Dalam perkembangannya, masyarakat saat ini tengah berada dalam satu komunitas yang disebut global village. Teknologi digital memungkinkan siapa pun dan kapan pun melakukan produksi, distribusi, dan konsumsi informasi tanpa batasan ruang dan waktu. Menjadikan seolah-olah dunia adalah satu desa yang saling terhubung dalam sekali “klik”.

Masyarakat konsumtif muncul ketika informasi menjadi sebuah komoditas. Hal itu dikarenakan kebutuhan khalayak akan informasi terus meningkat dan adanya tuntutan untuk selalu update peristiwa di dalam maupun di luar negeri. 

Media baru (new media) dibanjiri berbagai topik terkait berita politik, ekonomi, hiburan, pendidikan, budaya, dan sebagainya. Namun bagaikan pisau bermata dua, muncul kontradiksi dari kemudahan dan kecepatan akses informasi tersebut, yaitu sulitnya membedakan antara real news dan fake news atau yang biasa disebut hoaks.

Hoaks tumbuh subur dalam kultur masyarakat yang konsumtif, di mana segala sesuatu harus serba instan dan cepat. Masyarakat sudah terbiasa untuk terburu-buru membagikan foto, video, atau teks tertentu, demi dianggap “kekinian” tanpa mempertimbangkan kebenaran informasi. 

Informasi yang mengandung nilai berita (news value) yang tinggi banyak dicari dan dijadikan konsumsi khalayak. Masalahnya, khalayak yang termediatisasi tersebut terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa yang tentunya memiliki tingkat pemahaman media yang berbeda dalam melihat bermacam bentuk hoaks — yang nantinya memicu kemunculan istilah “post-truth”.

Salah satu contoh hoaks di Indonesia adalah kriminalisasi Ratna Sarumpaet yang mengakibatkan luka lebam di wajah, bahkan para tokoh politik pun ramai-ramai mengomentari informasi yang simpang siur tersebut. 

Informasi yang telanjur dipercaya mengakibatkan kegaduhan masyarakat, apalagi dalam konteks politik yang sedang memanas menjelang Pilpres saat itu. Faktanya, Ratna Sarumpaet bukan dianiaya, melainkan sedang menjalani operasi di bagian wajahnya.

Secara umum, hegemoni informasi yang ada dalam hoaks dikonstruksikan sedemikian rupa untuk menyentuh perasaan atau emosi pembacanya. Hegemoni tidak menggunakan ancaman atau kekerasan melainkan melalui “kontrol” yang halus, sehingga kebanyakan masyarakat tidak menyadarinya. Hal itu menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin seseorang terbebas dari hoaks.

Lebih lanjut, contoh hoaks dalam dunia akademis yang terkenal adalah hoaks Sokal. Hoks Sokal berawal dari esai Physicist Experiments with Cultural Studies yang ditulis oleh Alan Sokal dan terbit di jurnal Lingua Franca. 

Sokal sengaja menulis asal-asalan, untuk menguji standar intelektual akademisi humaniora Amerika Serikat. Hal itu tentu berbeda dengan hoaks destruktif yang bisa menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal.

Hoaks destruktif diciptakan dengan tujuan tertentu, misalnya untuk kepentingan politik: memecah belah, adu domba, menjatuhkan lawan, hingga kepentingan ekonomi demi mendapatkan profit. Maka hoaks bukan lagi ketidaksengajaan informasi yang keliru, melainkan sengaja dikonstruksikan oleh pembuatnya untuk menggiring opini publik. Penggiringan opini yang dilakukan atas dasar informasi yang salah adalah sebuah pembodohan massal.

Mcluhan dalam Understanding Media: The Extensions of Man (1964) mengatakan bahwa media adalah suatu ekstensi manusia yang memungkinkannya memengaruhi orang lain tanpa mengadakan kontak langsung. Pembuat hoaks biasanya merupakan akun-akun bot tanpa identitas yang jelas atau anonim. Hoaks dengan sentiman SARA di media sosial dengan mudah disebar dalam media yang memiliki karakteristik seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lainnya.

Teknik manipulasinya juga memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi digital, misalnya menggunakan aplikasi Photoshop untuk mengubah konten foto, menggunakan video dan teks dengan menghilangkan konteks dan masih banyak lagi. 

Konsekuensi logis atas konten SARA dan manipulatif tersebut adalah komentar flaming atau ujaran kebencian. Flaming biasanya mengandung unsur rasisme, superioritas, intimidasi, bahkan dapat mengakibatkan kekerasan fisik di realitas sosial, kepada individu atau kelompok tertentu.

Counter Hegemony

Kultur Indonesia yang menjunjung nilai-nilai pluralitas berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika terancam oleh hegemoni informasi yang menyesatkan. Semangat demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi justru dijadikan dalih dan disalahgunakan untuk menciptakan informasi palsu. Maka dari itu, untuk menghindari dampak negatif hoaks, perlu adanya counter hegemony.

Counter hegemony hoaks dapat dilakukan dengan peningkatan literasi media. Literasi media yang menyasar masyarakat dari akar rumput memiliki tujuan untuk mengedukasi masyarakat bagaimana proses mengakses, menganalisis, mengevaluasi, hingga mengomunikasikan informasi di media siber. 

Lebih jauh, masyarakat dapat membangun dan bergabung dengan komunitas-komunitas anti-hoaks, membiasakan fact-checking, menumbuhkan budaya kritis, dan bijak bagi penggunanya. Tindakan konkret tersebut dapat menekan penyebaran hoaks demi membangun persatuan dan peradaban yang maju.

Tongkat estafet kemerdekaan Indonesia yang dicapai oleh perjuangan para pahlawan dan Founding Fathers sekarang ada di tangan generasi penerus. Maka menjadi pertanyaan reflektif, proses pembangunan tersebut tentu akan terwujud jika generasinya terbebas dari hoaks, bukan?

Hoaks adalah hal yang kontra-produktif dan tidak sejalan dengan cita-cita/harapan bersama. Maka perlu adanya perlawanan atas “penjajahan” tersebut. 

Kita sepakat bahwa harus ada tindakan nyata untuk mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang memproduksi hoaks secara masif. Dengan menindak tegas pelaku melalui UU ITE dan terus memperbaiki regulasi agar didapatkan kebijakan yang tepat sasaran.

STOP HOAKS!