Sejak disahkan DPR, Omnibus Law menduduki peringkat nomor wahid perbincangan ruang publik kita. Seketika gelombang unjuk rasa terjadi di mana-mana. Headline di hampir semua media massa, bahkan bertengger menjadi trending di jagat medsos.

Sekiranya lumrah di negara yang katanya demokrasi. Selalu ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang menerima, dan ada yang menolak sesuai pembacaannya masing-masing. Baik yang sebatas umpatan sampai yang berdasarkan analisa penuh teori ndakik-ndakik.

Saya tidak hendak nimbrung membahas substansi Omnibus Law, karena dua hal, pertama, saya tidak punya kapabilitas untuk membahas isinya. Kedua, saya belum membaca utuh undang-undang yang jumlah pasalnya seribu lebih. 

Terlebih saya bukan praktisi hukum, yang sekiranya cukup membaca dari ulasan para ahli. Daripada me-maksa-kan diri membaca semua pasal yang kemungkinan justeru lebih salah tafsir. Bukankah segala perkara baiknya diserahkan pada ahlinya?

Hanya saja, dalam keriuhan merespon Omnibus Law, ada ucapan kawan, sebut saja Joko, yang cukup mengganjal. Dia bilang, “yang demo sudah membaca?” Lantas, penuh curiga kepada pengunjuk rasa, “jangan-jangan cuma ikut-ikutan, enggak sadar ditunggangi kepentingan ini-itu. Jangan-jangan termakan hoaks.”

Itu tak masalah, meski sayangnya dia sendiri juga (((mengaku))) belum membacanya. Pernyataan serupa Joko itu, cukup menyeruak di belantara mendos. Bahkan, ada salah satu anggota dewan fraksi partai penguasa di Senayan, menyerukan hal serupa.

Selayaknya sedang berkhutbah, si anggota Dewan meminta rakyat untuk membaca draf Omnibus Law pasal per pasal. “Sekarang ini banyak hoaks tentang UU Cipta Kerja yang beredar dan sengaja diedarkan, untuk itu saya mengajak kepada semua pihak dan semua rakyat untuk membaca secara utuh pasal demi pasal yang dipersoalkan.”

Saya sepakat. Kita harus baca! Apalagi, kata Joseph Brodsky, “ada banyak kejahatan yang sadis ketimbang membakar (buku), salah satunya adalah tidak membaca.”

Lebih dari itu, agar jangan ada kabar nestapa yang kembali menempatkan minat baca kita bertengger di urutan ke-60 dari 61 negara seperti kata Unesco, atau berada di peringkat 62 dari 70 negara seperti dalam survei Program for International Student Assessment (PISA) Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). Maka, seruan Bapak Dewan mulia sungguh tepat!

Tapi sayangnya, seruan itu tak semanis yang diucapkan. Lihat saja, ada anggota Dewan lainnya yang protes karena tidak mendapatkan draf Omnibus Law saat pleno pengesahan. Komplain itu juga diumbar di banyak media massa seperti saat anggota Dewan dari partai penguasa menyerukan membaca.

Kok, saya jadi curiga. Jangan-jangan mereka yang di Senayan, belum juga membaca seluruh isi draf-nya. Jika sudah, kenapa masih ada yang komplain. Bahkan, ada media ternama, memberitakan dengan judul “Ternyata Draf Final UU Cipta Kerja Tak Dibagikan ke Anggota DPR Saat Rapat Paripurna, Ada Apa?

Tenang saja, saya sedang tak menuntut jawaban. Meski aneh saja, dalam proses pengesahan undang-undang tak menyertakan drafnya. Bahkan disebut-sebut belum final dan masih ada perbaikan.

Maka, jangan salahkan saya dan banyak kalangan jadi berasumsi curiga atas pengesahan Omnibus Law yang mendadak dikebut, senyap, di waktu yang tidak tepat. Dan disahkan saat kita sedang fokus soal sengkarut pagebluk corona, yang penanganannya kerap berubah-berubah.

***

Ah, saya mendadak ingat seruan Muhidin M Dahlan pada tulisannya 2008 silam, “Jangan Paksa Masyarakat Baca (((Buku)))!” Kendati, Muhidin tak bicara Draf UU, tapi pandangannya hampir sama persis dengan situasi polemik soal sudah membaca atau belum dalam polemik Omnibus Law. 

Dalam khutbah seruan membaca, menurut Muhidin, pemangku kebijakan kita begitu “angkuh” dan “sombong”. Pamflet-pamflet seruan membaca disebar dengan masif oleh pemerintah maupun kelompok-kelompok penyokongnya.

Namun tanpa dibarengi perangkat dan akses terhadap kemudahan bahan bacaan itu sendiri. Apalagi, bagi rakyat kelas menengah ke bawah, tidaklah mudah dalam perkara bacaan. Serupa dengan Omnibus Law yang diserukan untuk dibaca, tapi drafnya saja belum klir yang mana yang harus menjadi rujukan. 

Pada satu sisi dilarang oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR karena draf yang beredar luas di medsos belum final, masih perlu perbaikan sehingga draf yang beredar (dan dibaca publik) dapat menyebabkan disinformasi.

Lantas, kenapa Anda koar-koar membaca Undang-undang, yang kerap disebut UU CIlaka itu pasal per pasal agar tak termakan hoaks? Entahlah.

Mungkin karena ini, ada guyonan saat kita masuk ke Alfa-Indo-mart, lebih sering ”dorong” pintu, padahal di pintunya jelas tertulis perintah “tarik”. Hahaha.

***

Baiklah. Anggap saja mereka (yang demo) belum membacanya. Toh tidak dipungkiri, tak sedikit mahasiswa yang tidak suka membaca. Jangankan membaca draf UU yang tebalnya lebih dari tebal bedaknya Krisdayanti, membaca slide materi kuliah dari dosennya saja masih kadang-kadang, itu pun kalau kepepet mau ujian semester.

Tapi, bukannya Omnibus Law sejak belum berbentuk draf, sudah menjadi bahan diskusi di sana-sini, sudah menjadi perbincangan di banyak televisi sampai warung kopi. Bahkan, jauh sebelum pengesahan, juga sudah menjadi isu dan diskusi lama di ruang publik. Sudah pula ditolak berkali-kali, sudah lama disuarakan oleh mahasiswa, buruh, organisasi kemasyarakatan sampai para akademisi dari berbagai kampus.

Rasanya aneh saja, jika ada yang mendadak merasa paling sudah khatam membaca UU Cilaka, lantas menuduh yang kontra belum baca.

Selain itu, apakah kita juga hendak meragukan pembacaan organisasi kemasyarakatan sekelas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah (yang di dalamnya banyak pakar hebat) dan akademisi dari berbagai kampus yang sudah memberikan pandangan analisanya (untuk menolak Omnibus Law). Paling tidak, analisa itulah yang menjadi dasar mahasiswa dan buruh menyuarakan aspirasinya, sekaligus kontrol terhadap penguasa.

Memang tidak semua yang ikut demonstrasi membaca UU tersebut, tapi pasti ada di antara mereka yang menjadi tim khusus melakukan kajian isi materinya dan tim di lapangan. Anggota Dewan yang dulu semasa kuliah aktif di organisasi, pasti tahu soal-soal teknis yang begini. 

Di luar sudah membaca apa belum, ya kalau bukan mahasiswa sebagai ekstra parlementer yang bersuara, emang siapa lagi? Jadi, sewajarnya mereka menjadi kelompok penyeimbang di tengah oposan yang tak bekerja sebagai kontrol kekuasaan.

Setidaknya aksi mahasiswa adalah pesan kepada negara, bahwa ada tersumbatnya informasi, juga pentingnya keterlibatan publik dalam penyusunan undang-undang tersebut. Inilah yang mestinya dibaca lebih serius oleh pemangku kebijakan menyangkut ruang hidup warganya.

Apalagi, buruh juga punya kepentingan langsung dengan UU tersebut atas hajat hidupnya. Saya meyakini, sedikit banyaknya mereka sudah menyerap informasi, minimalnya poin-poin penting dalam UU itu. Toh, buruh ada serikatnya sebagai wadah berorganisasi sebagai ruang advokasi- edukasi konten yang mereka protes atau tolak dalam Omnibus Law.

Terlepas itu, saya sepakat membaca sudah seharusnya. Menyerukan membaca pun baik. Baik sekali, bahkan tugas yang mulia untuk peradaban yang adi luhung. Apalagi kita semua tahu, minat baca kita masih jeblok. Hanya saja, kalau menyerukan orang lain untuk membaca, sementara tidak untuk dirinya, itu namanya sombong.

Terakhir, sudahkah ada kabar draf final Omnibus Law selesai Pak Dewan? Saya mau membacanya. Tapi, jangan sampai ada istilah salah ketik, bahkan “skandal salah ketik.”