Pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa-Bali sejak tanggal 3 Juli 2021 membuat banyak masyarakat bereaksi negatif. Teori konspirasi, hoax  bahaya obat standar yang  lazim diberikan dokter, politik populisme dengan menggunakan isu Covid-19 untuk menjelek-jelekkan Pemerintah, kembali ramai.

Piala Eropa yang baru  berlalu lantas dijadikan dalih para Covidiots dan politisi pansos itu untuk menihilkan arti penanggulangan pandemi ini. Siaran langsung dari stadion penuh penonton, membuat mereka ramai-ramai mendakwa bahwa Covid tidak ada. Aturan memakai masker, taat prokes dan pembatasan mobilitas hanyalah lebay dan mengada-ada.

Mereka tidak paham bila di Eropa sana, 70-80% penduduk telah divaksin. Penduduk Eropa hampir mencapai keadaan herd immunity, berlainan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang terus menerus ‘gagal patuh’, hingga perlahan akan mencapai kondisi herd stupidity.

Sebagai perbandingan, penduduk Amerika Serikat yang telah divaksin baru mencapai 49%. Meski progressnya terus bertambah, fakta ini tak membuat Presiden Biden gegabah memberlakukan kembali aturan ‘hidup normal’. Apalagi grafik laju vaksinasi di sana dianggap lamban dibanding negara-negara Eropa. Penyebabnya lagi-lagi adalah banyaknya Covidiots yang masif menyebarkan propaganda anti vaksin. Terungkap pula fakta menarik bila para penolak vaksin di AS rata-rata terdapat di wilayah pendukung Trump dalam Pilpres lalu. Kuat dugaan ada gerakan yang masif dan terstruktur untuk mengkampanyekan anti vaksin.

Bila AS saja kesulitan untuk menggugah kesadaran masyarakat melakukan vaksinasi Covid-19. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia memiliki kelompok masyarakat dengan perilaku mirip para pendukung Donald Trump: percaya teori konspirasi, selalu anti pemerintah. Survei SMRC pada 23 Maret 2021 menunjukkan penolakan tertinggi pada vaksinasi  terjadi di provinsi DKI Jakarta (32%) dan Banten (31%). Sedang daerah dengan penolakan vaksinasi terendah adalah Jawa Tengah (20%). Melihat afiliasi politik masyarakat di wilayah tersebut, dengan segera kita akan menangkap keserupaan dengan kasus penolakan vaksin di AS. 

Temuan ini mengkhawatirkan, mengingat DKI menjadi daerah dengan penyebaran Covid-19 tertinggi. Ditambah posisinya sebagai ibu kota negara, membuat apa yang terjadi di Jakarta kerap menjadi role model bagi masyarakat di daerah lainnya.   Mencapai herd immunity dan hidup normal terasa masih jauh. Padahal ‘hidup normal’adalah kunci untuk pemulihan ekonomi dari wabah pandemi. Semakin lama kita mencapai herd immunity, semakin lama pula masyarakat bangkit dari pandemi dan memicu terjadinya banyak krisis sosial lainnya. Banyak negara lain sebentar lagi siap hidup normal dan pulih ekonominya. Dan kita makin terpuruk di antara bangsa-bangsa lain di dunia.

Presiden Joko Widodo telah menargetkan capaian vaksinasi 80% di Indonesia pada Desember 2021. Mungkinkah hal tersebut tercapai? 

Hingga 19 Juli 2021, 40.313.731 orang (20%) penduduk Indonesia telah berhasil mendapat vaksin pertama, sedang 16.444.462 orang (7,9%) telah genap mendapatkan dua kali vaksinasi. Program vaksinasi Covid-19 sendiri dimulai di Indonesia pada awal Februari 2021, atau sekitar 22 minggu lalu. Bila dirata-rata, setiap bulan vaksinasi melayani 1,4% penduduk. Tanpa adanya percepatan, dengan tingkat kecepatan yang sama,  mencapai kondisi 80% penduduk telah divaksinasi lengkap, membutuhkan waktu 57 bulan. Hampir 5 tahun. Bisa dibayangkan hancurnya ekonomi yang akan terjadi. Makin banyak korban pula, apalagi bila protokol kesehatan dan physical distancing sulit dipatuhi. 

Percepatan vaksinasi menjadi kunci. Tidak heran bila pemerintah membuka kesempatan vaksinasi mandiri. Seperti biasa ada masyarakat yang bereaksi negatif. Masyarakat kita konon terkenal gemar menyalahkan. Penyelenggaraan vaksinasi gratis oleh sektor non pemerintah pun memancing reaksi masyarakat. Aneka tuduhan disematkan. Hanya menuduh dan tak melakukan aksi nyata.

Mari simak data berikut. Saat ini Kota Surakarta tertinggi dalam jumlah penduduk yang telah divaksinasi. Per tanggal 19 Juli 2021  terdapat 250.726 orang (48%) telah mendapat vaksin pertama, dan 143.487 orang (27,4%) telah mendapatkan vaksin  dua kali. Dengan demikian rata-rata kecepatan vaksinasi di Surakarta adalah 4,98% penduduk per bulan. Tanpa percepatan vaksinasi, penduduk Surakarta yang berjumlah 522.634 mencapai kondisi 80% penduduk telah divaksin dalam 16 bulan.

Ini wilayah dengan kecepatan vaksin tertinggi di Indonesia. Bagaimana dengan wilayah lainnya? Bagaimana bila wilayah tersebut cukup luas dan minim pelayanan kesehatan. Hanya mengandalkan layanan Puskesmas. 

Mari kita membuat asumsi. Bila satu kali vaksinasi membutuhkan waktu 15 menit, dimulai sejak pendaftaran, screening, check kesehatan, penyuntikan hingga observasi. Artinya setiap jam hanya bisa melayani 4 orang. Bila vaksinasi dilayani oleh 4 kelompok petugas, selama 5 jam sehari dan 6 hari seminggu, maka dalam seminggu satu lokasi vaksinasi melayani 600 orang.

 Jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan 2021 diperkirakan BPS berjumlah 272.248.500 orang. Dengan asumsi kapasitas 600 vaksin per minggu, dan hanya mengandalkan Puskesmas di Indonesia yang jumlahnya cuma 9.993 unit, kondisi 80% penduduk telah divaksin lengkap, baru akan dicapai dalam 90 minggu. Setara satu tahun, 10 bulan dan dua minggu. Jelas terlalu lama.

Mari kita ambil contoh lagi Kota Surakarta. Bila jumlah penduduk Surakarta yang telah divaksin dibagi 22 minggu (waktu pelaksanaan vaksin terhitung sejak Februari 2021 hingga sekarang) akan ditemukan rata-rata Kota Surakarta dapat melayani 17.918 penduduk untuk vaksinasi dalam setiap minggunya. Dengan asumsi satu lokasi vaksinasi dapat melayani 600 orang per minggu, maka artinya ada sekitar 29 lokasi vaksin di Kota Surakarta. Karena jumlah Puskesmas di Surakarta hanya 17 unit, maka artinya lagi, ada tambahan 12 lokasi vaksinasi di luar Puskesmas. 

Dengan perhitungan serupa, Indonesia dalam kondisi 80% penduduk telah divaksin dapat dicapai pada Desember 2021 apabila Indonesia memiliki 22.739 lokasi vaksinasi dengan kapasitas minimal 600 orang per minggu. Bila dikurangi jumlah Puskesmas yang ada di Indonesia, artinya diperlukan tambahan 12.745 lokasi vaksinasi baru. Penambahan rata-rata 375 lokasi baru di tiap provinsi. Tentu saja ini hanya kalkulasi kasar, banyak faktor belum diperhitungkan seperti kepadatan penduduk dan jarak tempuh yang cukup menjadi kendala di lokasi terpencil.

Dari situ kita dapat melihat, tak cukup hanya mengandalkan sarana kesehatan milik Pemerintah. Percepatan vaksinasi jelas memerlukan kehadiran dan bantuan pihak lain dinluar pemerintah. Baik dengan menyelenggarakan vaksinasi mandiri berbayar ataupun pihak program CSR pihak swasta untuk menyelenggarakan lokasi-lokasi vaksinasi baru di luar fasilitas kesehatan pemerintah. Kehadiran swasta sangat diperlukan untuk membantu melewati keadaan darurat saat pandemi.

Andaikata biaya vaksin tetap ditanggung penuh oleh pemerintah, bantuan swasta tetap sangat membantu sekali untuk mengcover biaya lain yang tidak sedikit seperti logistik tenaga kesehatan dan biaya overhead untuk perlengkapan pendukung. Apabila penyelenggaraan vaksinasi di luar fasilitas kesehatan pemerintah ini cukup masif, maka ini akan sangat membantu agar fasilitas kesehatan lebih fokus dalam upaya penyembuhan pasien Covid-19. Vaksinasi pun menjadi lebih nyaman karena tak mengganggu kegiatan pengobatan pasien. 

Informasi ini perlu sekali disampaikan, agar masyarakat umum mengerti. Tak hanya menyalahkan pemerintah, atau bahkan mencari kesempatan pansos di saat krisis ini. Semoga menjadikan para pansos berminat membantu, daripada cuma jadi cameo film atau berteriak mengecam sana sini. Ibarat kita melihat seorang anak jatuh dari sepeda, jauh lebih baik kita menolong anak tersebut daripada hanya mengecam orang tuanya karena lalai menjaga anaknya. Bisa jadi kita jauh lebih lalai menjaga anak. 

Indonesia butuh kerjasama untuk bangkit dari pandemi ini. Kolaborasi dan bukan kompetisi.