Riuh rendah dinamika politik menjelang Pemilu 2024, ragam Partai Politik sedang disibukkan dengan utak-atik formasi politik, pemetaan figur potensial hingga transaksi kepentingan antar partai. Pelbagai survei dipublikasikan oleh tiap-tiap lembaga dengan memperlihatkan skenario dan kekuatan politik antar bakal kandidat Presiden/Wakil Presiden serta Partai Politik. Rakyat seakan menjadi penonton dinamika politik elite yang menambah riuh diskursus politik jelang Pemilu.

Arus utama diskursus demokrasi yang mewarnai dinamika politik nasional hanya terkunci pada dua hal: pertama, proyeksi koalisi partai dan kedua, elektabilitas figur potensial. Seakan diskursus politik demokrasi hanya menyoal elektabilitas dan koalisi partai. 

Rakyat diposisikan sebagai konsumen bagi segala jenis produk politik yang dihasilkan dari kombinasi kerja para elite dan Partai Politik. Pelibatan rakyat oleh Parpol pun hanya sebagai sumber legitimasi keputusan politik partai, belum mengarah pada pelibatan yang substansial.

Agaknya kita sedang terjerembab ke dalam fenomena apa yang disebut oleh Fareed Zakaria (1997) sebagai the rise of Illiberal Democracy atau demokrasi kosong – situasi dimana kita seolah-olah demokratis, namun rakyat tidak mengetahui aktivitas pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. 

Diskursus politik demokrasi yang jauh dari rumusan publik tentu semakin menjerembabkan demokrasi Indonesia ke dalam illiberal democracy. Ada beberapa penanda dari ciri-ciri illiberal democracy. Pertama, peran partai politik menjadi sangat pragmatik. 

Partai menghindar dari upaya membangun basis ideologi yang jelas karena berorientasi pada upaya politik menjaring semua segmen – catch all party. Kedua, mendeformasi politik sekedar pertunjukan para elite dan ketiga adalah dampak paling serius yakni menghilangkan publik sebagai subyek aktif dalam segala ruang politik.

Adagium demokrasi yang berakar pada kepentingan publik menunjukkan bahwa publik adalah sumber legitimasi tertinggi yang menentukan kualitas demokrasi, menghilangkan publik dalam ruang politik kita tentu berkonsekuensi terhadap pembangunan demokrasi substansial. 

Namun, sebagian besar menganggap hilangnya publik dalam ruang politik kita sebagai normalitas dalam politik elektoral tanpa secara kritis mendalami, sesungguhnya demokrasi seperti apa yang sedang kita jalani? Sejauh mana semua ini justru berdampak buruk bagi segala upaya kita mendorong demokrasi yang berkedaulatan rakyat?

Menghadirkan Ruang Politik

Henri Lefebvre (1991) mendefenisikan ruang bukan hanya sekedar sesuatu yang dapat dikonsumsi tetapi juga dijadikan alat kekuasaan untuk meraih kendali atas ruang yang makin besar oleh kelas-kelas yang berkuasa. Artinya, ruang politik diandaikan sebagai alat produksi untuk melanggengkan kekuasaan dan menciptakan dominasi. Hilangnya kepublikan dalam ruang politik kita adalah penanda bahwa demokrasi di dominasi oleh elite dan publik hanya berperan sebagai konsumen politik.

Dominasi elite dalam ruang politik melahirkan berbagai gerakan sosial yang ingin membongkar dominasi ruang tersebut. Masyarakat Adat melalui Kongres Masyarakat Adat Nusantara pertama pada 1999 lalu misalnya, menegaskan bahwa ruang politik harus menjadi instrumen untuk menegaskan eksistensi, memastikan Masyarakat Adat hadir, dikenal, diakui dan dilindungi hak-hak konstitusionalnya – nothing about us without us atau tidak ada rumusan publik yang diputuskan tanpa melibatkan publik. 

Secara sadar Masyarakat Adat melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menempatkan ruang politik sebagai alat untuk melawan dominasi elite. Kerja-kerja gerakan politik Masyarakat Adat adalah manifestasi dari ikhtiar untuk mengakhiri pengabaian dan menciptakan kontrol terhadap kebijakan publik serta semua urusan negara yang menyangkut kepentingan umum.

Menghadirkan Masyarakat Adat dalam ruang politik diwujudkan melalui beberapa strategi; (1) memperkuat kesadaran politik Masyarakat Adat dan (2) mendelegasikan para utusan politik Masyarakat Adat melalui musyawarah mufakat di tingkat kampung guna merebut ruang politik. 

AMAN menyadari betapa besar tantangan bagi Masyarakat Adat untuk dapat berdaulat, mandiri dan bermartabat jika tidak merambah ruang-ruang dimana kebijakan itu dibuat.

Sejak Pemilu 2009, Masyarakat Adat melalui AMAN berusaha keras mendobrak dominasi elite dalam ruang politik. Agenda ini dirumuskan dalam substansi mendorong Demokrasi Masyarakat Adat – demokrasi yang mengandaikan rekognisi dan pelibatan penuh Masyarakat Adat serta anti-tesis dari demokrasi yang di dominasi oleh elite.   

Kerja-kerja menghadirkan ruang politik tersebut berlanjut hingga Pemilu 2019, Masyarakat Adat bukan hanya mendelegasikan utusannya untuk terlibat kontestasi melainkan ikut meramaikan diskursus kerakyatan dalam ruang politik kita. 

AMAN mencatat pada Pemilu 2019 telah berhasil mendorong 163 utusan Masyarakat Adat untuk terlibat kontestasi dalam ruang politik, 34 diantaranya terpilih sebagai anggota legislatif di berbagai tingkatan. 

Tidak berhenti di situ, Masyarakat Adat yang telah berhasil terpilih sebagai anggota legislatif telah menghasilkan 356 produk kebijakan yang mengakui dan melindungi hak konstitusional Masyarakat Adat.

Ditengah jengahnya dengan dominasi elite dalam ruang politik kita, peran gerakan sosial telah mengambil alih peran Partai Politik dalam menghadirkan publik pada setiap proses politik. Gerakan sosial seakan menjadi ‘penjembatan’ komunikasi antara publik dan Partai Politik. Hal tersebut yang terus dilakukan oleh AMAN melalui kerja-kerja politiknya; memulihkan kedaulatan rakyat dalam demokrasi.

Menuju Kongres Masyarakat Adat

Pada 24 Oktober 2022 mendatang, Masyarakat Adat di Indonesia akan berkumpul di Wilayah Adat Tabi, Kabupaten Jayapura, Papua untuk melaksanakan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke VI. 

Kongres bagi Masyarakat Adat adalah ruang politik yang diciptakan secara otonom untuk merumuskan agenda kepublikan. Diskursus mengenai hubungan Masyarakat Adat dengan Negara, sikap politik Masyarakat Adat hingga sejauh mana Masyarakat Adat akan terlibat dalam Pemilu 2024 akan dimusyawarahkan secara partisipatif dalam forum kongres. 

Kongres Masyarakat Adat sebagai ruang politik didefenisikan oleh Lefebvre (1991) tidak hanya ekspresi terhadap hubungan sosial tetapi juga reaksi terhadapnya. Sehingga ruang politik menjadi suatu kekuatan produktif yang harus diciptakan secara otonom oleh publik sebagai counter elite yang dominatif. 

Kongres Masyarakat Adat di Papua akan menjadi oase ditengah kejengahan praktik politik elite yang mendominasi ruang politik menuju Pemilu 2024. Berbagai permasalahan kerakyatan akan dibahas dan ditemukan solusinya. Lebih dari 5.000 Masyarakat Adat secara sadar akan hadir untuk menyatakan pendapat dan merumuskan agenda kepublikan secara kolektif. 

Apa yang dilakukan oleh Masyarakat Adat adalah bentuk penegasan bahwa rakyat bukanlah konsumen politik, melainkan subjek penentu kualitas demokrasi yang harus dilibatkan secara penuh dan efektif.  Dengan cara ini kita dapat keluar dari belenggu illiberal democracy atau demokrasi kosong.