Hegemoni merupakan konsep dasar yang tekun berdialog dengan kehidupan. Robert Bocock dalam Pengantar Komprehensif untuk Memahami Hegemoni menjelaskan hegemoni sebagai gagasan sentral dan paling orisinal dalam filsafat, khususnya teori sosial Gramsci.

Masih berangkat dari hegemoni, atmosfir setiap gagsan politik dapat dicari akar historinya dalam perdebatan panjang di dalam atau di luar kemapanan status quo yang mendominasi wacana publik.

Apakah hal tersebut menjadi inti dari oligarki? Apakah oligarki adalah sistem yang hegemonik? Dan bagaimana dengan demokrasi?

Menguatnya oligarki yang diwarnai kemandekan demokrasi di dunia telah terjadi. Menurut Jeffrey Winters, hal ini saling berjalin dan berkelindan dengan politik pertahanan kekayaan, sebagaimana Aristoteles menegaskan pentingnya unsur kekayaan adalah prasyarat yang tidak dapat ditolak. Dengan kata lain, oligarki dapat dipandang sebagai sistem hubungan kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan.

Data resmi yang dikeluarkan oleh Credit Suisse menunjukkan Indonesia tahun 2018 berdasarkan ketimpangan kekeyaan menempati posisi terburuk kelima setelah Thailand, Rusia, Turki, dan India. Satu persen orang terkaya di Indonesia 46,6 persen kekayaan nasional meningkat dari 45,4 persen pada 2017. Sedangkan 10 persen terkaya di Indonesia menguasai 75,3 persen kekayaan nasional.

Melalui tulisanya, Oligarki dan Demokrasi di Indonesia yang diterbitkan oleh Majalah Prisma (LP3ES), Winters menjelaskan bagaimana oligarki yang ditetaskan Orde Baru bisa segera mendominasi demokrasi baru Indonesia saat rezim itu runtuh.

Secara strategis, kekayaan dan kapasitas penggunanaannya menjadi sumber daya kekuasaan paling penting dalam politik elektoral. Agar dapat memahami, ada dua ilustrasi yang memperlihatkan bahwa demokrasi kita telah dicekam oleh oligarki.

Ilustrasi pertama, ketika pemilihan presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019. Ini merupakan ilustrasi yang baik tentang seberapa jauh intervensi oligarki dalam pemilihan-pemilihan demokratis yang tersedia bagi orang Indonesia.

Ilustrasi kedua, yakni permainan para oligarki di parpol tidak dapat dimungkiri. Para kandidat oligarkis juga membeli parpol atau membeli jalan menuju posisi tinggi di partai. Hal ini terjadi dalam beragam cara. Di tingkat lokal dan regional, para kandidat menyetorkan sejumlah uang dalam jumlah yang besar kepada pimpinan partai untuk memperoleh duungan dari partai.

Menurut paradigma oligarki berorientasi kepentingan kekayaan dalam menyambut era baru (reformasi) adalah kunci. Para oligarki dan politikus harus menguasai permainan uang, pemilu, jabatan, dan hukum jika merema ingin menang (atau sekadar bertahan hidup) dalam ekonomi politik Indonesia yang penuh tantangan.

Ketika demokrasi Indonesia terkonsolidasi, para oligarki mengukuhkan posisi sebagai pelaku utama dalam kehidupan politik Indonesia. Cengkeraman mereka dalam kehidupan politik Indonesia terlihat sangat jelas dalam struktur dan operasi parpol.

Oligarki di Indonesia paling tepat digambarkan sebagai oligarki penguasa kolektif elektoral. Atau dengan kata lain, oligarki yang berkait-berkelindan dengan pemerintahan dan penguasa kolektif elektoral. Hal tersebut juga dialami oleh negara-negara lain di dunia, tentunya dengan beragam perbedaan dan persamaannya.

TF Rhoden, akademisi dari Northern Illinois University, mengemukanan bahwa, satu-satunya negara dengan belitan oligarki paling kuat di Asia adalah Thailand. 50 orang terkaya Thailand melebih orang terkaya di Singapura, Jepang, Cina, Indonesia, dan negara-negara lainnya.

Keberadaan kaum oligarki tersebut makin menguat setelah Thailand mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Lesatan ekonomi Thailand turut memacu peningkatan kekuatan di dalam oligarki akibat asupan uang yang besar. 

Melalui sumber daya yang dimiliki, Thailand merekayasa hubungan patron-klien yang dapat memonopoli kekayaan oleh secuil orang. Kenyataan itu membuat Thailand didapuk sebagai negara oligarki dengan corak sultanistik yang sekaligus menjadi pembeda dengan oligarki Indonesia

Di kedua negara tersebut, oligarki dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kekuasaan yang dipegang dan dikendalikan oleh segelintir orang. Kedua, oligarki melahirkan kesenjangan dan ketidaksetaraan yang ekstrem. 

Ketiga, uang dan kekuasaan adalah satu kesatuan yang mustahil dipisahkan. Kelima, oligarki meletakkan kekuasaan sebagai instrument untuk mempertahankan atau bahkan memperbanyak kekayaan. 

Dalam hal ini, kekayaan banyak melahirkan kebuasan (anti-demokrasi) seperti candu yang selalu membawa orang kepada dosis yang lebih besar. Inti dari kesemua itu, oligarki adalah kekuatan hegemonik yang powerfull sepanjang karier politik dalam bernegara.

Negara Oligarki

Dalam kehidupan berpolitik, dengan meminjam istilah Gramsci, strategi untuk memperoleh dukungan mayoritas via aktor kunci (oligarki) sering didaulat sebagai hegemoni. Oligarki memegang peran penting dalam memegang kendali hegemoni suatu negara dan kaki-tangannya. 

Persekongkolan antar-oligarki, baik oligarki yang sultanistik atau kolektif elektoral dapat ditafsirkan sebagai cara untuk memanfaatkan, mempertahankan dan bahkan mengakumulasikan kekayaan secara lebih masif lagi.

Negara dalam beberapa perspektif merupakan instrumen strategis-relasional yang dapat mempermulus relasi oligarki dengan proses akumulasi kekayaan. Di berbagai kasus, negara siap memainkan peran fungsionalnya setelah menuai titik temu dengan kepentingan oligarki melalui pengesahan undang-undang yang menguntungkan kelompok oligarki.

Apakah oligarki betul-betul hadir dalam proses pembuatan kebijakan? Apakah kejar setoran penyelesaian Undang-undang oleh DPR merupakan produk pesanan oligarki? Dan bagaimana dengan proses penerbitan Perpu KPK? Lalu, apakah betul Perpu KPK adalah awal komitmen anti-oligarki?

Akhir-akhir ini, kumpulan pertanyaan dan pernyataan semacam itu mendadak menemukan momentumnya. CNBC Indonesia menerangkan Guru Besar UIN Azumardi Azra telah menilai Jokowi harus segera menerbitkan Perppu KPK. 

Pernyataan senada juga hadir dari ekonom senior INDEF Faisal Basri bahwa Jokowi tidak memiliki pilihan lain kecuali mengeluarkan Perppu KPK. Lebih lanjut, Faisal Basri mengungkapkan ada usaha pelemahan KPK yang dipandang melemahkan pengendalian terhadap praktik oligarki. Meski demikian, Pendiri Lokataru Haris Azhar menduga Presiden tidak akan mengeluarkan Perppu KPK.

Di negara-negara demokrasi di dunia, oligarki tetap eksis melalui jejaring aktor elite politik yang membentuk aliansi untuk ekspansi kekuasaan. Hal ini sering didukung oleh proses kolaborasi dengan menciptakan pernikahan di antara mereka. Kenyataan yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Thailand, konstitusi yang baru dirancang mendapat kecaman oleh sebagian besar partai politik.

VOA Indonesia mengungkap ada dua partai politik utama yang mengatakan rancangan itu malah berdampak pada menurunnya pengaruh partai dan tidak mengakhiri polarisasi politik selama 15 tahun terakhir.

Memenangkan Demokrasi

Adalah sesuatu yang paradoks bahwa di dunia ini terdapat dua sistem sosial-politik yang sama sekali berbeda. Kedua-duanya mengeklaim sebagai demokrasi. 

Setiap sistem dari kedua sistem tersebut memiliki pengikut yang tidak sedikit. Setiap mereka memberikan janji dan harapan kesejahteraan di masa depan. Dan masing-masing dari mereka juga memiliki kemampuan untuk bersaing berebut perhatian dari seluruh masyarakat.

Dari uraian di atas, kehadiran peran negara dipandang perlu mengaktifkan nilai-nilai ideal demokrasi bukan malah memfasilitasi kerakusan kaum oligarkis yang hegemonik. 

Salah satu bentuk perjuangan demokratis ini adalah dengan mengonversi kebutuhan masyarakat arus bawah yang semakin masif. Hal ini bersifat mutlak dan penting bagi negara dalam upaya pendewasaan demokrasi dan melampaui standar-standar demokrasi prosedural belaka.