Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan. Hal ini didasari oleh posisi pendidikan sebagai lokomotif peningkatan sumber daya manusia suatu bangsa.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghadirkan sistem pendidikan yang berkesetaraan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 

Pendidikan yang merata dan berkesetaraan telah dijamin oleh negara sebagaimana tertera dalam pasal 31 UUD 1945 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Sedangkan kewajiban bagi setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar serta kewajiban bagi penyelenggara negara dalam membiayai pendidikan bagi warga negara telah dijamin dalam amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 2.

Negara mengemban kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa guna mewujudkan pencapaian kesejahteraan bagi setiap warga negara.

Namun, sungguh ironis, sistem pendidikan yang sejatinya diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah dicemari oleh tindakan-tindakan manipulatif dari oknum-okmum yang bernaung dalam instansi pendidikan dan pemerintahan. Sederet kasus penyelewengan dan penyimpangan dana pendidikan yang dilakukan oleh beberapa oknum telah mengoyak marwah pendidikan itu sendiri.

Tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia sebagaimana cita-cita revolusioner bapak pendidikan kita Ki Hadjar Dewantara. Namun oleh oknum yang melakukan penyelewengan dalam dunia pendidikan, pendidikan dilihat sebagai ladang untuk memperkaya diri dengan mengumpulkan pundi-pundi uang dari anggaran-anggaran pendidikan yang seharusnya dialirkan untuk kepentingan pembangunan sektor pendidikan itu sendiri.

Sikap menyimpang yang dilakukan oleh beberapa oknum pendidikan ini adalah sikap amoral yang seharusnya tidak dilakukan oleh mereka yang bertujuan memajukan kehidupan bangsa.

Hati-hati, Korupsi Kerap Menghantui Dunia Pendidikan kita 

Dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan sebagai profil manusia Indonesia di masa depan, membawa pemerintah dalam usaha-usaha konkret demi memajukan pendidikan nasional. Salah satunya adalah penganggaran bagi pengembangan pendidikan yang selama 10 tahun terakhir ini adalah 20% dari jumlah anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tiap tahunnya.

Alokasi dana pendidikan dari APBN tiap tahunnya selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan kecuali pada 2016 terjadi penurunan. Alokasi dana pendidikan yang dianggarkan pada 2015 sebanyak 390,1 triliun (10,4%), 2016 sebanyak 370,4 triliun (5,1%), 2017 sebanyak 419,8 triliun (13,3%), 2018 sebanyak 444,1 triliun (5,5%), dan pada 2019 naik menjadi 492,5 triliun (11,3%).

Kenaikan anggaran pendidikan pada 2019 ini telah ditandatangani oleh presiden Joko Widodo tertanggal 29 November 2018 pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN 2019. 

Tingginya anggaran pendidikan kita membuka peluang bagi oknum-oknum tertentu dalam melakukan penyelewengan terhadap dana pendidikan.

Dunia pendidikan Indonesia yang masih dalam tahap perkembangan menuju sistem pendidikan yang ideal kerap kali menyisakan cerita-cerita menggelikan di belakang upaya pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan dewasa ini. Rentetan kasus korupsi dalam institusi pendidikan telah mencoreng wajah pendidikan kita yang sarat akan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat Indonesia itu sendiri.

Moral menjadi pegangan penting bagi setiap pemangku kebijakan termaksud bagi para pelaku pendidikan. Filosofi pendidikan harus dimiliki dan diyakini oleh setiap pelaku pendidikan guna mengawal pengembangan pendidikan kearah yang berkeadilan.

Berdasarkan indeks persepsi korupsi (Corruption Perception Index (CPI)), pada 2019, Indonesia menduduki urutan ke-85 indeks korupsi dari 180 negara di dunia. Deretan kasus penyelewengan dan penyimpangan dana pendidikan oleh beberapa oknum tertentu telah menambah panjang daftar kasus korupsi yang melibatkan instansi-instansi pemerintahan.

Staf divisi investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah mengungkapkan terdapat lima objek dana yang paling rawan dikorupsi. Di antaranya dana anggaran khusus (DAK), dana sarana prasarana sekolah, dana bantuan operasional sekolah (BOS), infrastruktur sekolah, dan buku.

Data Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sejak 2005 sampai 2016 terdapat 425 kasus korupsi terkait anggaran pendidikan dengan kerugian negara mencapai Rp1,3 triliun.

Sementara itu, banyaknya kasus korupsi dalam dunia pendidikan bisa kita lihat pada beberapa kasus yang mencuat beberapa tahun belakangan ini. Di antaranya, kasus dugaan korupsi dana pendidikan berupa beasiswa untuk mahasiswa papua tahun anggaran 2016 yang menyeret nama gubernur Papua Lukas Enambe.

Kasus lainnya adalah tertangkapnya Bupati Cianjur, Jawa Barat, Irvan Rivano Mochtar atas dugaan menerima suap dana alokasi khusus (DAK). Sang Bupati diduga memotong dana pembangunan fasilitas sekolah di kabupaten tempat ia memimpin. DAK sendiri dianggap menjadi objek dana yang paling banyak dikorupsi. 

Tahun 2020 ini, Kejaksaan Negeri Kota Bogor menetapkan kontraktor berinisial JRR sebagai tersangka pada kasus dugaan tindak pidana korupsi sebesar Rp17,1 miliar. Ia diduga telah melakukan penyelewengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam bentuk pengadaan dan penggandaan kertas ujian untuk sekolah dasar sekota Bogor.

Menteri keuangan, Sri Mulyani pun menilai bahwa dana BOS yang disalurkan tidak lepas dari praktik korupsi minta jatah.

Pada APBN 2020 ini, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp505,8 triliun. Dari anggaran pendidikan, pemerintah mengalokasikan Rp54,31 triliun untuk dana BOS. Alokasi tersebut meningkat sekitar 8,96% dari tahun sebelumnya sebesar Rp49,84 triliun.

Praktik korupsi lainnya dalam dunia pendidikan adalah pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam proses penerimaan siswa baru selama sistem zonasi diberlakukan. 

Temuan Ombudsman RI tentang dugaan mal-administrasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta didik Baru zonasi 2019. Di mana Ombudsman menemukan praktik pungli hingga intervensi pejabat.

Rawannya kasus korupsi dalam dunia pendidikan dikhawatirkan akan membawa dampak terhadap penurunan mutu pendidikan Indonesia ke depannya. Hal ini sebagai imbas dari penyelewengan dan penyimpangan dana pendidikan yang masif dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.