IT Staff Qureta
4 bulan lalu · 168 view · 3 menit baca · Media 60583_81467.jpg
remotivi

Hak Pilih Jurnalis dan Netralitas Media

Salah satu pilar dalam demokrasi adalah kebebasan dan keterbukaan informasi melalui produk jurnalistik. Ini merupakan sesuatu yang keberadaannya sangat diperlukan demi mengawasi dan mengkritisi jalannya roda pemerintah yang berkuasa.

Dalam produk jurnalistik, peran jurnalis menjadi sangat penting dalam memberikan informasi yang independen. Produk harus berimbang, berdasarkan fakta, sesuai yang tertuang pada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Meskipun poin netralitas tidak tertuang dalam undang-undang tersebut, ada hal yang menurut saya pribadi menjadi pertanyaan besar: mengapa hak pilih para jurnalis dan semua yang bekerja dalam menghasilkan produk jurnalistik tidak dicabut saja? Sama seperti TNI, Polri, dan PNS.

Mengapa Harus Dicabut Hak Pilih Para Wartawan?

Sebagaimana kita tahu, sebelum dan sesudah Pilpres 2014, ada beberapa media besar yang entah itu disengaja atau tidak menjadi berseberangan dalam menentukan sikap dan berpihak kepada masing-masing calon.


Keberpihakan para media itu harusnya ditujukan demi kepentingan masyarakat luas dan bukan untuk kepentingan para pemilik modal. Hal itu akhirnya membuat masyarakat di bawah turut terbelah hingga sekarang.

Efek dari keberpihakan beberapa media waktu itu membuat masyarakat pada umumnya menjadi ragu. Masyarakat kini hampir tidak percaya lagi terhadap informasi yang diberikan media dan masuk dalam bias informasi yang menyesatkan dan terjadi sampai sekarang, yang pada akhirnya bias itu berevolusi menjadi hoaks.

Jika saja para awak media dan semua yang turut bekerja dalam dunia jurnalistik dicabut hak pilihnya, mungkin saja itu dapat sedikit memberikan kepastian bahwa semua media bersifat netral dan tidak berpihak dalam memberikan informasi, terutama untuk wartawan yang berposisi mengolah isu-isu politik.

Pandangan dari Wartawan

Sebelum menulis hal ini, saya berkesempatan berdiskusi singkat dengan salah satu teman dekat yang juga berprofesi sebagai wartawan di salah satu media online nasional terbesar.

Dalam kesempatan itu, pertanyaan yang saya ajukan adalah apakah efektif hak pilih para wartawan itu dicabut saja untuk makin memperkokoh integritas dan kenetralitasan wartawan dan media itu sendiri?

Baca Juga: Laku Wartawan

Beliau pun mengatakan bahwa sebenarnya para awak media di lapangan telah berusaha menjaga kenetralannya dalam menuliskan berita sesuai fakta yang ada. Namun, ketika tulisan itu masuk ke meja redaksi, di situlah kadang permainan dimulai.

“Sebenarnya kadang wartawan udah ngebuat berita sesuai fakta di lapangan dan berimbang, tetapi sampai meja redaksi masih ada filter lagi, malah kadang mereka yang ngarahin untuk mana yang harus digas, terus mana yang dibaikin terus beritanya,” jawab teman seperjuangan saya sewaktu di lapangan itu dulu.

Terkait dengan pencabutan hak pilih para wartawan, menurut pendapat pribadi teman saya tadi, pencabutan tersebut tidak akan terlalu berdampak. Karena media pada umumnya, di satu sisi, berada di dalam dilema antara bisnis dan idealisme yang harus diseimbangkan.

“Jadi kalau dicabut sebenarnya tidak terlalu pengaruh, kita tidak punya hak pilih tetapi tetap medianya bisa 'main', apalagi kadang ada media sifatnya tergantung 'sponsor' atau yang punyanya siapa, kata netralitas ya faktanya tidak ada, tetap main juga,” ungkapnya.

Lebih jauh, tidak perlu adanya pencabutan hak pilih bagi para wartawan justru akan baik, setidaknya kalangan wartawan akan lebih tahu siapa saja yang layak dipilih atau tidak, berdasarkan hasil liputan mereka di lapangan.

“Setidaknya kita tahu mana yang benar buat dipilih, mana yang tidak, dari hasil liputan. Jadi walaupun berita yang dinaikkan kadang suka ambil yang bagusnya saja, tapi, kan, busuknya kita tahu,” tandasnya di akhir diskusi singkat kami.

Bukti dan Dasar dari Pertanyaan

Dasar pemikirian saya akan pertanyaan "mengapa tidak dicabut saja hak pilih para wartawan?" saya ambil dari pemberitaan media Tempo, 12 Mei 2018 berjudul “Dewan Pers Terima 18 Pengaduan Tentang Pers Tak Netral”, di mana inti dari pemberitaan tersebut didapati beberapa media lokal di daerah menyiarkan berita yang tidak netral.


Sangat disayangkan, dalam pemberitaan tersebut, Dewan Pers selaku badan pengawas jurnalistik di Indonesia hanya bisa mengingatkan dan memperingati para media tersebut untuk tidak memperpanas suasana dalam pemilihan kepala daerah saat itu.

Karenanya, bagi saya pribadi, perlu adanya penekanan kembali bagi para awak media serta media itu sendiri secara legalitas hukum untuk bisa netral dalam menjalankan profesi dan membuat produk jurnalistik. Salah satunya, bagi saya, adalah pencabutan hak pilih bagi insan pers.

Artikel Terkait