Panitia Workshop
1 tahun lalu · 437 view · 2 menit baca · Info 75354.jpg
Usman Hamid (Amnesty Internasional Indonesia)

HAM dan Perkara Kebebasan Berekspresi

Hak bukanlah apa yang diberikan seseorang kepadamu,
melainkan apa yang seorang pun tidak ambil daripadamu.

~ Ramsey Clark

Hak (right) dan kebebasan (freedom) merupakan dua aspirasi paling dasar dari manusia. Dikatakan demikian, sebab hak juga kebebasan adalah apa yang sering orang sebut sebagai kehendak naluriah, yang alami, sebuah laku yang manusiawi.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Usman Hamid (Amnesty Internasional Indonesia) saat memberi materi Social Media and Freedom of Religious Expression. Ia sampaikan itu dalam Workshop dan Kelas Menulis Qureta bertema Intoleransi dan Kekerasan atas nama Agama, Jumat (21/7/2017) di Hotel Onih Bogor.

“Hak dan kebebasan itu sesuatu yang fundamental. Keduanya tak bisa dicerabut dari akarnya, tak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia,” tegasnya.

Uraian-uraian tentang hak dan kebebasan sendiri, lanjut Usman, sering diperdebatkan dalam bentuknya sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Dan perbincangan seputar HAM, tambahnya, hanya bisa dipahami dari dua cara.

Pertama, dari sudut pandang yang agak positivistis (dari aspek hukum), seperti DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), kovenan-kovenan (perjanjian internasional) politik, sosial, maupun budaya. Kedua, dari aspek keyakinan individu (pemahaman pribadi),” jelas Usman.

Dari sudut pandang hukum, kiranya belum ditemukan titik temu mengenai rumusan HAM yang terbilang universal. Masih banyak yang tak bersepakat kata mengenai aturan-aturan apa yang boleh membatasi hak dan kebebasan berekspresi individu, misalnya.

Menurut Usman, perseteruan tersebut lebih disebabkan karena seringnya orang mencampurbaurkan isu HAM perspektif hukum dengan HAM menurut pemahaman pribadinya sendiri.

“Etnosentrisme ini ikut mempengaruhi. Sering orang mengukur (cenderung) budaya orang lain dengan budayanya sendiri. Jadi yang baik adalah apa yang menurutnya baik, menurut ukurannya sendiri. Akhirnya, klaim kebenaran muncul di masing-masing,” terangnya kembali.

Terlepas dari itu, satu pertanyaan yang patut dijawab, mengapa manusia sampai hari ini mengharuskan diri untuk membincang soal HAM, hak, kebebasan? Menurut aktivis Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini, sebabnya hanya satu, yakni bersumber dari pengalaman-pengalaman negatif yang manusia alami sendiri dalam sejarah hidupnya.

“Perang, penjajahan, genosida, perbudakan, human trafficking, persekusi, semua itu adalah pengalaman negatif dalam sejarah manusia. Dari sanalah kemudian muncul perbincangan seputar HAM, yang itu dimulai dari kesadaran hak untuk menentukan nasib sendiri,” jelasnya.

Hanya saja, untuk soal perang misalnya, perbincangan seputar HAM belum mampu mencapai kesepakatan bersama dalam hal penghentian pengalaman negatif manusia ini. Perbincangan orang-orang tentang HAM, baru sebatas mampu merumuskan bagaimana harus berperang secara adil. Itu pun konsep adil dalam perang sangat relatif.

Tapi beruntung, di soal penjajahan, perbincangan tentang HAM pada akhirnya mewujud dalam pemberian kemerdekaan bangsa-bangsa. Di Indonesia misalnya, menentukan nasib sendiri yang jadi poin dasar dari HAM, termanifestasi dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia.

Adapun tentang kebebasan berekspresi, dalam hal ini kasus perdebatan di media sosial, Usman menilainya cukup berbahaya. Tetapi sebabnya, menurut Usman, lebih bersumber pada sistem keilmuan masing-masing individu, bukan karena faktor kebebasan berekspresinya.

“Apabila yang berdebat di media sosial adalah dia yang tidak memiliki suatu keilmuan yang sangat mendalam, maka akan timbul paradoks. Inilah yang menimbulkan perseteruan,” tandasnya.

Padahal, media sosial bisa menjembatani komunitas yang memiliki pilihan dan paham yang sama apabila secara konvensional tidak bisa dilakukan. Hemat kata, media sosial bisa membawa efek pembebasan, tetapi bisa pula menjadi alat intimidasi bagi seseorang akibat ulah pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

Karenanya, dengan hadirnya Workshop dan Kelas Menulis “Intoleransi dan Kekerasan atas nama Agama” Qureta, diharapkan dapat meredam perdebatan seputar HAM dan kebebasan berekspresi. Artinya, Qureta harus mampu menjadi jembatan komunitas yang berbeda dalam perdebatannya.