Polemik e-Budgeting saat ini menyita ruang diskusi publik di Indonesia, khususnya Jakarta. Banyak orang dari awam sampai politisi mengomentari dan ikut-ikutan meramaikan suasana ini. Hangatnya pesta demokrasi pasca-kemenangan Joko Widodo atas Prabowo masih terasa, dan tidak redup.

Memang secara fakta, polemik ini tidak sehangat periode-periode menjelang pilpres dan beberapa lama setelah pilpres. Tidak ada eskalasi. Maka, penulis merasa bahwa hal ini layak untuk diangkat dan kita bahas bersama-sama sambil menikmati suguhan teh manis atau kopi pahit hari ini.

E-Budgeting adalah sistem informasi dan teknologi yang memberikan pelayanan data dan fungsi kontrol dalam sistem anggaran. E-Budgeting memiliki satu fungsi yang cukup krusial dalam melakukan anggaran. Semua terekam di dalam dunia maya. 

Kelebihan-kelebihan e-Budgeting terhadap penganggaran manual adalah keteraturan dan akuntabilitas. Keteraturan, dalam artian, semua sistem itu disusun secara rapi, agar terorganisasi. Paling mudah adalah program Microsoft Excel. Dengan menggunakan *software* ini, kita dengan mudah menyortir data sesuai dengan keinginan.

Akan tetapi, dalam sistem e-Budgeting, butuh sebuah platform yang lebih besar dari Ms. Excel karena ini berbicara tentang big data alias data besar. Data yang besar ini harus tersusun secara integratif dari berbagai aplikasi.

Orang-orang yang paham secara detail tentu orang-orang ICT yang langsung terjun dalam hal ini. Setiap sistem dibuat berbeda. Khusus di Jakarta, sistem e-Budgeting dibuat secara teratur.

Keteraturan ini dilengkapi juga dengan sebuah sistem *cloud* yang mumpuni. Maksud dari sistem *cloud* ini adalah sistem yang terintegrasi dengan internet. Dalam era industrialization 4.0, Internet of Things (IoT) menjadi sangat penting.

IoT memberikan pengaruh krusial. Artinya, ketika kita melakukan perubahan data, hal tersebut akan bisa langsung diketahui oleh pihak-pihak terkait yang memiliki akses untuk hal tersebut.

Akuntabilitas. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah hal lain yang menjadi tujuan dari sistem e-Budgeting. Setiap input data, perubahan, dan kecocokan antara yang tercatat di e-Budgeting dengan realisasi harus dicocokkan untuk menghindari bias. Setiap effort dan resources harus memiliki kesinambungan antara anggaran dan realisasi.

Yang terakhir adalah keterbukaan. Keterbukaan adalah nilai tambah yang menjadi sangat krusial. Mengapa? Karena dengan sistem open governance, rakyat ikut terlibat dalam mengawasi anggaran yang ada. Maka sistem e-Budgeting adalah sebuah sistem yang sangat baik sebetulnya.

Sistem kontrol ini seperti sebuah rel yang menjadi fondasi untuk lajunya sebuah kereta yang disebut dengan “pemerintah”. Pemerintah yang benar akan menggunakan e-Budgeting untuk mempercepat laju. E-Budgeting tidak pernah menjadi penahan dan penghambat pembangunan.

Ibarat rel kereta api, sistem ini merupakan penjamin percepatan pembangunan. Seperti kereta memerlukan rel untuk melaju dengan sangat cepat, demikian juga sebuah pemerintahan bisa berjalan dengan sangat cepat jika ada e-Budgeting.

Dari sini, tidak ada alasan untuk melihat e-Budgeting sebagai sebuah sistem yang jelek. Mungkin Anies saat ini harus lebih rendah hati, belajar dari Ahok dengan setiap idenya tentang pembangunan.

Ide pembangunan Ahok ini sangat baik untuk dijalankan. E-Budgeting bukan suplemen, tapi sebuah hal yang bersifat compulsory alias sebuah keniscayaan.

Lagi pula, sistem e-Budgeting adalah sebuah benda mati yang tidak bisa dipersalahkan. Sistem yang salah itu kalau zaman ini masih melakukan perhitungan manual. Nah, itu baru bisa dibilang ketinggalan zaman.

Sistem komputer berkembang dengan pesat, dan bisa digunakan sebagai alat ukur kemajuan sebuah kota. Kalau memang Anies konsisten, seharusnya dia mendukung. Mengapa? Karena ide dasarnya adalah “Maju kotanya, bahagia warganya”. Ide ini harus diingatkan lagi kepada Anies.

Kalau bicara tentang lem Aibon senilai 82 miliar, lebih baik tidak usah beli lemnya. Beli saja pabriknya sekaligus. Lalu kalau bicara tentang pen senilai ratusan miliar, kenapa tidak dibeli pabriknya?

Kalau memang komputer satu unit seharga 15 jutaan, kenapa tidak bikin saja sekolah “gaming” yang speknya butuh sampai segitu? Laptop saya saja nilainya hanya 7 jutaan, tapi sudah bisa menghasilkan berapa puluh juta. Kenapa harus sampai laptop 15 juta?

Artinya, dari sistem e-Budgeting, bukan hanya anggaran diawasi dan dikontrol. Fungsi e-Budeting Ahok ini memang benar-benar bisa meluruskan pikiran. Meluruskan akal sehat. Sistem yang terbuka ini bisa membuka kewarasan dan menjaga keseriusan sebuah pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Selama ini kita tahu bahwa sosok Ahok ini adalah fenomenal dalam karier politiknya. Kariernya cemerlang. Pencapaiannya masih membekas dan terus ada di dalam memori rakyat Indonesia, terkhusus Jakarta.

Maka sebuah artikel yang sifatnya teknis, rasanya kurang greget jika tidak disisipi humanisme. Dan itulah gaya penulisan yang penulis miliki. Semoga saja dengan pembahasan teknis e-Budgeting ini,

ada rasa hati yang tergugah atas pencapaian yang sudah dibangun di era sebelumnya, yakni Jokowi, Ahok, dan Djarot. Selamatkan uang rakyat, dan rakyat berhak tahu uangnya dipakai untuk apa saja.

Dan pada akhirnya, tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa hanya maling yang mengatakan sistem e-Budgeting jelek. Siapa sih yang ngomong?