Peringatan Hari Santri Nasional sudah memasuki tahun keempat sejak disahkan oleh presiden Joko Widodo melalui Keppres No 22 Tahun 2015. 

Sudah menjadi informasi umum bahwa Hari Santri menjadi satu bentuk apresiasi atas jasa ulama, kiai dan santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lebih detailnya lagi sebagai napak tilas keluarnya fatwa Resolusi Jihad yang mampu menggerakan massa untuk ikut “tawuran” pertempuran 10 November di Surabaya.

Di sini menanggapi Hari Santri menjadi sangat tidak relevan jika ditujukan untuk menuntut penolakan bahkan pencabutan Keppres tersebut. Aksi penolakan hanya akan membuat gaduh anak bangsa dengan tema sepele. 

Akan tetapi, mendiskusikan perihal kekurangan dalam Hari Santri tentunya sah-sah saja. Toh, salah satu hari besar santri tersebut bukan berarti tanpa cacat. Pembahasan ini juga sebagai bentuk upaya untuk menjadikan Hari Santri lebih baik lagi.

Membicarakan Hari Santri, maka objek yang pertama dilihat adalah kata santri itu sendiri. Di sini banyak sekali pendefinisian santri, baik yang dilakukan oleh peneliti luar negeri ataupun dalam negeri. 

Semisal pendefinisian Clifford Geertz, salah satu antropolog Amerika yang pernah meneliti tentang Islam Jawa, menggunakan istilah santri ini untuk menyebut orang Islam yang mengamalkan ajaran agamanya secara konsisten. Sedangkan Nurcholis Majid mengartikan santri sendiri berasal dari kata “sastri” yang berarti melek huruf, atau dari bahasa Jawa “cantrik” yang berarti orang yang mengikuti ke mana pun gurunya pergi.

Begitu juga definisi dari sastrawan kondang, Gus Mus, yang menyebut santri bukan orang yang mondok saja tetapi siapa pun yang berakhlak santri, yang tawadhu’, tawadhu’ kepada orang alim, kalian namanya santri. KH Maruf Amin sendiri memaknai sebagai oranng yang ikut kiai dan setuju dengan pemikiran serta turut dalam perjuangan kaum santri.

Jelas di sini tidak ada pemaknaan tunggal mengenai santri. Sehingga tidak jelasnya definisi santri sendiri sering dimanfaatkan sebagai alat legitimasi politik suatu kelompok kepentingan, yang kerap kali melakukan delegtimasi terhadap kelompok lainnya yang kalah dominan. Tentunya hal ini akan menjadi preseden buruk bagi istilah santri.

NU dan Klaim Kesantrian

Banyak kalangan membantah bahwasanya Hari Santri hanya milik satu kelompok ormas, Nahdlatul Ulama saja. Pendapat tersebut secara konsep memang bisa dibenarkan bahkan sulit dibantah. Tetapi secara praktik, hal tersebut tidak terkonfirmasi dengan baik.

Rujukan yang selalu digunakan yakni Hari Santri sebagai harinya individu yang memiliki kedekatan dan berperilaku seperti santri. Tentunya definisi ini mengakomodasi semua kelompok tanpa terkecuali karena dengan nilai-nilai universalnya. Tetapi akan lain ceritanya dengan beberapa kasus yang ada dengan aksi penolakan atas nama titel santri.

Kasus Sandiaga Uno salah satunya, yang diprotes oleh banyak orang karena disebut-sebut sebagai santri post-Islamisme. Tentunya pangkat santri yang selalu dipermasalahkan menjadi salah satu bukti belum beresnya konsep kesantrian. 

Sayangnya, gelar santri tersebut dianulir sendiri oleh mereka yang mendaulat sebagai kendaraan politik kaum santri. Kita tahulah siapa saja yang tidak setuju dengan julukan yang disematkan kepada mantan Wakil Walikota DKI tersebut.

Tindakan tersebut memaksa kita mengocok ulang kembali mengenai wacana kesantrian. Di sini muncul problem baru, sebenarnya siapa yang berhak menilai seseorang sebagai santri?

Jika merujuk definisi yang sering dipakai, tentu sah-sah saja jika seseorang menyandang gelar santri sebagai orang yang memiliki kedekatan dengan kiai dan mau berjuang bersama santri. Terjadinya pro-kontra tentang siapa yang pantas menyandang titel santri menjadi risiko dari pemaknaan secara luas mengenai santri.

Dari kasus di atas sedikit menjelaskan bahwa kata santri dalam tataran praktik sendiri masih cukup eksklusif. Pemaknaan secara umum belum bisa diterima sepenuhnya dikarenakan cenderung mengeliminasi cita rasa kesantrian yang identik dengan pemondokan.

Melihat situasi yang demikian dikhawatirkan, jangan-jangan hakikatnya Hari Santri ada hanya diperuntukan sebatas pada komunitas pesantren saja. Tentunya pesantren yang dimaksud sebagai lembaga pendidikan yang memenuhi unsur, kiai, masjid, asrama, dan kitab kuning. 

Tidak adanya salah dari empat unsur tersebut, maka belum bisa dikatakan sebagai pesantren. Masalah inilah yang sering menjadi perdebatan dua ormas besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah.

Saya menduga, sebenarnya pemaknaan secara longgar yang sering digunakan belakangan ini untuk menjelaskan kata santri bisa jadi sebagai dalih supaya bisa diterima oleh semua kalangan. Ya, semoga dugaan saya ini salah.

Di sini NU kembali menjadi entitas tunggal yang mampu menasbihkan sebagai organisasi kesantrian dengan menguasai klaim definisi santri dibanding ormas lainnya. Mengapa NU? Karena NU menjadi ormas pengusul adanya Hari Santri Nasional dengan ratusan ribu pesantren yang berafiliasi dengannya.  

Meminjam gagasan Raymond Williams (1983) tentang budaya populer melalui aktivitas artistik, di mana praktik-praktik itu diandaikan untuk menandakan atau menjadi peristiwa yang menciptakan makna tertentu. 

Jika dikaitkan NU menarik perhatian publik dengan menjadikan Hari Santri sebagai simbol populer yang bisa dikenal skala nasional. Posisi ini sebagai penegasian bahwa NU sebagai satu-satunya ormas representasi dari dunia santri.

Otomatis dari kekuatan tawar NU di atas mampu mendominsi penafsiran atas kata santri. Situasi ini membawa publik secara tidak langsung selalu merujuk pada pemaknaan santri yang didefinisikan oleh ormas berlambang bola dunia tersebut.