Dua hari menjelang dimulainya KTT G20 di Osaka, Jepang, aktivis yang berasal dari Koalisi untuk Keadilan Energi dan #BersihkanIndonesia menggelar protes dengan aksi damai kreatif di depan gerbang Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. 

Aksi tersebut menyerukan agar Jepang, yang menjadi tuan rumah KTT G20 di tahun 2019 ini, menunjukkan kepemimpinan iklim dengan menghentikan pendanaan proyek-proyek energi kotor batu bara pemicu krisis iklim, pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta penderitaan masyarakat, khususnya di Indonesia.

Dalam aksi tersebut, aktivis membentangkan spanduk utama berukuran 350 x 120 cm yang bertuliskan seruan ‘Japan, Stop Funding Coal & Fossil Fuels!’ serta sebuah market PLTU batu bara yang mengeluarkan polusi dari cerobongnya. 

Bersamaan dengan itu, aktivis peserta aksi secara bergantian menyatakan pendapat mengungkap dampak berbahaya industri batu bara dari hulu tambang batu bara hingga ke hilir di PLTU-PLTU batu bara, dan urgensi dari transisi ke energi bersih terbarukan yang berkeadilan dengan perspektif pemulihan.

Saat berlangsungnya aksi, sejumlah aktivis menanyakan terkait transisi energi bersih yang dilakukan oleh Jepang. Pemerintah Jepang melalui kantor kedutaannya di Jakarta menjawab masih memiliki candu akan energi batu bara sebanyak 25% dari total energi yang digunakan di negaranya. 

Sementara Jepang melalui kebijakan pemerintah dan beberapa bank yang berasal dari Jepang melebarkan sayapnya dengan menjadi investor terbesar se-Asia (termasuk Indonesia) terkait pendanaan proyek batu bara.

Negara-negara G20 secara bersama-sama menjadi pengemisi karbon dioksida terbesar dari sektor terkait energi, dan juga pengguna batu bara terbesar di dunia. Padahal negara-negara G20 mempunyai kapasitas energi bersih terbarukan yang relatif besar dibandingkan dengan negara-negara non-G20. 

Di tengah-tengah makin nyatanya dampak mengerikan dari krisis iklim dan dengan proyeksi makin terjangkaunya alternatif energi bersih terbarukan ke depan, negara-negara G20 dilaporkan malah meningkatkan dukungannya terhadap energi batu bara hingga tiga kali lipat. Terutama melalui pendanaan proyek-proyek pembangkit energi batu bara di negara-negara berkembang atau dalam transisi ekonomi seperti Indonesia.

Di Indonesia, negara-negara G20, khususnya Jepang, Cina, dan Korea Selatan, secara gencar terlibat dalam pendanaan berbagai proyek energi fosil kotor batu bara di berbagai tempat.  Seperti proyek-proyek PLTU di Cirebon, Jawa 9-10 Banten, Batang, Jepara, Cilacap di pulau Jawa; di Teluk Sepang-Bengkulu, Riau-1, Pangkalan Susu-Sumatra Utara di pulau Sumatra; dan di tempat-tempat lain di Indonesia, termasuk di Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. 

Mereka sebenarnya yang bertanggung jawab atas polusi yang disebabkan oleh kebakaran karbon terutama di sektor batu bara.

Proyek-proyek energi kotor batu bara yang menerima berbagai penolakan dari masyarakat tersangkut kasus pencemaran lingkungan dan bahkan kasus korupsi, seperti halnya yang sudah terjadi di kabupaten Cirebon. 

Bupati Cirebon (Sunjaya Purwadisastra) telah ditangkap menerima suap dari Nyundai (perusahaan asal Korea) atas pembangunan PLTU yang terdapat di wilayahnya. Meskipun mereka (Jepang) tidak melakukan praktik itu, tetapi mereka menjadi salah satu pendana dalam proyek pengadaan PLTU tersebut.

Menurut Merah Johansyah selaku Koordinator Jaringan Anti Tambang Nasional (Jatamnas), keterlibatan Jepang lebih dalam, yakni dengan membeli dan mendatangkan batu bara dari Indonesia. Simbol Dinosaurus dalam banner aksi ini merupakan simbol dari negara Jepang yang masih tenggelam dari kecanduan energi batu bara.

“Kami menyampaikan sejumlah kasus yang diakibatkan dari batu bara tidak hanya menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kegiatan eksploitasi batu bara telah merampas lahan yang ada di kampung-kampung, masyarakat adat. Lahan yang sejak dulu ditinggali oleh masyarakat adat Dayak di Kalimantan Utara kini perlahan tergusur oleh adanya tambang batu bara,” ujar Merah.

Di Malinau, sungainya telah dicemari dan dalam kasus yang melibatkan perusahaan Mitrabara Adi Perdana. Perusahaan yang dibiayai oleh Jbig, batu baranya telah dibeli oleh pemerintahnya, dan skandal copy-paste dokumen Andal. Sementara pemerintah Jepang menjawabnya, ini masih normatif dan belum memberikan jawaban yang kokoh bahwa ini akan ditindak-lanjuti.

Melalui kedutaan Jepang, ia menjawab pertanyaan tentang dampak yang ditimbulkan oleh batu bara. Pihaknya saat ini membuat suatu alat yang dapat mengoptimalkan hasil energi dari batu bara dan meminimalkan polusi yang tersebar di udara. 

Sebagai negara yang mengalami kemajuan teknologi yang pesat, sudah sewajarnya membuat teknologi tepat guna yang mampu mengoptimalkan sumber daya alam (SDA) yang tidak terpaku pada energi fosil dan batu bara yang ada. Sebab masih banyak SDA lain yang melimpah dan tentunya aman bagi lingkungan, seperti energi matahari, angin, dan air yang disesuaikan dengan keadaan geografis dan lainnya yang terdapat di suatu negara.

Di momen pertemuan negara-negara G20 ini, Jepang seharusnya menunjukkan kepemimpinan iklim dengan menghentikan pendanaan bagi proyek-proyek energi kotor batu bara dan energi fosil lainnya. Alih-alih terus mendukung dan meraup keuntungan sesaat dari energi fosil, dan menghambat transisi energi di Indonesia. Jepang seharusnya mulai memberikan dukungan bagi pengembangan energi bersih terbarukan yang berkeadilan.