Pengusaha
2 tahun lalu · 799 view · 3 min baca · Politik cara-mengerjakan-shalat-jenazah-lengkap_1.png

Hentikan Intimidasi dan Politisasi Jenazah

Peristiwa tidak disalatinya jenazah Almarhumah Hindun binti Raisman yang merupakan pendukung Ahok semasa hidupnya menambah catatan buruk untuk demokrasi kita. Isu agama melalui intimidasi dan politisasi agama masih dimainkan pada sistem demokrasi kita, termasuk melalui jasad orang mati sekalipun.

Sebelumnya, isu agama sendiri sudah pernah dimainkan pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta. Namun, kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok di Kepulauan Seribu yang kini sudah memasuki sidang ke-13 sudah tidak “seksi” lagi diperbincangkan.

Penyebabnya, kasus tersebut sudah menjadi terang-benderang, bahwasanya penuh dengan muatan politis untuk menjegal Ahok menuju DKI 1.

Fakta persidangan yang menyebutkan semua saksi dari JPU yang ternyata tidak melihat langsung pidato Ahok di Kepulauan Seribu dan hanya menonton video versi Buni Yani yang sudah diedit transkipnya terlebih dahulu. Di samping itu, salah satu satu saksi berasal dari organisasi Islam yang selama ini memusuhi Ahok.

Pada putaran kedua Pilkada DKI, isu agama masih tetap dimainkan oleh lawan politik Ahok. Bahkan, isu agama yang dimainkan saat ini lebih menakutkan, yakni melalui beberapa spanduk di berbagai  masjid, yang menyatakan tidak akan mensalati jenazah pendukung dan pembela penista agama, yang tak lain adalah Ahok.

Hindun binti Raisman

Hindun binti Raisman merupakan korban pertama dari realisasi spanduk anti Ahok yang tersebar di berbagai masjid dan musala yang menolak untuk mensalati pembela dan pendukung Ahok. Bukan hanya tidak mengerti konteks ayat, tindakan seperti ini merupakan tindakan sadis hanya karena perbedaan pilihan politik.

Ada dua versi cerita tentang peristiwa Hindun yang viral tersebut. Pertama, Ustadz Ahmad Syafi’i menolak secara halus. Menurut pihak keluarga, alasan yang dikemukakan Ustaz Syafi’i karena tidak adanya orang. Alasan tersebut dirasa janggal, karena sebelum-sebelumnya keluarga yang sudah meninggal tidak pernah ditolak untuk disalati.

Versi kedua, setelah pemberitaan menjadi viral, menurut Ustadz Ahmad Syafi’i selaku pemuka agama setempat, menyatakan tidak ada maksud tidak mau mensalati jenazah Hindun yang jelas-jelas mereka tahu memilih Ahok waktu pencoblosan pertama. Namun, karena cuaca yang tidak memungkinkan almarhumah dibawa ke musala karena saat itu sedang hujan deras.

Padahal, Musala al-Mu’minun tempat jenazah Hindun binti Raisma ditolak untuk disalati terpampang jelas spanduk larangan untuk mensalatkan jenazah pembela dan pendukung penista agama.

Jelas, tindakan seperti ini sangatlah kejam dan sadis. Hanya karena perbedaan politik, sifat kemanusiaan hilang begitu saja dan lebih memilih menyengsarakan sesama manusia bahkan sesama saudara seiman, Muslim.

Hukum Salat Jenazah

Dengan tegas, Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar menentang spanduk tentang larangan untuk mensalatkan jenazah pendukung dan pembela penista agama. Baginya, mensalatkan sesama Muslim itu hukumnya wajib, jika tidak dikerjakan maka satu kampung akan berdosa semua.

Tentang konteks larangan salat jenazah pada  Surah At-Taubah itu ialah Abdullah bin Ubai. Menurutnya,  Abdullah bin Ubai bin Abdussalum munafik yang luar biasa. Sampai-sampai diturunkan ayat kepadanya tentang itu

Inti permasalahan sebenarnya ialah mereka yang selama ini anti Ahok telah memvonis kafir dan munafik bagi pendukung dan pembela Ahok. Hanya karena perbedaan pilihan politik, mereka membawa masalah furu’ Islam tersebut ke dalam pokok Islam..

Padahal, di dalam kitab Fayshalut Tafriqah, Imam Ghazali telah melarang keras umat Islam memvonis kafir terhadap sesama Muslim (ahlul qiblah), selama mereka masih berpegang pada tiga pokok iman: tauhid, kenabian Muhammad, dan Hari Pembalasan. Di luar tiga pokok iman tersebut adalah perkara cabang (furu’), yang apabila terjadi perbedaan pendapat, tak akan menyebabkan kekafiran.

Belajar Dari Mesir

Sudah seharusnya, masalah tentang politik dan agama dipisahkan bukan dicampuradukkan. Karena, jika dicampuradukkan bisa berpotensi memecah-belah bangsa. Indonesia yang sudah mapan dengan keberagaman masyarakatnya tentu tidak ingin seperti Mesir dengan Ikhwanul Muslimin-nya

Pasalnya, Ikhwanul Muslimin kerapkali menggunakan masjid sebagai tempat kampanye politik. Ikhwanul Muslimin berhasil memenangkan pemilu legislatif dan pemilu Presiden di Mesir, karena mereka menggunakan masjid sebagai tempat kampanye. Apa dampak dari penggunaan masjid sebagai tempat kampanye?

Saat Mesir dipimpin oleh Ikhwanul Muslimin, Mesir jatuh dalam konflik tidak hanya dengan umat yang berbeda keyakinan, tetapi juga di antara sesama umat Islam. Masjid yang notabene sebagai tempat suci justru menjadi ajang perebutan kepentingan politik.

Apa yang terjadi di Jakarta jelang putaran kedua Pilkada mengingatkan saya pada kecamuk politik di Mesir. Politisasi masjid jika tidak dihentikan, tidak menutup kemungkinan akan menjadikan Indonesia, khususnya Jakarta semakin terpecah-belah warganya.

Indonesia, khususnya Jakarta harus belajar dari Mesir. Kita semua tidak ingin negara yang selama ini damai menjadi hancur karena konflik yang dimunculkan melalui politisasi agama dalam perpolitikan Pilkada DKI Jakarta.

Semua bentuk intimidasi dan diskriminasi atas nama agama harus segera ditindak, baik secara hukum maupun moral. Apalagi politisasi jenazah, sungguh sikap ini keterlaluan, karena merendahkan demokrasi dan agama Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Artikel Terkait