Kritik RG menjadi bias dan terkesan mematut-matut kata agar menghasilkan kalimat logis.

Rocky Gerung (RG) membawa fenomena baru ketika kritik begitu tajam menukik dibalut dengan retorika yang ciamik. Khas intelektual yang tajam berlogika dan kadang bermetafora. Namun apakah hidup semudah ucapan Rocky Gerung?

Sebut saja ketika RG menyebut gara-gara anggaran dipusatkan untuk infrastruktur, dana yang harusnya untuk mensubsidi susu bayi dialihkan untuk mengecor aspal. Sehingga kualitas gizi bayi Indonesia jadi menurun.

Memang terdengar logis, otak-atik logika. Meski kita tahu bahwa anggaran diputuskan bersama oleh Legislatif dan Eksekutif. Ada proses yang panjang sampai anggaran ditetapkan. 

Anggaran yang sudah ditetapkan untuk membuat aspal, misalnya, tidak bisa dialihkan begitu saja untuk membeli susu bayi.

Bukan pertama kali RG melontarkan kritik demikian, soal subsidi BBM dahulu misalnya. Ia mencontohkan sebuah kabupaten di pelosok, yang panjang jalan aspalnya tidak sampai maksimum cc motor harley davidson milik sang bupati. 

Artinya, negara lebih berat mensubsudi BBM untuk motor sang bupati ketimbang menggunakan anggaran untuk membangun jalan aspal.

Cara berpikir RG memang menarik. Cara ia mengaitkan satu fakta dengan fakta yang lain, yang jarang dipikirkan banyak orang, namun terasa logis. Persis ketika ia mengabstraksi kata demi kata yang ia ucapkan, seperti ketika ia menjelaskan kata fiksi yang sempat heboh itu.

Begitu pun ketika RG menafsirkan bolehnya ateisme dalam Pancasila, lewat sila kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab. Ia juga punya pikiran menarik soal LGBT, definisi perempuan dan laki-laki yang tidak sebatas sebagai subjek dan objek.

Ia memang menawarkan cara berpikir yang berbeda, meski belum tentu mudah mengaplikasikannya. Realitas memang tak semudah ucapan. Hal inilah yang membuat statemen RG, terutama terkait dengan politik, seperti berada di awang-awang.

Sebab itu, kritik RG pada sikap-sikap Jokowi, misalnya, menjadi bias dan terkesan mematut-matut kata agar menghasilkan kalimat logis. Seperti kritiknya pada gaya sederhana Jokowi, yang dianggap bagus sebagai kepala keluarga, bukan kepala negara.

Padahal masyarakat selalu memandang bahwa kesuksesan kepemimpinan perlu juga dilihat dari keluarganya. Bagaimana ia bisa memimpin keluarga, juga bagaimana keluarga memberinya dukungan pada kepemimpinannya di pemerintahan.

Pada beberapa aspek, RG seperti manusia yang berada di awang-awang dan sulit melihat realitas. Bahwa realitas berbeda dengan akal pikirannya yang sering ia klaim sebagai akal sehat.

Kritik lain soal kepanikan elektabilitas, sehingga RG mencari celah mana yang bisa menguatkan argumennya, salah satunya adalah bagi-bagi sertifikat tanah yang sebenarnya sudah menjadi hak masyarakat, juga soal grasi pembebasan Abu Bakar Baasyir yang disebut RG selalu dimanfaatkan untuk momentum elektabilitas.

Apakah sesederhana itu? Dalam pemerintahan, sering kali terjadi gesekan antara pemimpin yang terpilih melalui jalur politik dengan birokrasi yang merupakan ASN. Sering kali perlu dorongan kuat dari pemerintah tertinggi demi lancarnya suatu program. Sebab birokrasi tak selalu mampu diajak berlari kencang.

Kehadiran Jokowi memberikan sertifikat tanah langsung ke daerah-daerah, sebenarnya, adalah simbol kepemimpinan. Simbol betapa ia sendiri ingin melihat program berjalan dengan baik, dan tidak boleh diperlambat oleh birokrasi.

Betapa banyak terjadi kasus di daerah-daerah bahwa program baru berjalan ketika Presiden datang? Padahal, secara normal, cukup diurusi pejabat daerah terkait. Realitasnya, masih perlu dorongan pemerintah pusat.

Jokowi yang pernah menjadi Walikota, juga Gubernur, jelas begitu memahami hal ini. Sebab benturannya pada realitas, bukan pada teori-teori di kepala. Bahwa setiap pemimpin perlu menjaga elektabilitasnya agar kepercayaan publik tetap terjaga. Mestinya hal tersebut dipahami dengan baik oleh sosok sekelas RG.

Kritik-kritik yang tajam, namun seperti terpental dalam realitas tersebut, justru bisa memicu skeptisisme publik. Apalagi jika kritik tersebut bersifat partisan, dan ditunggangi kepentingan politik lain, yang ujung-ujungnya mengharap kekuasaan juga.

Akhirnya muncul resistensi, dukungan yang mengeras. Bahwa tokoh yang dikritik justru akan mendapatkan simpati dan dukungan lebih luas, sebab kritiknya tak cukup memadai, apalagi ditunggangi kepentingan.

Jadinya hanya serupa hiburan, melihat orang yang asyik berbicara sampai berbusa-busa di layar kaca, mengomentari dan menguliti kesalahan orang yang sedang menjalankan tugas negara, menjaga stabilitas sosial masyarakatnya. Siapa pun paham bahwa menjalankan tak semudah mengucapkan.

Kita lihat saja fenomena lima tahun belakangan ini, orang yang banyak dikritik, bahkan direndahkan secara personal, justru menuai banyak dukungan, sampai memiliki pendukung yang fanatik.

Uniknya juga, kritik-kritik yang dilontarkan dengan gaya RG lebih menjual di hadapan publik, juga bagi pelaku media, ketimbang kritik-kritik pakar yang membidangi satu isu tertentu. Misalnya pakar ekonomi untuk mengkritik kondisi ekonomi.

Padahal kita perlu kritik yang membangun. Dalam struktur pemerintahan, kritik itu bisa disampaikan oleh staf ahli, misalnya, atau dewan pertimbangan presiden, yang dalam menyampaikannya tentu tidak dipublikasikan ke media massa.

Namun kritik dari luar pemerintahan juga dibutuhkan, untuk menciptakan keseimbangan. Sebab besarnya wewenang yang diberikan pemerintah, tentu rawan juga terjadi kesalahan atau godaan untuk penyelewengan wewenang.

Sering kali kritik dari luar lingkaran pemerintah bersifat antagonis, dan kadang juga tidak memberi solusi praktis. Kalaupun ada, solusinya adalah ganti penguasa. Itulah barangkali yang membuat publik kurang respek, dan tidak percaya pada kritik.

Padahal tidak semua kritik itu bersifat partisan. Namun kejernihan berpikir kita agak terganggu, sebab tiap kritik selalu ditunggangi, dan anehnya tak sedikit pula yang ditunggangi justru merasa hepi.