Setiap tanggal 22 Oktober, secara resmi pemerintah menetapkan sebagai hari santri. Terlepas dari polemik yang mengiringi penetapan hari santri tersebut, setidaknya pemerintah mengapresiasi betul dan mengakui peran santri dalam historisasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Polemik itu wajar karena tanggal dan dasar penetapan tersebut lekat dengan sejarah Resolusi Jihad yang dicetuskan oleh Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari yang merupakan pendiri dan Roisul Akbar Nahdlatul Ulama. Nuansa politis pun seakan sangat kentara sekali karena hal itu merupakan salah satu materi kampanye presiden Jokowi kala itu.

Tanggal 22 Oktober 1945 merupakan tanggal yang diyakini kaum santri sangat sakral, karena merupakan fatwa jihad pertama kalinya diserukan bahwa, “membela tanah air dari penjajah hukumnya fardlu ‘ain atau wajib bagi setiap individu”. Maka yang terjadi kemudian seakan penetapan hari santri itu membuat sekat antara kalangan santri dan non santri.

Hal ini pula yang kemudian seolah-olah meniadakan peran ormas Islam selain NU dalam perjuangan menumpas penjajah dari tanah air Indonesia. Toh, akhirnya Presiden Joko Widodo menyetujui dan menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri nasional dengan dasar hukum Keppres no 22 tahun 2015.

Tulisan ini tidak dalam rangka membahas dan memperpanjang polemik tersebut. Akan tetapi, bagaimana peran santri dalam mengisi hari-hari pasca kemerdekaan diraih dan sumbangsih nyata dalam usaha membangun negeri ini?

Euforia menyambut hari santri sejak penetapan tersebut sangat marak di pesantren-pesantren, khususnya pesantren yang berbasis nahdliyyin. Berbagai acara dilakukan, seperti khotmil qur an ribuan majlis, lomba qiroatul kutub, pembacaan sholawat nariyah, kirab dan pawai santri, seminar-seminar dan sebagainya.

Tentu hal itu bermaksud untuk membangun spirit para santri dalam belajar dan meningkatkan prestasinya. Akan tetapi,ada banyak persoalan yang setidaknya perlu menjadi perhatian, tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga para santri sebagai kaum yang ikut menbidani negeri ini berdiri.

Berbagai persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, kriminal dan berbagai persoalan kemajuan IPTEK dengan pengaruh negatifnya sangat mengakar sekali. Persoalan-persoalan tersebut tidak hanya terselesaikan dengan seminar, debat kusir, tanpa adanya tindakan yang langsung menyentuh jantung permasalahan.

program-program yang seharusnya menjadi main project mestinya adalah pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan usaha kecil menengah serta pemantapan sikap-sikap relegius ummat. Meskipun kita yakin bahwa program-program tersebut sudah ada, alangkah baiknya jika diperluas dalam skala massif, baik dari segi anggaran maupun sasaran. 

Selain persoalan tersebut di atas, yang tidak kalah penting adalah bagaimana menumbuhkan sikap-sikap yang selama ini yang di teladani para santri. Pesantren sebagai kawah candradimuka membentuk berbagai sikap dan karakter seorang yang bersahaja, sederhana, menghormati, peka sosial, dan sikap-sikap baik lainnya.

Dengan berbekal sikap tersebut, tentu di mana pun santri berada, setelah lulus dia mampu memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan dan komunitasnya. Pemerintah dengan berbagai perangkat yang dimilikinya tentu sangat diharapkan peran dan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, baik melalui perangkat hukum, anggaran, maupun sumber daya manusia yang dimilikinya.

Salah satu contoh, beberapa tahun yang lalu pemerintah membuat terobosan dengan memadukan keunggulan sistem pendidikan formal dan kelebihan sistem pendidikan pesantren. Program tersebut berupa Sekolah Berbasis Pesantren (SBP) yang mulai berlaku tahun 2008.

Jika di pesantren sangat lekat dengan nuansa dan budaya kemandirian, ketaatan dalam beribadah, pengabdian, daya juang dan tentunya moralitas, maka materi dalam pendidikan formal adalah pengetahuan umum berupa sains, teknologi, budaya dan sastra. Integrasi kedua sistem pengajaran tersebut bertujuan siswa tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual saja, akan tetapi juga memiliki sikap spiritual secara bersamaan.

Hal ini sekaligus merupakan bukti bahwa siswa yang tidak pernah mengenyam pendidikan di dunia pesantren ternyata juga memiliki sikap-sikap dan kultur kepesantrenan yang selama ini hanya diperoleh melalui pendidikan pesantren (boarding school).

Adapun inti sari dari program SBP tersebut terangkum dalam istilah 17 kultur kepesantrenan, yaitu:

  • Tafaqquh fiddin/pendalam ilmu agama.
  • Muqim/mondok.
  • Tho’at/ketaatan.
  • Uswatun hasanah/keteladanan.
  • Sholih/kesalehan.
  • I’timad ‘alannafs/kemandirian.
  • Intidhom/kedisiplinan.
  • Tasamuh/toleransi.
  • Zuhud/kesederhanaan.
  • Ikhwah, Ta’awun/kesetiakawanan, tolong menolong.
  • Ikhlas/ketulusan.
  • Qona’ah
  • Sabar/ketabahan.
  • Istiqamah/konsisten.
  • Mujtami’iyyah/kemasyarakatan.
  • Nadhofah/kebersihan.
  • Tawadhu’/rendah hati.

Begitu besar peran santri dalam upaya meraih kemerdekaan, sehingga ada satu tanggal yang secara khusus untuk mengingatkan kita akan peran tersebut. Mengingkari peran serta santri dalam tegak berdirinya negeri ini merupakan sikap ahistoris yang cenderung melupakan para pahlawan-pahlawan terdahulu kita.

Apabila ke 17 kultur kepesantrenan tersebut dilaksanakan secara kolektif, maka optimisme akan negeri ini menjadi negeri yang “baldatun thoyyibatun wa rabbun ghofur” sungguh bukan slogan semata.