Belakangan ini demokrasi seakan terpasung secara perlahan. Situasi politik nasional geger, terlebih banyak media yang memberitakan fenomena recall yang dilakukan oleh partai Gerindra. Sebelum adanya pelantikan anggota legislatif, secara tiba-tiba partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto tersebut mengganti beberapa calon anggota legislatif terpilih.

Lantas apakah Demokrasi Indonesia masih bisa dikatakan sehat? Pertanyaan ini tentunya menjadi menarik melihat fenomena yang sedang terjadi.

Recall atau yang sering kita sebut dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) memang sudah tidak asing dalam politik. Hal tersebut sudah sering terjadi di masa sebelumnya. Seperti digantinya Marwan Ja’far oleh Arvin Hakim Thoha dikarenakan Marwan pada saat itu dilantik sebagai Menteri Desa,Pembangunan Darah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

Tidak hanya itu, pada priode tahun 2004-2009, Partai Amanat Nasional melakukan recall terhadap Djoko Edhie Soetjipto Abdurrahman yang dirasa tidak sejalan dengan arah jalan partai.

Sebenarnya tidak hanya di Indonesia, recall juga terjadi di negara lain, seperti Amerika Serikat dan negara bagiannya, yaitu Canda, Georgia, dan lain sebagainya. Jika prosedur recall di Indonesia sudah ada dan bahkan diatur dalam pasal 85 undang-undang nomor 22 tahun 2003 dan undang-undang nomor 31 tahun 2002, begitu pula di Amerika Serikat dan negara bagiannya yang sudah diatur sedemikian rupa.

Prosedur recall di negeri Paman Sam tersebut juga dapat dilaksanakan melalui inisiatif dari rakyat sebagai pemilih. Rakyat membuat petisi yang nantinya akan diajukan kepada Badan Perwakilan Rakyat. Apabila badan perwakilan menyetujui petisi yang diajukan oleh konstituen, maka dapat diselenggarakan pemungutan suara yang akan menentukan anggota terpilih tersebut dapat tetap menduduki jabatannya atau harus lengser.

Tidak berbeda jauh dengan Amerika, proses recall di Canada juga bertumpu pada gerakan yang diinisiasi oleh rakyat sebagai voter. Rakyat harus membuat petisi agar dapat melakukan recall terhadap anggota legislatif yang telah terpilih. 

Sedikit berbeda dengan Amerika, Canada mempunyai batas minimal agar proses tersebut dapat ditindaklanjuti. Masyarakat harus mengumpulkan minimal 40 persen tanda tangan dari pemilih di daerah pemilihan. 

Jika langkah ini terpenuhi, maka dapat dilakukan pemungutan suara di daerah pemilihan apakah setuju untuk melakukan recall kepada anggota legislatif tersebut. Jika sepakat, maka masyarakat diberikan peluang untuk melakukan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan.

Adanya prosedur ini menunjukkan bahwa begitu ketatnya proses recall, karena berhubungan dengan suara rakyat yang telah disalurkan melalui perwakilannya di daerah pemilihan.

Di Canada, sejak tahun 1997-2015 hanya terdapat 26 proses upaya recall dan kesemuanya itu gagal dilakukan. Sedangkan di Indonesia, dari 2014-2019 sepuluh partai yang ada di kursi legislatif telah melakukan PAW atau recall dan mempunyai persentase berbeda-beda. Hingga akhir 2019, anggota DPR yang berstatus PAW sebanyak 22 persen. Data tersebut belum termasuk PAW akibat tindak kasus korupsi diakhir masa jabatan.

Dari adanya perbedaan ini, kita bisa melihat betapa mudahnya partai di Indonesia melakukan recall kepada anggota dewan. Sedangkan kebijakan tersebut tanpa melibatkan masyarakat yang telah menyalurkan hak suaranya kepada partai dalam Pemilu.

Sakitnya Demokrasi

Sistem demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang sangat menghormati hak rakyat. Melalui sistem ini rakyat mempunyai peran, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan pengertian ini, sistem demokrasi yang sehat yaitu rakyat harus mengetahui setiap kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah, terlebih yang berhubungan dengan hajat masyarakat luas. Hal tersebut sebagai bentuk implementasi asas keterbukaan dalam demokrasi.

Tidak hanya berlaku kepada lembaga negara, seharusnya asas keterbukaan juga berlaku untuk kebijakan partai politik sebagai peserta pemilu di Indonesia. Karena tidak sedikit masyarakat yang memilih partai sebagai wujud pilihannya dalam Pemilu. Terlebih berbekal suara rakyat, partai politik dapat mendapatkan kekuatan untuk berhasil mencapai ambang batas parliamentary treshold.

Perlu digaris-bawahi, jika partai politik membuat sebuah kebijakan dengan tanpa transparansi atau tanpa sepengetahuan rakyat, secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan adanya upaya menciderai demokrasi yang dilakukan oleh partai politik. Bahkan dapat dikatakan bahwa partai politik telah mencoba membungkam demokrasi itu sendiri.

Proses PAW atau recall contohnya, idealnya kebijakan tersebut juga diketahui oleh masyarakat. Bahkan harusnya baru bisa dijalankan jika partai telah mendapatkan persetujuan masyarakat di Dapil, atau recall dapat berjalan jika muncul tuntutan dari masyarakat di daerah pemilihan. Bukan secara tiba-tiba partai politik mengumumkan bahwa anggota legislatif terpilih telah diganti oleh calon lain.

Terlebih dalam prosedurnya, hal tersebut telah diatur dalam undang-undang dan harus ada mekanisme yang dilalui seperti laporan kepada ketua DPR, membuat surat tembusan kepada Presiden, dan adanya proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU.

Jika prosedur ini tidak terlewati secara baik dan benar, maka masyarakat berhak menaruh kecurigaan. Jangan sampai partai politik hanya digunakan sebagai kendaraan oleh kader atau oknum untuk mencapai kekuasaan.

Kunci Penyembuhan Demokrasi

Cara menyembuhkan demokrasi di dalam sebuah negara di belahan dunia mana pun, tentu mempunyai keterhubungan erat dengan memastikan bahwa partai politik di dalamnya dalam keadaan sehat. Tidak terdapat penyakit potensial atau virus yang dapat mengakibatkan iklim demokrasi di dalam organ tubuh partai terkikis. Terlebih di Indonesia, yang mana peserta pemilu adalah partai politik bukan individu atau perseorangan.

Biasanya, sumber penyakit di dalam partai politik berpangkal dari proses kandidasi dan sistem kelembagaan partai yang buruk. Jika proses kandidasi tidak mempertimbangkan sistem kelembagaan partai, besar kemungkinan akan melahirkan kandidat yang hanya berorientasi pada kekuasaan dan menihilkan nilai partai serta kepentingan rakyat.

Untuk meminimalisasi hal tersebut, proses pemilihan kandidat yang akan diutus oleh partai harus seorang kader yang telah mengikuti rangkaian kaderisasi yang jelas. Sehingga kandidat terpilih mengetahui bagaimana ideologi partai yang akan diwakilinya. 

Jika terdapat permasalahan di kemudian hari seperti sengketa pemilu di ranah legislatif, kandidat akan lebih memilih jalan perundingan untuk menyelamatkan partai dan kepentingan rakyat, bukan hanya menghamba pada nafsu berkuasa.