Sebelum saya menyinggung soal Pidato Presiden pada tanggal 20 Oktober yang lalu, saya ingin menjelaskan soal kenapa pelantikan Presiden dilakukan pada tanggal 20 Oktober.

Sebenarnya, secara hukum, tidak ditemukan di peraturan perundang-undangan mana pun bahwa pelantikan Presiden harus dilakukan pada tanggal 20 Oktober. Konstitusi hanya mengatur durasi periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun.

Satu-satunya yang ditegaskan UUD 1945 adalah periode tersebut harus diawali dengan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan MPR atau DPR. Bahkan UU No. 17 Tahun 2014 jo. UU No. 42 Tahun 2014 jo. UU No. 2 Tahun 2018 jo. UU No. 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak menjelaskan kapan pelantikan Presiden dilakukan.

Sejak pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) presiden dan wakil presiden secara langsung yang dimulai tahun 2004, pelantikan presiden dan wakil presiden selama ini masih taat asas (konsisten) setiap tanggal 20 Oktober. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004 untuk periode pertama (20 Oktober 2004-20 Oktober 2009).

Kemudian untuk periode kedua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono dilantik pada 20 Oktober 2009 (untuk periode jabatan 20 Oktober 2009-2014). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dilantik pada 20 Oktober 2014 (untuk periode jabatan 20 Oktober 2014-20 Oktober 2019). [kumparan]

Sedikit mundur ke belakang, menurut Bayu Dwi Anggono, pelantikan dilakukan pada saat berakhirnya masa jabatan Presiden sebelumnya, agar tidak terjadi kekosongan jabatan Presiden. Mengenai tanggal 20 Oktober, merujuk pada perjalanan sejarah pergantian masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sejak era Presiden Gus Dur. Tepat 20 tahun lalu, Gus Dur mulai menjabat pada 20 Oktober 1999 setelah memenangkan pemilihan Presiden yang masih dilakukan oleh MPR.

Bahwa saat Gus Dur mengucapkan sumpah jabatan Presiden, belum terjadi amandemen UUD 1945. Saat itu Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Supremasi MPR saat itu menempatkannya lebih tinggi dari Presiden dan Wakil Presiden. Gus Dur dipilih oleh MPR sebagai Presiden pada 20 Oktober 1999 dan langsung dilantik oleh MPR pada hari yang sama.

Gus Dur dipilih dan dilantik MPR pada 20 Oktober 1999, jadi dihitung periode lima tahun sejak itu ketemu tanggal 20 Oktober 2004”. Maka sejak saat itu, tanggal 20 Oktober menjadi hari pergantian periode kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara itu, menurut Bivitri Susanti, yang dikutip oleh hukumonline.com, perhitungan tetap di tanggal yang sama, yaitu 20 Oktober ini dibenarkan karena sebagai konvensi hukum tata negara di Indonesia. Bahkan yang lebih tepat juga harus di jam yang sama. Kalau dicari di konstitusi dan undang-undang memang tidak ada, ini konvensi ketatanegaraan.

Bivitri menyebut ini sebagai cara untuk konsisten soal kesinambungan masa jabatan Presiden pasca reformasi. Pertimbangannya adalah memastikan tidak terjadi jeda kekosongan jabatan Presiden.

Pidato Presiden

Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 sudah selesai dilakukan pada hari Minggu, 20 Oktober 2019, di gedung MPR/DPR. Saya tidak menonton acara pelantikan tersebut melalui televisi. Bukan karena saya tidak punya televisi, melainkan buat apa nonton pelantikan para oligarki. Buang-buang waktu saja, pikir saya.

Saya bergerak untuk menulis ini sebab tadi siang saya membuka Twitter, saya melihat ada banyak cuitan dari warganet membahas soal isi Pidato Jokowi saat pelantikan tersebut. Setelah saya melihat beberapa twit kritik terhadap pidato sang presiden, saya mencoba mencari tahu apa sebenarnya isi pidato Jokowi tersebut.

Begini isi pidato Jokowi.

Kritik bagi Presiden

Lima poin isi pidato Jokowi tersebut adalah pembangunan sumber daya manusia, meneruskan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM, penyederhanaan birokrasi investasi, dan transformasi ekonomi.

Setelah saya membaca dengan saksama isi pidato Jokowi yang dirilis oleh Tempo tersebut, saya sama sekali tak menemukan kata atau kalimat yang keluar dari mulut sang presiden tentang HAM, Demokrasi, dan Pemberantasan Korupsi. Setelah membaca pidato tersebut, saya sangat pesimis bahwa pemerintahan Jokowi periode kedua ini stagnan dalam perlindungan HAM, Demokrasi, dan agenda Pemberantasan Korupsi.

Di saat hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya sedang terancam, pemberantasan korupsi akan mati karena lahirnya UU KPK yang baru, sehingga KPK tidak bisa lagi melakukan kerja-kerjanya akibat dari UU tersebut, presiden justru tidak peduli sama sekali untuk menyuarkan hal itu.

Padahal sama-sama kita ketahui bahwa ciri-ciri negara hukum dan demokrasi adalah dijaminnya kebebasan individu, adanya jaminan HAM, semua orang sama di mata hukum, adanya kebebasan pers, perlakuan adil untuk semua rakyat Indonesia, dilindunginya hak minoritas, dan lain sebagainya.

Dalam isu HAM, misalnya, kita tahu bahwa belakangan ini terjadi beberapa kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, yaitu meninggalnya beberapa mahasiswa oleh senjata Kepolisian pada saat melakukan aksi bulan September lalu, tragedi kemanusiaan di Papua yang tak kunjung selesai, perampasan tanah dan penggusuran rumah penduduk yang melibatkan aparat kepolisian dan TNI, dikriminalisasinya beberapa aktivis, baik menggunakan UU ITE maupun dengan kekerasan, aktivis lingkungan di Medan meninggal akibat pukulan benda keras di kepalanya, dan hingga kini belum terungkapnya dalang penyiraman air keras ke mata penyidik KPK Novel Baswedan.

Sampai saat ini, negara acuh tak acuh, tidak ada penyelesaian konkret apa yang terjadi belakangan ini. Negara justru membela diri seakan-akan tidak ada masalah.

Pak Jokowi, bapak tahukah bahwa setengah dari konstitusi kita berbicara soal HAM? Kenapa justru bapak tidak menjalankan Konstitusi negara ini?

Pak Jokowi, reformasi sudah 21 tahun dijalani, jangan sampai negara ini justru mundur seperti Orde Baru. Bapak tahukah apa saja amanat dari Reformasi? Kalau bapak tidak tahu, saya beri tahu, ya.

Ada enam tuntutan reformasi, pak, yaitu adili Soeharto dan kroni-kroninya, Laksanakan Amandemen UUD 1945 (ini sudah terlaksana, ya, pak) hapuskan Dwi fungsi ABRI, Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, Tegakkan Supremasi hukum, dan Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.

Kalaupun di periode kedua ini bapak tidak bisa melaksanakan semua 5 dari 6 tuntutan reformasi tersebut, paling tidak bapak bisa fokus dan serius soal pemberantasan korupsi sesuai dengan nawacita bapak pada periode pertama. Bagaimana caranya? Bapak harus tetap mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK; bapak harus segera mengeluarkan Perppu agar kembali ke UU yang lama.

Pak Jokowi, walaupun pidato bapak hari Minggu yang lalu sangat bergairah dan semangat membahas soal sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, cipta lapangan kerja dan UU pemberdayaan UMKM, penyederhanaan birokrasi investasi, dan transformasi ekonomi, negara ini tidak akan pernah maju kalau korupsi terus terjadi, pak. Semoga mata dan hati bapak terbuka, ya.

Salam hangat dari saya.