Kendati terlambat, keputusan Presiden Jokowi baru-baru ini yang akan melarang mudik dinilai sebagai langkah tepat guna memutus penyebaran Covid-19. Mengingat sudah memasuki Ramadan, animo masyarakat untuk pulang kampung akan makin tinggi. Karenanya, sekadar imbauan agar masyarakat tidak berangkat mudik tidaklah cukup.

11 persen masyarakat Indonesia -sekitar 20 juta warga- masih berkeinginan untuk pulang kampung. DKI Jakarta, sebagai provinsi dengan risiko penularan Covid-19 tertinggi, 31 persen warganya justru tetap ingin mudik ketika Lebaran nanti. Menariknya, angka tersebut mewakili bukan hanya warga yang bekerja di sektor informal atau warga dengan pendapatan harian, sebagai kelompok masyarakat yang paling terkena dampak ekonomi, melainkan juga warga dengan pendidikan dan penghasilan tinggi.

Artinya, minat orang, dari kelompok ekonomi mana pun, untuk mudik masih relatif tinggi. Terutama para perantau di Jakarta. Setidaknya, itulah temuan SMRC dalam survei terbarunya yang dirilis pada 17 April 2020 lalu.

Di samping itu, hasil kajian Tim BMKG dan UGM menunjukkan bahwa mobilitas orang dan interaksi sosial secara fisik adalah faktor utama, ketimbang kondisi cuaca atau iklim, yang memengaruhi peningkatan kasus terinfeksi menjadi pandemik di Indonesia. Terhitung sejak awal Maret lalu.

Meskipun iklim tropis Indonesia, dengan suhu di antara 27-30 derajat celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70-95 persen, relatif menghambat virus untuk dapat berkembang, hal tersebut tidak akan berarti optimal bila penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang di dalamnya juga memuat aturan tentang pengendalian transportasi, tidak berjalan efektif.

Bila mudik diartikan sebagai pulangnya perantau ke kampung halaman, seketika itu juga ada mobilitas orang di dalamnya. Dari definisi itu, maka dimungkinkan mudik Lebaran untuk dilarang.

Tetapi, dalam kacamata HAM, mudik adalah hak asasi manusia. Dan jika negara melakukan pelarangan, apakah bisa disebut sebagai pelanggaran HAM? Seperti kekhawatiran Bupati Lampung Tengah, Bupati Sumenep, dan Bupati Wonogiri bila mereka melarang warganya yang merantau untuk pulang (Kompas, 26/3/2020)? Tentu, sudut pandang HAM tak sesempit itu. Mari kita bahas.

Pelarangan mudik

Dalam perspektif HAM, kegiatan mudik dapat dikategorikan sebagai hak atas kebebasan bergerak. Pasal 13 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 telah menjamin itu. Pasal 27 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebut setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Hal senada juga tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. 

Adalah kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memberikan pemenuhan hak-hak dasar bagi pemudik sebagai konsekuensi dari diberlakuannya peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan di antaranya: kesiapan infrastruktur jalan, moda transportasi publik, dan pengaturan arus lalu lintas, serta pelayanan keselamatan dan kenyamanan bagi para pemudik.

Permasalahannya sekarang, kegiatan mudik berisiko akan membawa Covid-19 ke kampung halaman pemudik yang dimungkinkan belum terdampak. Sekalipun pemudik tampak sehat, itu bukan jaminan ia bebas dari virus. Maka, dalam dilema seperti ini, negara perlu mengambil langkah hukum yang tepat. 

Pasal 12 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2005 mengakomodasi kondisi-kondisi darurat seperti saat ini. Klausulnya mengatakan: hak atas kebebasan untuk bergerak dapat dikenai pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi, antara lain, kesehatan atau moral masyarakat, juga hak-hak dan kebebasan dari orang lain.

Artinya, demi melindungi hak atas kesehatan, mudik dapat dilarang. Terlebih kesehatan juga merupakan hak asasi manusia. Apalagi dalam kondisi krisis pandemi ini, ia berkelindan dengan hak hidup seseorang. Dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (nonderogable right).

Jadi, atas nama kesehatan masyarakat (Keppres No. 11 Tahun 2020), juga untuk melindungi hak hidup orang lain di daerah asal pemudik, pelarangan mudik diperbolehkan. Sehingga langkah hukum tersebut mestinya dilihat bukan sebagai suatu bentuk pelanggaran HAM, justru sebagai cara negara dalam memitigasi penyebaran wabah guna melindungi hak atas kesehatan jo hak atas kehidupan.

Faktanya, setiap orang tak ingin tertular Covid-19. Ada hak untuk sehat yang melekat pada setiap orang. Dalam teori dasar HAM, hak atas kesehatan adalah hak positif warga negara (positive right). Artinya, sikap negara yang proaktif justru diperlukan untuk bukan sekadar menghormati, tetapi juga memberikan proteksi dan pemenuhan akannya. Salah satunya: dengan melarang mudik.

Sesuai arahan baru Presiden Jokowi, sekarang tinggal bagaimana kementerian terkait membuat atau mengubah instrumen hukum yang ada agar senapas dengan arahan tersebut. Semisal merevisi Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. 

Sebab dalam Pasal 13 ayat (10) huruf a disebutkan bahwa: “Pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk: a. moda transportasi penumpang, baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antarpenumpang.”

Artinya, setiap orang bisa saja mudik apabila moda angkutan yang digunakannya, baik pesawat udara, kapal, kereta api, bus, atau mobil pribadi berdisiplin memperhatikan jumlah penumpang dan jarak antarpenumpang. Bagi pemudik yang akan mengendarai sepeda motor, ia boleh mudik asalkan tidak berboncengan.

Perlu dicatat, jika mudik berbicara soal mobilitas orang lintas kota dengan menggunakan moda transportasi, sedang PSBB berbicara pembatasan ketat pergerakan orang, maka logikanya, kebijakan PSBB juga diperuntukkan untuk kegiatan mudik.

Apabila penerapan PSBB hanya diberlakukan untuk wilayah dengan jumlah kasus Covid-19 yang tinggi, dengan logika mengurangi resiko persebaran wabah ke pelbagai daerah yang belum terjangkit, maka mobilitas orang seperti mudik yang masuk dan ke luar wilayah dengan PSBB harus dilarang. Termasuk soal moda transportasi antarkota yang biasa digunakan para pemudik.

Tetapi, Permenhub No. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi belum spesifik mengatur tentang mudik bersama moda angkutannya itu. Lebih terperinci, ia justru mengatur berapa “jumlah penumpang” dalam permenkes di atas. BAB III Pengendalian Transportasi Pada Wilayah PSBB tersirat masih mengizinkan mudik.

Misalnya saja jumlah penumpang bus dan mobil pribadi masih dibatasi, paling banyak 50 persen dari jumlah kursi yang ada (Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b). Begitu juga moda angkutan mudik lainnya: kereta api antarkota, 65 persen (Pasal 12 huruf a), kapal penumpang, 50 persen (Pasal 13 ayat (1)), dan pesawat udara, 50 persen (Pasal 14 ayat (b)). Singkat kata, meskipun dibatasi, peraturan-peraturan tersebut masih memungkinkan orang untuk bisa berangkat mudik.   

Pada akhirnya, dalam situasi darurat pandemi ini, dan dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip siracusa, perlindungan hak atas kesehatan menjadi dikedepankan melalui pelarangan kegiatan mudik jo pembatasan hak atas kebebasan bergerak.

Sehingga, keinginan Presiden Jokowi untuk melarang mudik Lebaran perlu disikapi segera oleh kementerian terkait dengan membuat instrumen hukum yang jelas dan konkret mendukung keinginan tersebut. Hal ini menjadi penting untuk mencegah kebingungan di tengah masyarakat. Sebab kepastian adalah kunci di tiap masa krisis. Termasuk kepastian hukum.

Dan semoga kita dapat melalui wabah ini dengan segera dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara.