Penyandang Disabilitas yaitu setiap orang yang disebabkan genetik ataupun kecelakaan memiliki keterbatasan dalam hal fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan orang lain berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas atau sering disebut penyandang cacat, tidak jarang dianggap orang banyak sebagai manusia tak produktif dan tak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga tersering hak-hak mereka pun diabaikan dan eksistensi penyandang disabilitas menjadi mati.

Gelar penyandang disabilitas disebabkan oleh faktor genetik atau akibat kecelakaan. Cacat genetik (bawaan) adalah suatu cacat yang dibawa sejak lahir baik fisik maupun mental. Hal ini disebabkan akibat suatu kejadian sebelum kehamilan, selama kehamilan dan saat melahirkan atau masa prenatal.

Cacat ini dapat disebabkan oleh penyakit genetik, pengaruh lingkungan baik sebelum pembuahan (bahan mutagenik) maupun setelah terjadi pembuahan (bahan teratogenik) (Faradz, 2001). Sedangkan Cacat akibat kecelakaan adalah cacat pada individu akibat kecelakaan seperti kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, tersiram air keras, jatuh, kebakaran, dan lain-lain.

Siapa dan Berapa Banyak Penyandang Disabilitas?

Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 6.008.661 orang. Dari jumlah tersebut sekitar 1.780.200 orang adalah penyandang disabilitas netra, 472.855 orang penyandang disabilitas rungu wicara, 402.817 orang penyandang disabilitas grahita atau intelektual, 616.387 orang penyandang disabilitas tubuh, 170.120 orang penyandang disabilitas yang sulit mengurus diri sendiri, dan sekitar 2.401.592 orang mengalami disabilitas ganda.

Data tersebut diterangkan oleh Nahar (Direktur RS ODK, 2015). Tingginya angka yang telah disebutkan di atas menunjukkan betapa negara memiliki peran penting sebagai aktor utama dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas

Pada realitanya, sering terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Kondisi fisik dan mental menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi, bersekolah, bekerja dan berpikir membuat mereka terpinggirkan dalam masyarakat.

Positive thinking menjadi hal yang selalu dipaksakan bagi penyandang disabilitas dan keluarga agar bisa bertahan dan keluar dari persepsi negatif terhadap kondisi tersebut. Rasa malu, tidak percaya diri, diasingkan, dan susah beradaptasi menjadi bagian yang harus mereka hadapi dalam kesehariannya. Kondisi ini membuat eksistensi penyandang disabilitas mati.

Hak Penyandang Disabilitas

Negara telah meluncurkan undang undang tentang Hak penyandang Disabilitas, yakni UU RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Pada Bagian Kesatu menyebutkan hak penyandang disabilitas yakni hak: hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Pelindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; Konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain hak yang sudah disebutkan, perempuan dengan disabilitas memiliki hak atas kesehatan reproduksi; menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Lalu untuk anak penyandang disabilitas memiliki hak: mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; Pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.

Program Kartu Khusus Bagi Penyandang Disabilitas

Peran pemerintah sangat penting dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, yaitu memfasilitasi mereka untuk mengurangi beban atau memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas agar dapat hidup layaknya orang-orang normal seperti mendapatkan ilmu pendidikan dengan jelas, pekerjaan dan sebagainya.

Tanggal 3 Desember menjadi momentum hari Disabilitas Internasional sebagai hari istimewa bagi masyarakat penyandang cacat agar mereka senantiasa mendapatkan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan. Berbagai program diluncurkan dari seluruh elemen masyarakat baik pemerintah maupun non pemerintah.

Sabtu, 3 Desember 2016, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam nuansa hari besar penyandang disabilitas meluncurkan kartu khusus bagi penyandang disabilitas, di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Kami membagikan kartu disabilitas perdana. Ini mandat dari Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas," kata Khofifah di sela acara peresmian program e-Warong di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Jember.

Kartu tersebut memakai sistem e-Wallet alias dompet elektronik. Kartu disabilitas, menurut Khofifah, merupakan penanda akses yang bisa mempermudah seluruh ruang gerak dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas seluruh Indonesia. Dengan memegang kartu tersebut, penyandang disabilitas akan mendapatkan manfaat dan keuntungan terutama terkait hak-hak dasarnya.

Program tersebut merupakan bagian kecil dari penunjang pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Disabilitas adalah salah satu bagian dari kekurangan tetapi bukan berarti harus membatasi kehidupan orang-orang disabilitas untuk melaukan hal-hal yang dinginkan. Pemenuhan hak penyandang disabilitas akan mengangkat eksistensi penyandang disabilitas sebagai manusia seutuhnya.

Jika pemerintah dan masyarakat lebih ramah, penyandang disabilitas bisa membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah hambatan.