Untuk konteks Indonesia, kata Halal merupakan salah satu kata yang sangat sakral jika merujuk pada sebuah produk. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam (muslim). Dan pengkategorian halal pada sebuah produk sangat strategis, mengingat bagi seorang muslim sesuatu yang halal berhubungan dengan eksistensi kualitas keber-agama-an. Berangkat dari kondisi ini kemudian produsen berlomba-lomba untuk itu.

Melalui cap halal ini, para produsen produk tertentu mampu mendulang keuntungan yang tidak sedikit. Karena bagi konsumen khususnya yang muslim, cap halal seolah menjadi sebuah bukti kualitas suatu produk. Walaupun untuk saat ini kebanyakan cap halal hanya identic dengan bahan makanan dan minuman saja. Namun pertanyaanya apakah halal hanya identik dengan makanan dan minuman saja ?.

Sehubungan dengan hal di atas bagaimana peran para pengelola Negara, mengingat untuk konteks Indonesia keberagaman dalam beragama sangat dijunjung tinggi. Jika kita bersama sepakat bahwa cap halal merupakan salah satu bentuk standarisasi maka di Indonesia ada 2 (dua) lembaga yang berhubungan dengan standarisasi, yang pertama Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan yang kedua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Meskipun kedua lembaga tadi berbicara dalam konteks standarisasi namun masing-masing memiliki ciri khas. BSN sebagai lembaga pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 beroriantasi pada bentuk standarisasi umum yang biasa disebut dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk segala bentuk produk yang beredar di Indonesia.

Sedangkan MUI yang berdiri pada tanggal 26 July 1975 atau bertepatan dengan 7 Rajab 1395 H yang tertuang dalam “PIAGAM BERDIRINYA MUI” salah satu aktifitasnya adalah  standarisasi khusus dan biasa disebut dengan cap Halal. Karena MUI sendiri berdiri sebagai sebuah kesepakatan musyawarah antara ulama, cendikiawan, dan zu’ama dari 26 Propinsi di Indonesia sehingga standarisasinya bersifat khusus untuk muslim yang merupakan mayoritas.

Dari kondisi di atas bisa disimpulkan sifat dari dua lembaga diatas juga berbeda, BSN yang merupakan lembaga Pemerintah karena dibentuk oleh Pemerintah dan MUI merupakan lembaga Non Pemerintah. Dari kedua jenis sifat tadi, mengapa masyarakat kita lebih cenderung MUI dibanding BSN dalam memperoleh standarisasi, ataukah ini berhubugan dengan Islam adalah agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Maksud penulis mengangkat permasalahan ini berhubungan dengan salah satu polemic cap halal dalam salah satu produk sandang belakangan ini, yaitu jilbab/kerudung/hijab.  Melalui jargon “Yakin Hijab Yang Kita Gunakan Halal?” menjadikan masyarakat bereaksi. Ini berangkat dari kondisi bahwa hijab sebagai salah satu perintah keagamaan yang kembali lagi sifatnya sangat privat kemudian melalui jargon tersebut diseret keranah public oleh produsen dan bekerjasama dengan MUI.

Ketika kita bersama sepakat bahwa hal yang berhubungan dengan agama sifatnya privat, menjadi sebuah hal yang menggelitik ketika sebuah produsen sandang bekerjasama dengan MUI memaksa umat muslim untuk membawanya ke ranah public. Apakah kemudian menjadi sebuah kewajaran ketika semua produk sandang yang notabene merupakan kebutuhan pokok wajib mendapat cap halal.

 Selain itu bagaimanakah kemudian MUI sebagai lembaga yang dipercayakan untuk mengeluarkan label halal di Negara ini untuk kemudian melakukan crosscheck pada setiap produk sandang yang digunakan oleh kita (masyarakat). Atau apakah MUI sudah sudah melakukan pemisahan yang jelas untuk setiap produk sandang dalam kategori halal-haram. Ini belum kita berbicara apakah produk-produk tersebut sudah terlebih dahulu disosialisasikan ke masyarakat.

 Jika merujuk pada peran dan fungsi dari MUI, pemberian label halal pada salah satu produk sandang tersebut akhirnya membuat dahi kita berkerut. Karena ini jika dihubungkan dengan perintah agama terkait penggunaan sandang tersebut, tidak ditemukan hal ihwal yang berhubungan dengan kategori halal atau haram sebuah produk sandang. Karena perintah agama hanya seputar tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehnis penggunaannya (saja).

Di sinilah awal polemiknya sebenarnya, ketika konsep agama hanya mempersoalkan hal ihwal wajib dengan rentetetan petunjuk tehnis dan petunjuk pelaksanaan dalam menggunakan salah satu produk sandang tersebut, kemudian MUI melakukan intervensi standarisasi dalam kategori halal dan haram tanpa sebelumnya melakukan sebuah upaya penelusuran terkait perintah agama dalam hal yang berhubungan dengan peroduk sandang tersebut.

Pun misalnya kategori halal-haram dalam produk sandang tersebut terkait kandungan material yang membentuk produk sandang tersebut, ini kemudian berpotensi menciptakan keresahan di tengah masyarakat.

Mengingat dalam menelusuri apa yang terkandung dalam setiap produk sandang membutuhkan sebuah kemampuan lebih didalamnya, disatu sisi akhirnya justru hanya mempersulit kondisi masyarakat yang masih berkutat dalam pemenuhan kebutuhan pangan juga masih harus direpotkan dengan hal tersebut.

Bisa dibayangkan jika kemudian kategori halal-haram yang diterapkan oleh MUI pada sebuah produk sandang berlaku umum, masyarakat kembali mengalami kebingungan. Bingung kesalahan (dosa) yang tercipta secara tidak sadar mereka lakukan dengan memakai produk sandang yang haram menurut MUI. Bingung juga dengan sandang yang digunakan dalam beribadah sebelumnya apakah telah memperoleh label halal oleh MUI.

Akhir kata, penulis berdoa semoga baju yang kita gunakan sehari-hari merupakan sandang yang halal, karena jika tidak yakin saja MUI bisa kemudian mengeluarkan label haram pada baju yang sehari-hari tidak menutup kemungkinan kita gunakan juga dalam beribadah.