Reformasi birokrasi bisa diartikan sebagai suatu langkah upaya dalam pemerintah untuk mencapai pemerintahan yang good governance serta melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Dimana dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di dalamnya termasuk terdapat aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.  

Karena pada dasarnya reformasi birokrasi ini dilaksanakan untuk menata sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, dan bisa dikatakan reformasi birokrasi ini merupakan hal terpenting dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bisa dikatakan pula bahwa reformasi birokrasi adalah suatu upaya dalam proses pembaharuan serta perubahan yang mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan  dalam mencapai  tujuan untuk terwujudnya tatanan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan tentunya  disertai para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas tinggi, memberikan pelayanan publik pada masyarakat  secara prima, serta setulus hati untuk memperoleh kepercayaan publik dan mempunyai sikap yang produktif.

Seperti yang kita ketahui saat ini upaya pembenahan pada problematika reformasi birokrasi  bisa dikatakan masih belum optimal, hal tersebut dikarenakan dengan adanya beberapa faktor penghambat yang mempengaruhinya.

Lalu apakah sebenarnya hambatan tersebut  dan terobosan-terobosan baru apakah yang perlu dilakukan dalam menutupi celah-celah  tindakan yang tak sepatutnya terjadi  di Negara ini, seperti  adanya kegiatan KKN yang sudah bisa diidentifikasikan sebagai penyakit  para birokrat di Negara Indonesia.

Padahal idealnya, jikalau birokrasi berjalan dengan tanpa adanya kegiatan korupsi,  maka hal tersebut mampu membuat roda-roda dalam pemerintahan mampu berjalan dengan baik sehingga mampu memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Mengapa demikian, karena jika tidak ada praktik korupsi tersebut membuat uang Negara yang bersumber dari pajak  Negara mampu di salurkan dengan benar-benar tepat sasaran karena tidak adanya tindakan penyelewengan.

Selanjutnya, langkah-langkah yang perlu di lakukan. Pertama ialah dengan melakukan transformasi diri, mengapa demikian dikarenakan sebelum melakukan transformasi kepemimpinan baik pada sektor atau pun level manapun, individu atau para ASN harus melakukan transformasi pada dirinya.

Transformasi diri ini bisa dikatakan sangat penting ibaratnya ini merupakan sebuah langkah kecil  dalam memulai sebuah awal perubahan yang lebih luas cakupan ke depannya.

Alasan lain mengapa transformasi diri ini penting  ialah karena sebelum kita melakukan transformasi pada bidang pelayanan publik atau pada manajemen nya, agar ke depannya kita tidak akan mengalami shock, karena pada hakikatnya penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan suatu keikhlasan cukup tinggi.

Dalam artian harus rela hati menempatkan diri pada tempat yang paling rendah dengan tujuan untuk melayani masyarakat, karena pada dasarnya tugas utama aparat ialah untuk membantu dan melayani masyarakat dengan seadil-adilnya.

Langkah kedua ialah, commitment leadership, di mana pada diri seorang pemimpin harus memiliki komitmen yang kuat dalam mengatur serta mengarahkan pada setiap kegiatan kelembagaan atau organisasi.

Selain itu pada diri seorang pemimpin juga harus memiliki sifat melayani, perhatian dan mengayomi  pada bawahannya  agar mereka dapat memberikan pelayanan yang berkualitas pula kepada masyarakat.

Pembahasan selanjutnya,  berkenaan mengenai akan di adakannya Pilkada tahun 2024, adapun beberapa hal yang perlu dilakukan dalam melakukan pembaharuan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan Pilkada yang akan datang, jadwal pelaksanaannya telah di tentukan yaitu pada 27 November 2024.

Kita bisa belajar dari Pilkada sebelumnya bahwasannya masih banyak sekali kasus money politic,  di mana masih banyak terjadi fenomena tersebut di berbagai daerah di Indonesia, untuk itu perlu dilakukannya reformasi birokrasi pada proses pelaksanaan Pilkada.

Adapun yang perlu ditekankan ialah sistem harus di perketat lagi, apalagi sekarang ialah era digitalisasi untuk itu pengetatan sistem sangat dan harus dilakukan, hal ini bertujuan agar pada proses Pilkada tidak ada hal yang bisa tidak terawasi secara intensif. 

Selain itu seleksi kepala daerah harus di sempurnakan, karena seperti kita ketahui cara-cara Pilkada membutuhkan ongkos yang sangat mahal, sehingga mengakibatkan banyak asumsi publik yang beranggapan negatif.

Adapun asumsi tersebut bahwasannya beranggapan bahwa nantinya apabila para pejabat tersebut berhasil menjadi kepala daerah maka akan berkeinginan untuk mengembalikan modal nya yang sebelumnya digunakan untuk biaya mencalonkan diri.

Sehingga bisa saja menyebabkan pejabat tersebut gelap mata yang mengakibatkan adanya suatu kegiatan melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang akhirnya akan berujung pada praktik korupsi. 

Untuk itu hal yang perlu dilakukan dalam melakukan pembaharuan terkait proses Pilkada ialah seharusnya Pilkada jangan membutuhkan biaya tinggi.

Selain pada Pilkada, hal lain yang perlu di perhatikan pada proses rekrutmen para pejabat juga harus di perketat dan selektif, karena banyak fenomena yang mana harusnya seleksi berdasarkan prestasi ini malah justru sebaliknya bisa karena posisi sosial nya atau karena adanya proses suap-menyuap. 

Sehingga meritokrasi pun tidak di jalankan dalam hal ini, maka paradigma seperti itulah yang harus diubah ke depannya.

Terobosan lain yang perlu dilakukan ialah, mengunci peran kepala daerah dalam menentukan anggota birokrasi, karena Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) disini ialah kepala daerah.

Seperti kita ketahui bahwasannya kepala daerah awalnya ialah orang politik yang bisa dikatakan belum begitu paham dengan sistem kepegawaian, oleh karena itu sebaiknya Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) jangan lagi dipegang oleh kepala daerah.

Tetapi ada baiknya jika diserahkan saja kepada karir tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN), instansi maupun lembaga atau di daerah misalnya yaitu kepada sekretaris daerah.

Karena dikhawatirkan jika masih saja diwenangkan kepada kepala daerah maka wewenang tersebut bakal disalah gunakan dalam proses jual beli jabatan, sebab sudah tidak asing lagi kasus tersebut sering terjadi di daerah-daerah, dan tentunya ini merupakan salah satu kegiatan yang melanggar atas hak orang lain.

Dikarenakan menyebabkan hilangnya kesempatan orang-orang yang benar-benar layak untuk memperoleh jabatan justru tersingkir karena tidak mempunyai cukup uang, maka hal ini tentunya keadilan ke depannya sangat perlu dan wajib untuk ditegakkan pada reformasi birokrasi di Indonesia.