Situasi carut-marut yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, seyogyanya imbas dari pertarungan politik tahun 2014, dimana sentimen negatif berbau SARA dijadikan sebagai alat mengganyang antar pesaing politik. Berlanjut terus hingga 2016 dan 2017, pertarungan politik para kelompok elit ini semakin tidak sehat.

Tidak tanggung-tanggung, masyarakat akar rumput turut dilibatkan dan disulut melalui sebaran jutaan informasi beraroma kebencian dan penghasutan. Isu komunisme, sentimen rasis anti-china, sentimen keagaman, dan lainnya, semakin massif digalangkan di ranah-ranah media komunikasi.

Ditambah lagi dengan semakin melebarnya kesenjangan ekonomi antar kelas di masyarakat, serta tidak terkendalinya harga barang-barang kebutuhan pokok, menjadikan pertarungan politik antar kelompok elit semakin memanas. Akibatnya, warga terdampak yang mengalami kesulitan dalam situasi krisis, mudah untuk disulut dan diprovokasi.

Manuver-manuver berbagai aktor politik perlahan-lahan mulai dilancarkan: oleh militer, kelompok sipil radikal, dan agen partai politik. Berbagai wacana mulai didengungkan, demi perebutan simpati rakyat. Berbagai baliho dan spanduk milik berisikan jargon simpati rakyat, banyak bertebaran di lingkungan masyarakat akar rumput. Semiotika seperti ini merupakan bagian dari reproduksi wacana tarik-menarik relasi kekuasaan. Situasi sosial-politik yang tak menentu, selalu menjadi ajang medan unjuk kekuasaan oleh berbagai aktor politik.

Dalam situasi ini, para aktor politik memainkan perannya bagaimana ia bisa mem-vermak dirinya menjadi seolah yang hebat, super hero, gagah dan tegas. Dengan situasi yang tidak menentu, perlahan-lahan masyarakat dibuat “seolah muak” dengan status quo rezim yang tak kunjung memberikan perubahan positif bagi situasi ekonomi-politik nasional.

Disinilah ujiannya: bahwa masyarakat dituntut untuk kritis terhadap rezim status-quo. Sayangnya, wacana kritisisme masyarakat terhadap rezim tidak diimbangi dengan data-informasi yang akurat. Selain permasalahan kurangnya tradisi literasi di masyarakat, ketidakmampuan masyarakat dalam menyaring-memvalidasi informasi yang ia konsumsi, menjadikan kritisisme masyarakat terlihat dangkal. Pada posisi ini, masyarakat dengan mudah menerima dan mengkonsumsi persebaran wacana yang justru simpang siur dan palsu (hoax).

Sebagian masyarakat yang terprovokasi oleh informasi hoax ini, kemudian semakin rajin membuat barisan organisasi, hingga aksi massa. Dalam lokus demokrasi, fenomena seperti ini adalah lumrah, sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat yang dijamin oleh rezim hak asasi manusia. Problemnya baru muncul kemudian, dimana kebebasan ini digunakan justru untuk memberangus kebebasan lainnya: kebebasan bagi wacana lain yang hendak dikemukakan di ruang publik.

Pada konteks ini, demokrasi sedang diuji dan sedang mempertaruhkan dirinya sendiri. Fareed Zakaria seorang jurnalis Amerika, menyebut fenomena tersebut sebagai kebangkitan dari demokrasi yang tidak liberal (the rise of illiberal democracy). Demokrasi di satu sisi mengakui logika bahwa posisi mayoritas (keumuman, the common) sebagai acuan aturan bernegara. Namun sayangnya, logika ini justru rawan terjerembab pada otoritarianisme.

Otoritarianisme yang mensandarkan dirinya pada kedaulatan organis (dalam hal ini Negara), selalu melegitimasikan dirinya pada “kesepakatan umum, mandat rakyat banyak”. Salah satu bentuk yang paling eksplisit dari logika otoritarianisme ini, mewujud pada bentuk “voting”/mekanisme pemilihan suara. Pada praktik di berbagai negara, model otoritarinisme ini juga tidak memberikan kesempatan bagi “suara yang lain” untuk mengekspresikan atau mengungkapkan dirinya.

Tegangan Yang Umum-Publik

Logika formal demokrasi yang menyandarkan dirinya pada keumuman, pada dasarnya diakui dan dibenarkan oleh orang yang paling demokratis sekali pun. Namun tentu, demokrasi yang hanya didasarkan pada logika formalisme tersebut akan terus menjadi masalah, karena ia tidak diiringi dengan substansi dan ruh dari demokrasi itu sendiri, yakni soal kebebasan dan kesetaraan di dalamnya.

Kondisi ini persis seperti yang dialami oleh Indonesia pada era Orde Baru. Dari segi formalitas, Indonesia terlihat demokratis. Ini ditandai dengan adanya Pemilihan Umum, Perwakilan Parlemen, Sistem Multipartai, hingga adanya jubah distribusi kekuasaan diantara tiga institusi (Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif).

Namun kesemua elemen penopang negara demokrasi tersebut, sekali lagi hanyalah sekedar formalitas. Pada praktik dan esensinya, kesemua kondisi tersebut dikendalikan secara total oleh rezim penguasa Orde Baru. Misalnya pada konteks Pemilihan Umum, Orde Baru sudah mengkontrolnya mulai ditataran nasional hingga desa-desa agar masyarakat memilih Golkar. Bila tidak memilih Golkar, masyarakat tersebut akan di-cap subversif dan PKI.

Pada perwakilan parlemen, pun kontrol rezim pusat sangat menentukan sekali siapa saja yang berhak dan dapat mencalonkan dirinya untuk duduk di kursi parlemen. Dalam hal keberadaan multipartai Pemilu Indonesia era Orde Baru, sekalipun rezim mengakui adanya berbagai partai, namun keberadaan tersebut dibatasi hanya menjadi 2 partai dan 1 golongan.

Lagi pula dari segi historis, fusi partai menjadi dua partai adalah bentuk pengkerangkengan rezim untuk mengontrol keberadaan lawan politiknya agar lebih muda dikalkulasi dan dikendalikan.

Meski di era Orde Baru, tiga institusi ala pemikiran republikan perancis diakui (dimana distribusi kekuasaan mencakup pada kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif), namun pada praktiknya pihak Eksekutif pada rezim Orde Baru itu sendiri justru yang memiliki kekuasaan yang absolut, yang bahkan bisa mengintervensi institusi yudikatif maupun legislatif.

Intervensi eksekutif rezim Orde Baru terhadap instansi yudikatif misalnya, kala itu dari segi hukum ia dibenarkan dengan terbitnya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Lewat Undang-undang ini, pengadilan kehilangan independensi institusinya, yang dimana Undang-undang tersebut memberi legitimasi kepada eksekutif untuk turut campur urusan administrasi dan keuangan peradilan itu sendiri.

Selain itu, rezim Orde Baru banyak melakukan intervensi terhadap hakim untuk memberikan putusan yang berat terhadap lawan-lawan politik rezim. Banyak dari peradilan di era Orde Baru, yang berisikan skenario dan rekayasa kasus semata. Akibatnya, era Orde Baru menjadikan negara hukum yang berdasarkan Keadilan dan Kemanusiaan hanya sekedar jargon dan ilusi semata.

Kesemua fenomena otoritarianisme dan intervensi kekuasaan rezim Orde Baru ini, dilegitimasi atas nama “yang umum/yang publik/kepentingan nasional”. Rezim seolah-olah berhak memutuskan secara absolut apa yang disebut sebagai kepentingan umum, tanpa masyarakat tahu terlebih dahulu “apa itu umum”, “umum itu siapa”, dan “mengapa itu umum”.

Padahal, pendefinisian yang umum itu sendiri tidak bisa dilangsungkan secara instan, atau bahkan taken for given. Ia adalah suatu pergulatan dialog antar subyek-subyek yang beragam dan saling berbeda. “Yang Umum” ataupun “Kepentingan Nasional”, pada dasarnya lahir dari diskursus ruang publik yang komunikatif, dialektis, dan rasional.

Artinya, rumusan atas “kepentingan umum” melibatkan argumentasi dari banyak subyek-pihak di dalamnya, tidak bisa dirumuskan dari satu perspektif kepentingan saja. Misalnya kepentingan proyek reklamasi teluk Jakarta, argumentasi dalam isu yang dianggap “kepentingan umum” tersebut tidak hanya bisa berbicara mengenai pariwisata, pembangunan resort, atau bahkan invansi ekonomi china, tapi juga melibatkan argumentasi-narasi mengenai nelayan maritim, ekologi, dan lain sebagainya.

Hal ini berarti, bahwa perumusan suatu kebijakan “atas nama kepentingan umum”, tidak disandarkan pada logika formal kepentingan mayoritas, tapi juga melibatkan argumentasi lain-alternatif. Artinya, “Kepentingan Umum” akan an sich menjadi “Kepentingan Umum”, selama ia partisipatif terhadap warga umum secara keseluruhan, termasuk yang memiliki “suara lain”.

Setiap warga dalam keumuman ini, berposisi setara dan bebas. Adapun pembatas kesetaraan dan kebebasan warga adalah, selama ia tidak merenggut atau memotong akses warga lain untuk mencapai kesetaraan dan kebebasan. Dalam posisi ini, demokrasi tidak lagi menjadi sekedar jubah formilnya semata, tapi ia sedang bergulat dan berproses bersama substansinya itu sendiri.

Jurgen Habermas, pemikir filsafat dan sosiologi dari Jerman, menyebut kondisi ini adalah kondisi ideal suatu ruang publik komunikatif. Suatu ruang publik atau institusi publik, idealnya tidak despotik atas satu kepentingan politik tertentu. Alih-alih bercorak despotik, ruang publik ideal memiliki tatanan norma dan etika yang rasional, demi menghasilkan produk komunikasi yang progresif.

Bilamana suatu institusi publik tercoreng kesehatan tubuh dan rasionya, lalu beralih dan berubah menjadi despotik, atau bahkan populis, maka sifat populisnya tersebut akan merongrong keajegan struktur hukum yang mapan. Padahal struktur hukum tersebut dikondisikan demi mencapai keadilan yang terukur, dan fair bagi semua phak.

Kondisi demokrasi Indonesia yang hari ini menghasilkan populisme, sekalipun ia merupakan gejala alami suatu negara demokrasi, namun ia adalah symptom-penyakit bagi demokrasi itu sendiri. Populisme radikal kanan yang bercorak pada politik identitas, justru dapat merobohkan fondasi rasionalitas ruang publik, demokrasi serta keajegan rasional negara hukum.

Celakanya, hari ini kita menemukan hal tersebut. Populisme berbicara atas nama yang umum, yang mayoritas dan berangkat dari masyarakat yang nir-pengetahuan rasional. Otoritarianisme berbicara hal yang sama, namun berangkat dari institusi rezim penguasa. Kedua-duanya sekalipun aktor yang seolah berbeda, namun memiliki hakikat dan esensi yang sama: tidak menerima argumen yang rasional, tidak bersifat dialektis, dan tidak menerima keberagaman atas “suara yang lain”. []