76686_26471.jpg
m.halhalal.com
Politik · 4 menit baca

Harmonisasi Zakat dan Pajak: Upaya Penambalan Cacat Figur Jokowi?
'Perkawinan' zakat dan pajak memperingan beban ASN atau beban Jokowi?

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menuturkan bahwa pemerintah akan mengakomodasi kewajiban pembayaran zakat bagi muslim dalam bentuk kebijakan. Wacana tersebut akan diperuntukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim seluruh Indonesia.

Zakat akan diatur sebagai pengurangan Pajak Pendapatan. Dengan begitu, potongan penghasilan PNS yang biasanya digunakan untuk pembayaran Pajak Pendapatan akan diubah sebagai pembayaran zakat.

Selama ini PNS harus membayar Pajak Pendapatan dan Zakat Profesi secara terpisah. Terdapat kesamaan antara Zakat (Profesi) dan Pajak Penghasilan. Keduanya merupakan pengeluaran wajib atas penghasilan seseorang berdasarkan kadar dan jangka waktu tertentu.

Hal yang membedakan, antara lain: asal perintah pengeluaran dana tersebut, adanya Nasab dan Haul pada zakat serta distribusi dan alokasi dana. Saat ini, kedua hal tersebut diatur oleh regulasi yang berbeda. Perlu adanya amandemen untuk kawinkan Undang-undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Zakat.

Menurut Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hubungan Media dan Antar Lembaga Biro Humas BKN Diah Eka Palupi, hingga saat ini jumlah PNS di seluruh Indonesia mencapai 4.306.632 orang. Sedangkan jumlah PNS yang beragama Islam di seluruh Indonesia mencapai 3.537.556 orang. Artinya, hanya 769 ribu PNS non-muslim.

Pemerintah melihat hal tersebut sebagai potensi besar zakat. Kemenag menuturkan, pemotongan 2,5% gaji PNS yang beragama Islam akan meningkatkan penerimaan zakat per tahun, yaitu sebesar Rp10 triliun. Namun, perlu juga dicermati bahwa dengan dialihkannya Pajak Pendapatan sebagai Zakat Profesi, maka akan mengalihkan juga ke mana dana tersebut bermuara.

Selama ini Pajak Pendapatan dikelola oleh Kemenkeu dan Zakat Profesi dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Artinya, peningkatan penerimaan pajak tersebut mengakibatkan penerimaan pajak turun sebesar Rp10 triliun. Padahal Pemerintah tahun ini mematok Target Pertumbuhan Pajak sebesar 20%. Maka Pemerintah akan semakin sulit mencapai target penerimaan pajak tersebut.

Akan tetapi, sebelum disahkan, Pemerintah perlu mengkaji ulang secara lebih cermat kebijakan tersebut. Terutama perihal kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah terkait pengelolaan zakat.

Baru kemarin terjadi pergolakan masyarakat saat pemerintah menggunakan Dana Haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Tabiat semacam itu dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kesesuaian kebijakan dengan syara’ zakat sendiri juga perlu dicermati, yaitu batas minimal Nishab dan Haul. Karena tidak sedikit ASN yang pendapatannya sudah dipersiapkan untuk membayar tanggungan hutang, asuransi, keperluan rumah tangga, dlsbg. Sehingga netto pendapatan masing-masing tidak dapat disamaratakan. Juga yang harus diingat, pendapatan tersebut harus disimpan selama setahun.

Baru diwacanakannya kebijakan ini di akhir periode pemerintahan Jokowi menimbulkan pertanyaan. Apakah terdapat tujuan terselubung di balik wacana tersebut? Tentu hanya Jokowi dan pihaknya yang tahu pasti. Tapi hal tersebut dapat diperkirakan dengan menalar kaitannya wacana tersebut terhadap isu Jokowi dalam Pilpres 2019.

Walaupun sebagian besar Lembaga Survei menempatkan elektabilitas Jokowi saat ini berada pada urutan pertama, disusul Prabowo di urutan kedua dan AHY di urutan ketiga. Isu-isu besar yang menghajar Jokowi akhir-akhir ini dapat menjadi duri dalam upayanya untuk memperoleh kembali singgasana RI 1.

Isu Jokowi Dinilai Tidak (lagi) Merakyat.

Awal kemunculan Jokowi pada kancah perpolitikan nasional adalah ketika ia tampil menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan ciri khas blusukan. Bahkan kebiasaan Jokowi tersebut sempat juga ditiru beberapa kepala daerah lain yang ingin pula menaikkan elektabilitasnya.

Tradisi blusukan  tersebut yang mendongkrak elektabilitas Jokowi jauh melampaui tokoh nasional lain.

Akan tetapi, imej “Jokowi pemimpin rakyat” semakin lama kian luntur dikarenakan banyaknya kebijakan Jokowi selaku presiden yang dinilai tidak lagi berpihak kepada rakyat kecil. Seperti pencabutan subsidi BBM dan listrik sampai morarotium PNS yang mengakibatkan tertutupnya penerimaan PNS untuk beberapa tahun ke depan. Serta kontradiksi janji Jokowi saat masa kampanye dengan kebijakan yang digalakkan.

Isu Jokowi Pemimpin Diktator

Kita tahu akhir-akhir ini isu pemerintahan totaliter menguat. Berawal saat Menkopolhukam Wiranto mengeluarkan peraturan tentang pembubaran ormas anti-Pancasila (Perppu Ormas), yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berserikat yang merupakan amanat reformasi Indonesia. Meskipun telah terbukti HTI sebagai gerakan politik anti-pancasila, tapi oposan politik jokowi mampu membuat propaganda yang menghasilkan kesan Jokowi pemimpin diktator.

Selain itu, Jokowi juga terlihat ketat dengan pihak yang berseberangan dengan dirinya. Terlihat dari banyaknya pihak oposisi yang terjerat UU ITE.

Dan yang masih hangat adalah berubahnya UU Penghinaan Presiden menjadi delik umum. Ini semakin menegaskan citra Jokowi sebagai Pemimpin diktator. Tapi, semua itu pastilah merupakan hasil usaha oposan.

Isu Jokowi Anti Umat Islam Politik

Keberadaan umat Islam politik memiliki pengaruh besar pada perpolitikan Indonesai. Mulai dari Pemilu pertama 1955 hingga Pilkada DKI 2017, kesemuanya menunjukkan betapa besar pengaruh umat Islam politik.

Umat islam politik tersebut adalah para loyalis HTI, FPI, ormas-ormas Islam yang lain yang lebih dekat dengan parpol-parpol oposisi rezim Jokowi, yang saat ini lebih dekat dengan parpol oposisi pemerintah.

Saat ini Jokowi memang nampak dekat dengan NU dan Muhammadiyah. Terbukti dengan seringnya Jokowi sowan ke Ulama dan Pondok Perantren besar.

Kurangnya pendekatan Jokowi masih pada kalangan elite Islam nusantara saja. Belum menyentuh akar rumput NU dan Muhammadiyyah. Mengingat adanya Khittah NU yang melarang warga NU berpolitik secara lembaga. Selain itu, loyalis kedua ormas Islam asli Indonesia tersebut tidak begitu gemar bermain pada kancah perpolitikan.

Harmonisasi Zakat dan Pajak Sebagai Awal Pengubahan Citra (?)

Tiga isu tersebut, jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, akan menjadi masalah besar yang dapat menjagal Jokowi pada Pilpres 2019. Saat ini, kedua belah pihak antara Jokowi dan Prabowo selaku firgur terkuat sedang gencar-gencarnya membuat serangan dengan penggorengan isu untuk menggiring opini publik.

Harmonisasi Zakat dan Pajak dinilai dapat menjadi upaya menuntaskan salah satu dari isu tersebut. Sekaligus membalikkan keadaan. Kebijakan tersebut akan menimbulkan kesan bahwa ”Jokowi pemimpin pro-muslim” atas penyelarasan urusan agama dan negara itu.

Banyak dikalangan oposan Jokowi yang menghendaki terbentuknya Negara Syariah, Hukum Syariah dan Pemimpin Syariah. Wacana ini dengan pengemasan propaganda media massa yang ciamik akan sedikit meneduhkan umat Islam fundamentalis, setidaknya sedikit berpihak padanya.

Selain itu, bertambah banyaknya kuota haji merupakan prestasi tersendiri bagi Jokowi dalam pandangan umat muslim. Juga seringnya Jokowi meet-up  dengan para ulama untuk membahas permasalahan bersama menjadi point plus jokowi.

Kelompok Islam politik memang sedikit dibanding kelompok Nahdliyyin. Akan tetapi, mereka memegang peran sentral dan strategis.

Kabarnya Jokowi akan menggendeng Cak Imin dalam Pilpres 2019. Cak Imin dinilai warga Nahdhiyyin sebagai potret ideal dan representsi pemuda NU serta Panglima Santri Nusantara. Jika itu terjadi, maka semakin berhasil Jokowi menambal cacat figurnnya.