2 tahun lalu · 207 view · 7 menit baca · Politik hp_museum_kartini_1.jpg
Museum R.A. Kartini di desa Kutoharjo, Rembang.

Hillary, Mari Mengingat Kartini

Aku yang tiada mempelajari sesuatupun,tak tahu sesuatupun,berani-beraninya hendak ceburkan diri ke gelanggang sastra! Tapi bagaimanapun,biarlah kau tertawakan aku,dan aku tahu kau tak berbuat begitu,gagasan ini takkan lepas dari genggamanku. memang ini pekerjaan rumit,tapi barang siapa tidak berani,dia tak bakal menang. Itulah semboyanku! Maju! Semua harus di lakukan dan dimulai dengan berani! Pemberani-pemberani memenangkan tiga perempat dunia!" "Sebagai pengarang,aku akan bekerja secara besar-besaran untuk mewujudkan cita-citaku, serta bekerja untuk menaikkan derajat dan peradaban rakyat kami (R.A Kartini).

Tulisan ini merupakan refleksi penulis kala kembali ke kampung halaman, Kecamatan Sarang - Kabupaten Rembang (11/11). Kabupaten ini tentu tidak asing di telinga dan mata para anak-anak sejarah, tidak hanya Indonesia melainkan juga dunia. Tempat bersemayamnya sang perempuan besar pendobrak mental bangsanya yang terjajah; pengharum nama perempuan Nusantara yang sedari dulu tak pernah berkepribadian lemah; inspirator utama di balik taman sekolah yang melahirkan tokoh-tokoh Republik Indonesia; simbol dari kelembutan berikut ketegasan perempuan yang ingin merdeka, Raden Ajeng Kartini namanya.

Berbarengan dengan itu, di dalam bus, penulis diajak berlari ke kejadian akhir-akhir ini. Bukan kegaduhan politik gegara aksi, yang menurut orang-orang tertentu, diklaim sangat demokratik. Bukan pula kongres PSSI yang masih menimbulkan kejanggalan dan konflik. Namun, keberanian sang Hillary Clinton untuk berkompetisi di tengah sejarah dominasi presiden AS yang kesemuanya laki-laki. Di sinilah maksud penulis dengan Tetiba Teringat Kartini; menggerakkan gagasan Kartini di ruang-ruang kepemimpinan (keterwakilan) yang perlu dihuni perempuan.

Berkenalan Sebentar

Sosok kartini yang dikenal syarat dengan keberanian lewat beberapa tulisannya, yang terhimpun dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang sangatlah patut dijadikan pijakan analitik dalam konteks kemelut perempuan di legislatif. Kenapa penulis memfokuskan diri di politik-pemerintahan dan hanya di kajian legislatif? Jawabannya selain karena legislatif syarat dengan keterwakilan oleh suara kehendak rakyat, juga gagasan-gagasan kartini yang berhasil dituliskan oleh Pramoedya Ananta Toer (1961) menjadi pilihannya.

Pram menyatakan, bahwa lewat penulisanlah keberanian dan kekuatan kartini terlihat di tengah ketidakberdayaannya melawan secara langsung kekuasaan kolonial. Selain itu, kita juga bisa menyimak ucapan kartini yang tiada henti menuturkan Rakyatku dihampir setiap bahasan dalam bukunya.

Kartini lebih mirip sebagai –meminjam istilah Daniel Dhakidae (2015)–  perwakilan dari tokoh yang memiliki kekuasaan tanpa berkuasa. Kekuasaan yang nyata adalah tulisannya yang mampu membuat dunia terdorong oleh gagasan dari perempuan Jawa, meskipun selama beberapa tahun pula, pemikirannya tidak diminati akibat kultur hegemonik kolonial. Namun kita juga harus sadar bahwa Kartini sama sekali tidak berkuasa secara struktural dalam ranah pemerintahan kolonial yang sangat menjunjung politik-partiarkal. Kartini hanya merasakan berkuasa ­­–kalau boleh dikatakan berkuasa– secara status sebagai istri sang Adipati, yang notabene-nya menjadi patron bahkan kaki penjajah.

Jikalau boleh ditarik dalam realita politik-pemerintahan sekarang, sosok Kartini menjadi unik tidak hanya gagasan emansipatorisnya, melainkan suasana kompetitif yang sudah terbuka di ranah publik antara laki-laki dan perempuan –meskipun penulis tidak tertarik dengan sebutan yang dalam post-modern dikenal oposisi biner ini–.

Tentu kita akan melihat social movement secara struktural seorang Kartini yang kiprahnya –agaknya– sesuai dengan fungsi lembaga legislatif sebagai badan perwakilan rakyat, Rakyatku. Bahkan pastilah Kartini –dengan melihat kompleksitas permasalahan perempuan yang begitu akut– utamanya akan mencoba memposisikan kembali perempuan dalam lembaga pemerintahan, suatu niatan yang terinspirasi dari spirit emansipasi kepemimpinan para leluhur bangsa ini, Ratu Sima dan Gayatri.

Manifestasi

Usaha untuk menempatkan secara adil para perempuan dalam lembaga pemerintahan sudah sering kali didengungkan. Bahkan peraturan yang mengikatpun sudah sempat ditegaskan. Ironinya, semuanya tidak terimplementasikan dengan baik – cacat yang tak perlu penulis suguhkan buktinya, sebab khalayak umum sudah tahu betul.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan inkonsistensi posisi perempuan di lembaga pemerintahan. Lewat kritik kartini terhadap sistem ekonomi-politik, psikologi perempuan bangsa, dan sosial-budaya masyarakat yang ia singgung secara tajam dalam bukunya, kita dapat menemukan harmonisasi konteks yang –jika disadari– mengarah pada terwujudnya lentera kebangkitan politik-pemerintahan perempuan dalam lembaga legislatif. Pertama, Pemilihan Umum. Dengan melakukan analisa terhadap sistem Pemilu yang telah dilaksanakan di Indonesia, sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak  sangat tidak ramah terhadap perempuan. Dalam sistem ini, politik transaksional mendapat lahan  yang subur. Politik uang dimana suara bisa diperjualbelikan akan mengalahkan jumlah suara caleg perempuan (Edward Aspinall, 2014).

Disamping itu, pendekatan kepada Partai-partai adalah suatu langkah penting yang harus dilakukan oleh berbagai pihak, utamanya perempuan sendiri. Dalam usaha meningkatkan keterwakilan perempuan,  perlu melakukan pendekatan ke partai agar mau  mengeluarkan berbagai kebijakan  yang dapat meningkatkan keterwakilan perempuan, seperti memberikan pendidikan dan pengkaderan politik, ikut mengkampanyekan keadilan gender, setiap partai harus sudah selesai dengan masalah penempatan perempuan di struktur kepartaiannya, dan lain sebagainya.

Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas. Dibawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi! Pergilah! Berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi (R. A. Kartini, 1901)

Kedua, Budaya patriarkhi dan Kompetensi diri. Setelah rezim Orde Baru berkuasa, makna dibalik peringatan hari ibu perlahan-lahan mulai direduksi oleh ideologi Ibuisme yang memaksa perempuan untuk kembali ke rumah tangga menjalankan “bakti”nya sebagai seorang Ibu dan isteri (Julia Suryakusuma, 2011). Perempuan mulai kehilangan watak perjuangannya, ditutup aksesnya di wilayah publik, dan dihambat produktifitasnya. Sampai saat ini, meskipun sudah reformasi 1998, dampak depolitisasi perempuan masih menjalar kesegala sendi kehidupan masyarakat. Mayoritas perempuan masih berada dalam kesadaran bahwa inferioritasnya dianggap takdir yang tidak bisa diganggugugat, baik secara budaya sosial maupun bersumber dari ajaran agama (Mansour Fakih, 2008).

Memang kini, perempuan yang menduduki jabatan publik sedikit demi sedikit menigkat. Namun, konsep perempuan sebagai pekerja domestik masih melekat erat, sehingga membuat perempuan harus menanggung beban ganda, bahkan mendapatkan upah yang lebih rendah dan tidak diberi tunjangan keluarga, padahal segi kualitas dan kuantitas kerjanya lebih tinggi daripada laki-laki.

Persoalan di atas juga memaksa kita untuk menengok aspek kedirian kaum perempuan. Logika sederhananya, prestasi dan kontribusi perempuan tidaklah mungkin hanya mengandalkan faktor kuantitas, namun juga tetap mempertimbangkan aspek kualitas, profesionalisme, dan integritas. Sebelumnya, Jacques Derrida sudah mengingatkan akan ketatnya modernitas (Muhammad Al- Fayyadl, 2005).

Di era kini, masih banyak doktrin para filsuf yang bersepakat dengan oposisi biner – keadaan dimana dalam menjelaskan suatu hal, apabila suatu hal bukan sesuatu maka hal tersebut adalah kebalikan atau oposisi dari sesuatu – dalam mendasari pemikiran-pemikirannya. Sebagai contoh apabila seseorang itu bukan superior, berarti inferior. Sekilas hal demikian terkesan biasa, namun jika dikontekskan dengan ruang publik hingga melibatkan status gender, ini akan menjadi sebuah “..... arena bagi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing, berusaha menghilangkan bentuk-bentuk konflik yang keras di antara mereka” (Habermas, 1989).

Jikalau perempuan sudah diberi wahana yang cukup besar di publik, pertanyaannya “Siapkah dia?”. Oleh karenanya, kompetensi perempuan tidak bisa diabaikan dan harus disoroti. Bahkan, penulis meyakini bahwa pernyataan Kartini dalam beberapa suratnya mengarah kepada uji kelayakan dan pengembangan diri seorang perempuan dan rakyatku pada umumnya.

Mohon dengan sangat supaya diusahakan pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak perempuan, bukanlah karena kami hendak menjadikan perempuan menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidup ini. Kami hendak menjadikan perempuan menjadi lebih cakap dalam melakukan tugas besar yang diletakan oleh Ibu Alam sendiri ke dalam tangannya agar menjadi ibu pendidik umat manusia yang utama (R.A. Kartini, 1902).

Ketiga, agenda besar ekonomi politik global (Ivan Illich, 2002). “Selain menjadi pembeli produk di pasar riil, perempuan juga disasar sebagai pembeli produk pasar non riil. Untuk pengembangan usahanya, biasanya pelaku usaha membutuhkan kredit.  Karena itu Komnas Perempuan menginginkan pemerintah mengamandemen pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan perempuan sebagai pihak yang tidak cakap melakukan perjanjian, termasuk membuat perjanjian kredit dengan Bank. 

Mereka ingin pemerintah segera mewujudkan pasal 13 UU nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan  yang menyatakan persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya hak atas pinjaman bank, hipotek dan lain-lain bentuk kredit permodalan” (Makalah Kongres Ibu Nusantara, 2014). Disamping adalah kutipan menarik dari makalah menghadapai ekonomi politik global. Dalam teori ekonomi politik, kita tentunya pernah mendengar konsep ekonomi seksis yang dikemukakan oleh Ivan Illich. Bahasan Illich tersebut dapat kita gunakan referensi untuk menganalisa realita inkonsistensi posisi perempuan Indonesia.

Di dunia yang serba global dengan materi menjadi tolak ukur peradaban, tidaklah heran jikalau setiap lapis kehidupan menjadi lahan permainan para individu dan kelompok agresor. Trik dan intrik serta penggiringan isu dan desain kehidupan politik menjadi hal yang tak luput dari strategi meraup keuntungan.

Illich mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu, kita semua digiring ke ranah yang sarat akan peraturan dan pertentangan peran antar laki-laki dan perempuan yang ketat, seakan-akan bekerja adalah proses kontes keseksian dan jenis kelamin. Berbeda saat zaman vernacular, dimana peran perempuan dan laki-laki berjalan senatural mungkin dan saling beriringan.

Jika kita mengamini pernyataan di atas, kita akan sampai pada nalar kritis bahkan sinis terhadap kelas kapitalis global yang wajar tidak menginginkan jikalau perempuan menikmati proses di lembaga pemerintahan. Mereka lebih suka dengan posisi perempuan sebagai bahan jajakan dan obyek produk pasar yang begitu besar. Setidaknya teori konspirasi memainkan peran penting disini.

Kita patut curiga dan bersikap kritis saat menghadapi posisi perempuan di sektor publik pemerintahan dengan publik pemasaran. Di dunia ekonomi, perempuan diberikan ruang yang begitu besar dengan propaganda kesetaraan gender dan perempuan berdikari-nya.

Namun, apakah hal ini juga terlihat konsisten dalam ranah politik?. Sudah lewat masanya, tadinya kami mengira bahwa masyarakat Eropa itu benar-benar satu-satunya yang paling baik, tiada taranya. Maafkan kami, tetapi apakah ibu sendiri menganggap masyarakat Eropa itu sempurna? Dapatkah ibu menyangkal bahwa dibalik hal yang indah dalam masyarakat ibu terdapat banyak hal-hal yang sama sekali tidak patut sebagai peradaban? (R. A. Kartini, 1902).

*Pecinta para ibunda di dunia dan surga

Artikel Terkait