Bulan, luar angkasa, dan benda antariksa lainnya telah dianggap sebagai wilayah kemanusiaan (province to all mankind) dan merupakan warisan bersama bagi seluruh umat manusia (common heritage of mankind). Keberadaannya harus dikelola dengan baik dan tepat sehingga segala Sumber Daya Alam (SDA) di luar angkasa dapat bermanfaat bagi masyarakat dunia tanpa harus memandang perbedaan ekonomi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masing-masing negara. Singkatnya, tanpa diskriminasi apapun.

Walaupun perkembangan teknologi keantariksaan sudah begitu pesat, dengan peluncuran Sputnik I pada 4 Oktober 1975 sebagai momentum, tidak dapat dipungkiri masih terdapat banyak negara yang belum mampu mengirimkan astronot ke luar bumi guna mengekspolorasi SDA demi kepentingan bangsanya.

Mengingat keterbatasan finansial dan teknologi, kehadiran lembaga internasional sangat penting untuk menjamin hak negara berkembang. Keberadaan SDA tersebut harus dipantau dan dikelola dengan baik agar dapat digunakan untuk kepentingan bersama pada masa depan.

Lantas para ahli mulai memikirkan bagaimana caranya agar warisan bersama ini benar-benar dapat dilestarikan. Maka dibentuklah suatu wadah khusus dibawah naungan PBB untuk mengatur hal tersebut, yakni United Nations Commision on the Peaceful Use of Outer Space (UNCOPUOS).

Salah satu contoh yang dapat diambil adalah pandangan Prof. Ida Bagus Rahmadi Supancana yang berkebangsaan Indonesia; bahwa pada dasarnya formulasi kaidah-kaidah hukum antariksa harus mengakomodasikan kebutuhan dan kepentingan baik negara maju maupun negara berkembang.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan guna menjamin akses negara berkembang ke antariksa, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal, antara lain (i) akses untuk memperoleh manfaat dari SDA di antariksa; (ii) akses terhadap manfaat dari aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di antariksa; (iii) akses terhadap iptek itu sendiri; serta (iv) akses untuk dapat memasuki pasar internasional.

Mengenai perbedaan pendapat akan pengakuan bulan, luar angkasa, dan benda antariksa lainnya sebagai warisan bersama bagi seluruh umat manusia, pada akhirnya PBB menyatakan bulan, luar angkasa, dan benda antariksa lainnya merupakan wilayah tak bertuan (ress nullius).

Implikasi yuridisnya ialah tidak satu negarapun berhak mengklaim wilayah tersebut sebagai miliknya (non-appropriation); nyatanya wilayah tersebut menjadi province to all mankind dan sumber daya yang terkandung didalamnya menjadi warisan bersama.

Setiap negara yang hendak melakukan eksplorasi SDA di wilayah kemanusiaan ini harus memperoleh izin terlebih dahulu dari United Nations Security Council. Sebelumnya, negara tersebut harus mendaftarkan mesin eksplorasinya sebagai objek luar angkasa (space object) sebagaimana diatur di dalam the Registration Convention of 1974.

Saat ini, enam puluh negara telah meratifikasi konvensi tersebut. Kewajiban yang tertuang di dalam konvensi tersebut tidak hilang ketika suatu negara telah memperoleh izin dari United Nations Security Council.

Apabila mesin eksplorasi (objek luar angkasa) tersebut tidak didaftarakan sebagaimana diatur menurut the Registration Convention of 1974, maka benda tersebut dilarang dibawa keluar bumi. Tujuan utama pendaftaran objek luar angkasa adalah untuk memastikan tidak dibawanya senjata pemusnah massal ke orbit bumi yang dapat membahayakan keberlangsungan umat manusia.

Ketika suatu negara tengah mengeksplorasi bulan, luar angkasa, atau benda antariksa lainnya, mereka wajib memberikan laporan berkala akan aktivitas eksplorasinya; termasuk hasil temuan yang diperoleh selama beroperasi di wilayah kemanusiaan ini. Kewajiban lain yang juga harus diperhatikan adalah selalu menginformasikan letak koordinat (perpindahan) stasiun ruang angkasa (space station) serta segala keinginan untuk memperluas atau memindahkan wilayah kerja mereka. Seluruh hal tersebut harus diinformasikan ke United Nations Security Council sesegera mungkin.

The Outer Space Treaty of 1967 sebagai magna carta hukum angkasa tambil sebagai penjaga utama dan terakhir. Konvensi ini memuat berbagai prinsip hukum internasional yang harus diperhatikan penjelajah ruang angkasa, yakni common interest, common property, common heritage of mankind, province to all mankind, the principle of equitable access, non-appropriation principle, principle of international cooperation, sustainable development principle, dan peaceful use of outerspace. Apabila prinsip-prinsip tersebut dilanggar, maka negara yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan kegiatan eksplorasinya.

Mengacu kepada doktrin tanggung jawab negara (state responsibility and liability), suatu negara bahkan dapat dikenai sanksi berupa reparasi seandainya merusak objek luar angkasa negara lain hingga SDA di luar sana, sebagaimana diatur dalam Draft Article Responsibility of the State for International Wrongful Acts (2001).

Keberadaannya memang hanya berupa soft law; akan tetapi telah menjelma menjadi kebiasaan hukum internasional (international customary law) dan mengikat layaknya hard law. 

Reparasi ini dapat berwujud restitusi (restitution)kompensasi (compensation), maupun pernyataan maaf (satisfaction) sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan 34 International Law Commission State Responsibility of 2001. Realitanya belum pernah terjadi pelanggaran di luar bumi sehingga ketentuan pasal tersebut belum pernah digunakan.

Akhir kata, agar negara berkembang juga dapat menerima manfaat dari temuan di bulan, luar angkasa, dan benda antariksa lainnya, maka diusulkan harus ada pengalokasian pendapatan dari para negara penjelajah luar angkasa seandainya mereka memperoleh keuntungan komersial. 

Mungkin baiknya pengalokasian pendapatan tersebut dikelola oleh United Nation Office for Space Activity (UNOSA) mengingat kredibilitas dan tujuan organisasi tersebut. Indonesia sebagai perwakilan negara berkembang yang juga aktif dengan kegiatan keantariksaan, yaitu pemanfaatan satelit, dapat menyampaikan inisiatif tersebut kepada dunia internasional.