP untuk mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dukungan itu muncul antara lain dari Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR Mohammad Jafar Hafsah dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid. 

Untuk mengembalikan posisi MPR, harus dilakukan melalui amandemen kelima UUD 1945.[9] Menurut Jafar Hafsah, MPR yang memiliki kewenangan melantik pasangan presiden dan wakil presiden serta melakukan amendemen konstitusi hendaknya berkedudukan lebih tinggi dari lembaga tinggi negara lain. 

Melalui amendemen kelima UUD 1945, bisa saja posisi dan kewenangan MPR dikembalikan lagi menjadi lembaga tertinggi negara seperti amanah UUD 1945. Pengembalian kedudukan MPR tersebut juga akan menguntungkan karena MPR bisa menjadi pengayom lembaga, MPR diwacanakan lagi jadi lembaga tertinggi negara

Apabila terjadi hubungan kurang harmonis di antara lembaga-lembaga tinggi negara, maka MPR bisa menjadi penengah. Baginya, GBHN bukan identik dengan Orde Baru, sebab GBHN adalah cita-cita para pendiri bangsa yang dirumuskan dalam UUD 1945 pra-amandemen. 

Dalam pasal 3 UUD 1945 pra-amandemen, MPR sebagai lembaga tertinnggi negara memiliki tugas dan kewenangan merumuskan dan menetapkan GBHN sebagai kebijakan politik hukum nasional, termasuk di dalamnya dalam bidang pembangunan nasional. 

Mantan Ketua DPR/MPR Harmoko juga setuju dengan gagasan Megawati, dengan mengutip penjelasan ahli hukum Mr. Soepomo pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sesaat sebelum UUD 1945 disahkan. Dalam rapat tersebut, Soepomo menyebut MPR berwenang menetapkan GBHN, Presiden tidak memiliki kebijakan politik sendiri melainkan menjalankan haluan negara yang sudah ditetapkan MPR. 

Namun demikian, Orde Reformasi melucuti peran MPR dalam merumuskan dan menetapkan GBHN sebagai kompas dalam bidang pembangunan nasional. Pasca absennya GBHN dalam sistem tata negara di tanah air, bangsa Indonesia tidak memiliki arah dan pedoman jelas dalam merancang kebijakan pembangunan nasional yang terarah, berkesinambungan dan kontinyu. 

Setelah 17 tahun berlalu, kini timbul kesadaran untuk kembali menghidupkan GBHN sebagai pegangan pembangunan nasional [10]. Dalam praktiknya, kebijakan pembangunan nasional diserahkan kepada satu orang, yaitu Presiden. Kebijakan politik hukum pembangunan nasional tergantung dari sudut pandang Presiden terpilih yang juga merupakan aktor dari beberapa kepentingan di belakangnya yang memberikan dukungan dalam pemilu Presiden. 

Berada dalam posisi demikian, bukan tidak mungkin kebijakan pembangunan nasional sifatnya adalah balas budi dengan memberikan proyek kepada para pendukungnya pada pilpres silam, atau pembangunan dilakukan dengan serabutan dan tambal sulam.

Kesimpulan

Reformulasi perencanaan pembangunan nasional yang paling tepat adalah kembali kepada GBHN, di mana GBHN adalah sebuah sistem perencanaan pembangunan nasional yang lahir atas kesepakatan bersama sebagai penjabaran tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Sedangkan RPJPN cenderung berupa perencanaan pembangunan nasional dari pemerintah yang sedang berkuasa yang cenderung berubah seiring dengan pergantian pemerintahan. 

Suatu perencanaan pembangunan yang tidak konsisten dan mudah berubah dan berganti sulit untuk dapat mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diharapkan, karena selalu dihadapkan pada arah yang berubah-ubah, bahkan berpotensi mengalami disorientasi arah pembangunan nasional. Untuk kembali kepada GBHN, maka sudah seharusnya kewenangan MPR untuk meyusun dan menetapkan GBHN dikembalikan.

Meskipun MPR tetap dalam kedudukannya sebagai lembaga tinggi negara, namun tidak mengurangi eksistensi MPR untuk menyusun dan menetapkan GBHN yang notabenya adalah jabaran dari tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dengan dikembalikanya GBHN, tidak menghilangkan pula wewenang dan tugas presiden tetapi memperkokoh kekuasaan sebab adanya pengawasan yang berkelanjutan.

Referensi:

  1. Artkel dari Erna Yuliandari S.H, M.A “Pentingnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam Pembangunan Nasional” Workshop Ketatanegaraan, Yogyakarta : 2016 
  2. Novira Maharani Sukma, S.H., M.H. Sinkronisasi Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN dengan Sistem Presidensial, Jurnal Volume 5 no 2 Tahun 2017 
  3. Dr. Mizaj, Lc., LL.M, Nalar Konstitusi dalam Wacana Reformulasi GBHN, Jurnal UIN Ar Raniry
  4. A.M. Fatwa, Potret Konstitusi: Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kompas Publishing, cet. II, 2009), hlm. 17. 
  5. Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Pers, cet. I, 2007), hlm. 45. 
  6. Diakses dari saldiisra.web pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 12.56 WIB
  7. Diakses dari Nasional Republika pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 13.26
  8. Dikutip dari Artikel Berjudul “Pembangunan Yes, GBHN No” Diakses dari anzdoc.com pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 20.56 WIB
  9. Bahaudin “Menghidupkan Kembali GBHN: Komparasi GBHN dan RPJPN sebagai Kebijakan Politik Hukum Nasional dalam Bidang Pembangunan” Jurnal Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
  10. Diaskes dari poskotanews.com pada tanggal 27 Oktober 2018 Pukul 16.13 WIB