/1/

“Kalau saya mati, saya pasti masuk ke surga. Tetapi kalau saya lihat orang Indonesia di sana biar satu orang saja, saya akan lari tinggalkan surga. Kalau nanti malaikat Tuhan tanya saya mengapa lari, nanti saya jawab Ah! Saya takut orang Indonesia menjajah kami orang Papua di surga juga.”

Begitu kata Theys Eluay,  Ketua Presidium Dewan Papua, yang tewas ditangan Lt. Kol. Hartomo, Komandan Pasukan Khusus dan pasukannya. Selepas memenuhi undangan peringatan hari Pahlawan November 2001 di Port Numbay (Andreas Harsono, 2011).

Kalau dikalkulasikan, setidaknya ada lima bentuk kekerasan yang diperoleh orang Papua. Yakni, kekerasan terhadap individu, kekerasan terhadap masyarakat pada suatu daerah, kekerasan psikologis, kegiatan bisnis yang berpeluang melanggar HAM, serta kekerasan struktural yang berpeluang melanggar HAM.

Kekerasan-kekerasan politik ini kemudian menumbuhkan ingatan kolektif tentang penderitaan atau dapat disitilahkan dengan “memoria passionis” bagi rakyat Papua (Muridan S. Widjojo, 2011: 13)

Termasuk pada 1977, sejumlah 4000 warga sipil di Wamena tewas karena pengeboman kampung yang dilakukan aparat, hanya karena ingin mengalahkan gerilyawan Papua Merdeka (Andreas Harsono, 2015).


/2/

Adanya perang rahasia dan pembunuhan besar-besaran orang Papua yang diduga maupun terbukti mendukung gerakan Papua merdeka, membuktikan bahwa sebenarnya sejak lama negara telah menyadari bahwa Papua tak ingin bergabung dengan Indonesia.

Rasa gengsi Indonesia atas Belanda, membuat Papua seolah jadi barang perebutan yang harus dimenangkan. Hal itu tercermin dari berbagai upaya yang dilakukan negara, termasuk adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969.

Referendum tersebut seharusnya diadakan dengan kebijakan one man one vote. Namun akhirnya hanya dilaksanakan dengan musyawarah perwakilan. Tepatnya terdapat 1.025 wakil dari orang warga papua – termasuk sebagaian orang Indonesia yang dikirim ke Papua.

Setidaknya ada dua alasan mengapa Pepera dilakukan dengan musyawarah perwakilan. Pertama, menurut Filep Karma, karena orang Papua dianggap masih terbelakang, belum siap buat referendum (tirto.id, 11 November 2016).

Sedangkan versi negara, menganggap bahwa sudah sepantasnya pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah khas Pancasila ayat ke empat.

Rupanya tak cuma orang Jawa yang diajari filosofi mikul dhuwur mendem jero. Orang Papua juga dianggap bisa lupa kesalahan-kesalahan apa saja yang sudah dilakukan negara. Mungkin pernyataan Ayu Saraswati (2017: 27) perlu kita renungkan kembali, benarkah bahwa epos dan mitos Jawa memang sengaja dihadirkan untuk mempertahankan status quo di Indonesia modern?


/3/

Salah satu kebijakan yang memberangus kebudayaan Papua adalah transmigrasi. Program itu seakan menjadi cara negara untuk me-jawa-nisasikan Papua.

Misalnya, dari lokasi-lokasi transmigrasi di Papua telah diganti menjadi nama-nama daerah Jawa, misalnya Desa Kertosari di lokasi transmigrasi di Jayapura atau Desa Marga Mulya di lokasi transmigrasi Manokwari (Umi Yuminarti, 2017: 20). Padahal setiap nama daerah memiliki nilai kebudayaan dan mitos-mitosnya sendiri. Termasuk dengan sempat menamai ibu kota Papua dengan ‘Soekarnopura’.

Kita bisa menilik konsep penjajahan Indonesia terhadap Papua melalui logika yang dipakai Soeharto tentang “perpindahan penduduk”. Para pendatang baru, dicap lebih unggul daripada orang Papua. Mereka diharapkan dapat membawa modernitas ke daerah-daerah terpencil (Christin Warta, 2011: 75).

Alih-alih membaur, para transmigran justru memunculkan dominasi suatu kelompok tertentu. Jumlah pendatang yang mayoritas berasal dari Jawa semula hanya 2% dari seluruh populasi penduduk Papua di tahun 1959. Terus meningkat, sampai puncaknya pada tahun 2011 yang menjadi 53,5% transmigran (Muridan S. Widjojo, 2009: 17)

Dalam sejarah transmigrasi hingga sekarang, terlalu banyak kebudayaan – yang dianggap – “modern” dipaksakan kepada orang Papua. Termasuk adanya intervensi dalam dunia perkebunan dan pertanian di tanah Papua. Banyak hutan-hutan yang diberangus lalu ditanami tanaman kelapa sawit.

Akibatnya sumber makanan seperti sayur, ubi-ubian dan sagu menjadi berkurang.


/4/

Pemerintah menganggap seolah orang Papua tak menahu cara bercocok tanam sehingga harus diajari untuk menjadi “modern”. Padahal para petani di Lembah Baliem, misalnya, malah sudah memiliki budaya pertanian ubi-ubian yang tergolong paling canggih di dunia. Hasil inovasi dan adaptasi selama 400 tahun tanpa bantuan sepotong logam pun (Aditjondro, 1993).

Seolah tak ada yang bisa kita pelajari dari kebudayaan orang Papua. Bagi negara, orang-orang yang memakai holim atau koteka, yang tinggal di honai dan kenyang cukup dengan memakan (ipere) ubi jalar justru dianggap terbelakang dan patut diadabkan.

Salah satu kebijakan mengadabkan orang Papua yang paling konyol adalah dengan mengadakan kampaye anti koteka dan Operasi Koteka tahun 1964 hingga 1980-an. (Koestanto & Susanto, 2008). Puluhan ton pakaian dijatuhkan di beberapa distrik dan kampung termasuk di Pegunungan Tengah, sebagai simbol “pembasmian” koteka.

Memang beberapa orang memakainya bahkan hingga lusuh, sobek dan terkena penyakit kulit. Bagaimana tidak? Tiap orang tak sedikit yang mendapatkan sehelai atau dua helai pakaian saja. Walaupun begitu, salah satu ukuran kerberhasilan pembangunan pernah diukur dari keberhasilan meningkatkan presentase pemakai celana di kalangan laki-laki Baliem (Aditjondro, 1993).

Padahal koteka itu fungsinya juga sama dengan celana. Namun negara tetap kukuh menganggap orang Papua yang brekoteka itu sama saja dengan tidak berpakaian.


/5/

Dari segi ekonomi, perjanjian dengan Freeport ternyata ditandatangani pada tahun 1967. Padahal Papua baru resmi masuk dalam regional Indonesia tahun 1969 dalam sidang umum PBB (Andreas Harsono, 2011).

Pemberlakukan Otonomi Khusus untuk Papua pada tahun 2001 juga tak membawa perubahan terhadap kesejahteraan rakyat Papua. Tingkat perekonomian turun, pelayanan kesehatan rendah – bahkan pada tahun 2003, 1.400 orang Papua dinyatakan terkena HIV, yang artinya, 30% penderita HIV di Indonesia berasal dari Papua.

Dari segi pendidikan, sebanyak 410.000 masih dinyatakan buta huruf (Widjojo, 2009: 17). Malah 90% dana Otsus nyatanya tidak dipergunakan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan birokrasi (Christin Warta, 2011: 77).

Soal penindasan ekspresi kebudayan. Pada tahun 1980-an, Arnold Ap, musisi Papua juga ditangkap karena menghidupkan kembali budaya orang asli Papua dalam bentuk lagu-lagu tradisional (Andreas Harsono, 2015).

Tindakannya yang ingin melestarikan kebudayaan Papua agar tak mati, ternyata juga dicurigai sebagai upaya melawan NKRI.  Adapun kasus – yang tak kalah konyol – yakni tiga orang ibu pernah ditangkap hanya karena membuat tas dengan gambar Bintang Kejora (Muridan S. Widjojo, 2009: 65-66).

Maka apabila kemudian terbentuk gerakan semacam Papua Merdeka, negara juga tak boleh semata menyalahkan orang Papua. Gerakan itu bisa saja hanya mengadopsi kekerasan sesuai apa yang telah negara – melalui aparat – ajarkan dan laukan kepada orang Papua dari tahun 1960-an hingga sekarang.


/6/

Berbicara soal pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Tahun 1973, orang Papua dibuat trauma dengan mobil-mobil militer yang kadang bersikap represif hanya karena orang Papua tak boleh berjalan bergerombol karena dapat dituduh sebagai kelompok separatis alias pendukung Papua merdeka (tirto.id, 11 November 2016).

 Tante dari Filep Karma, A. Rumpaisum, yang merupakan anggota Dewan Musyawarah Pepera, dikarantina dan diancam akan disobek mulutnya dan keluarganya akan dibunuh tentara, apabila pada saat Pepera memilih opsi Papua Merdeka (Ibid.)

Bahkan Filep, yang pernah mengenyam pendidikan Ilmu Politik  di Universitas Sebelas Maret Solo, Jawa Tengah, berhadapan sendiri dengan rasialisme anti-Papua. Ia dan teman-teman yang berasal dari Papua kerap dikata-katai dengan “Monyet! Ketek” (Andreas Harsono, 2015).

Hinaan yang dilontarkan oleh orang yang terdidik tak tanya mandeg di Filep. Para murid dari Papua dan Papua Barat di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) bahkan kerap diberikan nasi basi oleh pengelola asrama di sana.

Yohannes Surya, pendiri STKIP memang awalnya bersikap jumawa. Ia menantang para bupati dan walikota untuk mengirimkan lulusan-lulusan terbodoh di daerah masing-masing. Hanya untuk membuktikan kehebatan dirinya mendidik orang (Tempo, 30 Juli 2017).


/7/

Sulit untuk tak menjadi tendensius saat saya menulis tentang Papua. Indonesia konon membenci penjajahan. Namun, jelas-jelas mengadopsi logika penjajahan kepada rakyat Papua.

Indonesia datang seolah ingin “menyelamatkan” Papua, mengingatkan saya kepada Nippon yang datang membawa slogan “Cahaya Asia.” Indonesia juga terus-terusan menebang hutan, mengambil kelapa sawit dan emas, bak penjajahan Belanda yang mulanya tergiur rempah-rempah kita.

Penyembunyian sejarah kelam Indonesia bisa dianggap sebagai upaya negara mengaarkan intoleransi kita terhadap Papua. Bahwa perjuangan kemerdekaan mereka adalah salah.

Bahwa – meminjam dari pernyataan Filep – “kitorang Papua dianggap evolusi Darwin yang belum selesai, kitorang Papua ini manusia setengah binatang”. Dan bahwa budaya Papua diperbolehkan tampil bila untuk keperluan negara dan televisi saja.

Tanah Papua memang kaya dan orang-orangnya bersahaja, namun mengapa negara kerap memandang rakyat Papua seolah bukan manusia?