Semoga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan teman-teman sekalian yang masih aktif berdiakletika di organisasi ini. Dalam tulisan ini, atas kejenuhan saya selama ini munculnya stigmatisasi di kalangan mahasiswa bahwa GMNI adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dalam penulisan ini, sebagai bentuk kritik-autokritik yang terjadi di kalangan mahasiswa sekarang, sering kali saya menjumpai teman-teman organisasi ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Mereka menganggap bahwa GMNI adalah PDIP, dan saya juga belum mengetahui apa landasan mereka mengatakan seperti itu.

Saya dikaderkan pada tahun 2017 sehingga menjadi kader GMNI Cabang Yogyakarta. Sampai sekarang, saya tetap menjiwai marhaenisme sebagai ideologi GMNI, bukan menjiwai ideologi partai. Memang ideologi PDIP adalah Pancasila dan Pancasila diyakini sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Sedangkan GMNI adalah ideologi marhaenisme yang memiliki asas dan asas perjuangan dalam memperjuangakan kaum marhaen. Kaum melarat ini ditindas oleh sistem kapitalisme, feodalisme, kolonialisme, dan imperalisme.

Berbicara ideologi GMNI dengan PDIP saling mengkombinasi sebenarnya. GMNI memperjuangkan nasib kaum marhaen, sedangkan PDIP memperjuangkan nasib Wong Cilik.

Pada dasarnya sama-sama memperjuangkan kaum melarat. Tapi GMNI tidak terikat oleh sistem kekuasaan sebagaimana yang termaktub dalam AD-ART bahwa organisasi ini memiliki independensi dalam memperjuangkan hak-hak rakyat.

Baca Juga: GMNI Bukan PKI

Memang alumni GMNI sebagian banyak masuk PDIP, namun saya katakan bahwa itu merupakan hak konstitusional warga negara. Bukan hanya partai itu saja keterlibatan alumni dan ada partai lainnya.

Perlu diketahui bahwa GMNI bukan partai politik, tapi organisasi politik memiliki pembacaan situasi secara internasional, nasional, regional, dan bahkan desa. GMNI sangat anti terhadap penindasan yang dilakukan sistem kapitalisme yang merugikan hak-hak rakyat.

Saya teringat ketika berdebat dengan dosen yang mengajarkan mata kuliah sistem kepartaian dan pemilu. Saya tidak menyebutkan nama dosennya siapa, yang jelas dosen mengatakan GMNI dan PDIP adalah sama. Namun saya tidak terima pernyataan dosen sampai saya berdebat dengan mempertahankan argumentasi.

Saya tegaskan lagi, GMNI bukan PDIP. Jika melihat sejarah Bung Karno yang menemukan ajaran marhaenisme, di mana sejak 4 Juli 1927 Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan ideologi marhaenisme menjadi asas dan ideologi di tahun 1930. Meskipun ideologi marhaenisme telah mewarnai wacana politik Indonesia tahun 1932 pada saat itu.

Dasar munculnya ideologi marhaenisme pada saat Bung Karno menemui seorang petani yang menggarap sawahnya dan menanyakan kepemilikan tanah itu siapa, dan hasil sawah itu dikemanakan. Ternyata Bung Karno menemukan bahwa sawah, bajak, cangkul adalah milik sendiri seorang petani yang bernama marhaen dan mengerjakan sendiri juga. Namun hasil tidak mencukupi kebutuhan istri dan keempat anaknya.

Sehingga di situ bapak proklamator menemukan ajaran marhaenisme yang sekarang menjadi ideologi organisasi GMNI yang lahir pada tahun 1954.

Secara realitas yang terjadi, gerakan teman-teman GMNI selalu diintervensi alumni yang di partai politik. Sehingga membuat dilematis dalam mempelopori perjuangan rakyat. Karena memang persoalan rakyat dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat yang menjadi tugas GMNI dalam menyelesaikannya.

Keberadaan kader GMNI harus memiliki jiwa nasionalis dan berwatak kerakyatan dalam memperjuangkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap pergerakan GMNI bukan dimonitoring partai politik atau intervensi alumni-alumni yang pengabdian di PDIP. Saya sebagai kader GMNI selalu komitmen dan konsisten dalam mendalami dan menjiwai ideologi marhaenisme. Sebagai ideologi yang menentang penindasan yang dilakukan kapitalisme sentralisasi, kapitalisme akumulasi, dan kapitalisme konsentrasi.

Saya menaruh harapan besar terhadap teman-teman GMNI di seluruh Indonesia agar berpegang teguh dalam ideologi marhaenisme dalam mencapai cita-cita kemaslahatan rakyat. Bukan menghadirkan konflik dalam internal GMNI yang sentimen untuk merebutkan kekuasaan. Dan bukan menghambiskan waktu untuk bermusuh sesama organisasi; ada yang lebih penting lagi harus kita selesaikan bersama-sama.

Seperti pernyataan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah melawan penjajahan bangsa lain dan perjuangan kalian lebih sulit melawan penjajahan bangsa sendiri. Paling fundamental tugas kita sebagai kader progresif dan revolusioner adalah memgejwantahkan keinginan Soekarno dalam menyelamatkan penderitaan rakyat.

Tentu sebagai kader yang mencintai pemikiran Soekarno dan memiliki semangat menyelesaikan persoalan masyarakat sosial seperti masalah pendidikan, kesehatan, kemiskinan, penganguran, dan persoalan kemanusiaan lainnya.

Dalam penulisan ini, semoga memberikan kesadaran bagi kita semua, terutama kader GMNI, agar tetap menjaga independensi dalam pergerakan. Dan mengecam segala intervensi dari partai politik dalam perjuangan, demi menjaga marwa ideologi GMNI.

Saya menulis ini berkaitan haluan GMNI bukan di PDIP atas refleksi panjang terhadap pergerakan di GMNI selama ini dan untuk mencegah stigma di kalangan pergerakan.