Blogger
3 tahun lalu · 532 view · 3 min baca menit baca · Politik museumsumpahpemuda-18-ppppki.jpg
Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (Foto: id.wikipedia.org)

Hatta, Sjahrir, dan Partai Politik

Demokrasi sebagai sebuah sistem bernegara menjadi sesuatu yang ideal di mana proses permusyawaratan dan keterwakilan tertampung dengan baik. Hal ini mungkin tidak kita dapatkan dari sistem bernegara yang lain. Khususnya dalam konteks negara modern yang di sana demokrasi membutuhkan proses keterwakilan (representative democracy).

Demokrasi memiliki berbagai istilah dalam sejarahnya. Ada demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi Terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semuanya pada intinya menggunakan istilah demokrasi dan memiliki pusat kekuasaan pada rakyat sesuai dengan asal katanya dari Yunani: demos dan kratos/kratein (Miriam Budiarjo, 2001).

Karena itu pula, dalam menjawab kritik dari kelompok-kelompok yang tidak menyepakati demokrasi, kita hanya perlu menyatakan bahwa tidak ada sistem lebih baik daripada demokrasi itu sendiri. Alasannya, tidak adanya sistem ideal menandingi demokrasi yang mana proses permusyawaratan dan keterwakilan mendapatkan peran begitu besar. Dalam demokrasi, setiap orang punya hak bermusyawarah dan menentukan keterwakilannya.

Proses permusyawaratan dan keterwakilan tersebut tentunya membutuhkan sebuah lembaga yang mampu menyalurkan seluruh aspirasi masyarakat. Di sini, pentingnya peran partai politik yang mampu membantu proses berdemokrasi.

Partai politik dalam negara demokratis memiliki peran besar karena dari sana, muncul keterwakilan masyarakat dan muncul kader-kader yang siap menjadi pemimpin. Di Indonesia, hal tersebut menjadi sebuah keharusan di mana seluruh aspirasi masyarakat pada dasarnya terwakili melalui partai politik.

Sutan Sjahrir dalam Perjuangan Kita mengungkapkan bahwa peran utama partai politik dalam demokrasi Indonesia adalah pengaderan. Baginya, tidak ada yang lebih berharga dari partai politik kecuali mendidik kader-kader muda yang dapat meneruskan perjuangan bersama.

Bagi Sjahrir, partai politik harus memiliki semangat kerakyatan yang revolusioner dan dipimpin orang-orang berpengetahuan tentang perjuangan revolusioner yang modern. Mereka harus tahu menentukan langkah perjuangan kita dengan perubahan di dunia pada umumnya.

Ia menulis, “Partai tak usah beranggota banyak asal saja dapat merupakan balatentara yang berdisiplin rapi dan mempunyai efficiency modern dan berbenteng ideologi dan pengetahuan yang kuat dan lengkap.”

Sjahrir memandang bahwa partai politik yang kuat adalah partai politik yang dibangun di atas fondasi pengetahuan yang kuat. Tidak ada feodalisme di sana dan setiap orang menjunjung tinggi kebebasan. Bagi Sjahrir, kemerdekaan nasional tidak akan pernah berarti tanpa kemerdekaan individu. Semboyan “merdeka” tidak hanya berarti Indonesia yang berdaulat tapi juga kemerdekaan individu.

Senada dengan Sjahrir, Mohammad Hatta menyatakan hal sama tentang (partai) politik dalam Demokrasi Kita. Menurut Hatta, politik dalam arti sebenarnya ialah perbuatan yang menimbulkan hal-hal kenegaraan untuk mencapai kesejahteraan negara dan masyarakat menurut dasar yang diyakini.

Karena pandangan itu, Hatta menekankan perlunya kesadaran atau keinsafan politik. Hal ini mungkin selaras dengan ungkapan Aung San Suu Kyi dalam The Lady (2011), “You may not think of politics but politics thinks of you.

Bagi Hatta, keinsafan politik tidak akan bisa hadir dengan begitu saja pada rakyat. Harus ada pendidikan dan latihan dari pemerintah dan kalangan masyarakat sendiri. Dalam hal ini, Hatta menekankan peran partai politik. Sebab, tugas utama partai politik dalam demokrasi Indonesia adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang keinsafan politik. Salah satunya, kesadaran akan memunculkan pemimpin-pemimpin muda di masa depan.

“ … dalam masyarakat kolektivisme lebih besar aliran paham yang berdasar kepada cita-cita. Segala aliran paham itu harus disusun dan dipimpin oleh partai-partai politik ke jalan yang teratur, supaya berguna untuk pembangunan masyarakat,” tulis Hatta.

Dari dua pandangan di atas, ada satu kata kunci yang sangat penting dalam proses pengaderan maupun keinsafan politik: pemuda. Pemuda dicita-citakan memiliki peran kunci dalam politik di Indonesia seperti yang telah tercatat dalam sejarah bangsa. Tapi, sayangnya posisi anak muda kurang mendapatkan tempat hampir di seluruh partai politik yang ada di Indonesia.

Setelah Reformasi, Indonesia mengalami kemajuan demokrasi yang sangat baik di mana kebebasan pers dan partisipasi masyarakat sangat tinggi. Tapi, sayangnya proses demokrasi tersebut tidak berjalan di tubuh partai politik. Sehingga, peran pemuda tidak begitu menonjol.

Hal ini dapat dilihat dari fenomena yang terjadi di berbagai partai politik yang diisi muka-muka lama seolah-olah tidak ada pengaderan yang berhasil. Ditambah lagi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin rendah.

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting yang dilakukan pada Desember 2015 dan terdiri dari 1.220 orang di atas usia 17 tahun di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa dari beberapa lembaga pemerintahan, partai politik menempati urutan terbawah dalam tingkat kepercayaan masyarakat. Sementara, TNI menempati posisi pertama, presiden kedua, Polri ketiga, dan DPR keempat.

Hal ini juga bisa menjadi bahan untuk sebuah pertanyaan besar: Apakah pemuda di Indonesia tidak mendapatkan tempat atau memang malas dan tidak memiliki kepercayaan pada partai politik?

Artikel Terkait