Demokrasi bukanlah pengabdian dan bukan sekadar kontrol kekuasaan. Demokrasi juga dapat digunakan untuk mengupayakan pemerataan kemakmuran. 

Demokrasi tidak dapat dimakan. Pendapat tersebut dikemukakan oleh orang-orang yang menentang demokrasi, atau mereka yang kecewa terhadap praktik demokrasi yang dialaminya. Argumentasi di atas sering dikait-kaitkan dengan negara miskin di mana terdapat kebutuhan-kebutuhan yang mendesak daripada demokrasi.

Argumentasi yang dikemukakan para penentang demokrasi seakan-akan benar tetapi sesungguhnya salah sama sekali. Mengapa? Demokrasi yang berfungsi dengan baik lebih efektif dalam hal menyalurkan makanan sehingga orang yang tadinya kelaparan bisa mendapatkan makanan. 

Selain itu, di negara-negara demokrasi, seperti Indonesia para pemimpinnya akan memperhatikan pembangunan ekonomi negara sehingga rakyat miskin dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Tetapi saat ini di Indonesia masih jauh dari harapan.

Amartya Sen, seorang warga Inggris keturunan India dan pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi, telah menunjukkan keterkaitan tersebut melalui penelitiannya tentang pembangunan kesejahteraan. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pengawasan demokratis atas kekuasaan politik dan ekonomi merupakan faktor yang menentukan pencapaian kemakmuran suatu negara serta pendistribusian-nya kepada masyarakat.

Penerapan demokrasi menciptakan peluang bagi semua orang untuk mendapatkan bagiannya dari distribusi kemakmuran yang dicapai oleh negara. tanpa pengawasan melalui demokrasi, peluang distribusi kemakmuran secara adil menjadi semakin kecil. 

Hal ini tidaklah mengherankan karena demokrasi memungkinkan pengawasan bersama atas pelaksanaan kekuasaan politik oleh mereka yang menjadi objek pelaksanaan kekuasaan oleh rakyat maka kepentingan mereka tidak dapat diabaikan oleh negara.

Demokrasi yang sempurna dalam sistem kekuasaan yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan penegakan hukum yang independen. Oleh karena itu, demokrasi merupakan perlindungan paling efektif terhadap penindasan negara atau kekuasaan rakyat yang tidak terkendali.

Memiliki rasa aman dari berbagai ancaman, seperti penindasan, hilangnya kebebasan, pelanggaran terhadap keutuhan kondisi fisik seseorang serta hak untuk mengungkapkan dan mempertahankan kepentingan hidup individu bersama-sama dengan orang lain merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Perlindungan terhadap semua ancaman itu merupakan tujuan demokrasi sebagai negara hukum.

Demokrasi juga bukan merupakan suatu kemewahan yang hanya dimiliki negara-negara kaya atau hanya dinikmati warga negara yang kaya, tetapi demokrasi merupakan alat pengawasan kekuasaan yang mutlak perlu untuk pembangunan kebutuhan dasar yang adil di negara mana-pun.

Apakah demokrasi budaya barat? Demokrasi bukanlah budaya barat, tetapi merupakan gagasan yang berlaku universal untuk memecahkan permasalahan di dalam perkembangan masyarakat. 

Dalam perjuangan untuk mewujudkan demokrasi, sering kali kita mendengar keberatan dari para penentangnya. Mereka mengatakan bahwa demokrasi hanya cocok untuk negara-negara barat dan merupakan gagasan asing yang dipaksakan untuk kawasan lain.

Demokrasi seringkali dikaitkan dengan Eropa Barat, di mana demokrasi dilihat sebagai warisan kolonial yang diragukan apakah bisa diterapkan untuk wilayah jajahan. Pada tahun 1980-an dan 1990-an ada perdebatan tentang keberatan terhadap demokrasi yang dilontarkan pemimpin politik Asia Tenggara. Biasanya pandangan mereka dikaitkan juga dengan pembatasan terhadap hak asasi manusia yang universal.

Sebagaimana budaya timur memperoleh pengakuan dari seluruh dunia atas keberhasilan-keberhasilannya, demikian-pun budaya barat dapat meraih pengakuan yang sama. Asal-usul sebuah penemuan termasuk penemuan tentang lembaga-lembaga sosial dan politik belum menjelaskan cara penerapannya.

Perlu dicatat, berbagai budaya mengklaim bahwa mereka telah mempraktikkan kehidupan masyarakat yang demokratis sejak dahulu kala. Misalnya, tradisi orang Afrika menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan mufakat di antara orang-orang dewasa dalam satu suku dan berbagai bentuk pengaturan kehidupan masyarakat desa yang mandiri.

Pada abad ke-5 SM (Sebelum Masehi) demokrasi mencapai masa gemilangnya yang pertama di Yunani. Praktik demokrasi pada awal itu hanya berlangsung singkat. Selain itu, sesuai budaya yang berlaku pada waktu itu, perempuan, orang asing dan budak dilibatkan dalam demokrasi. Di Indonesia saat ini, saya kira demokrasi sudah mati, sebab rakyat dibungkam.

Walaupun demikian, demokrasi sama sekali tidak memainkan peranan yang penting dalam sejarah panjang dunia Barat sejak penyebaran agama Kristen abad ke-4 sampai dengan revolusi rakyat dalam abad ke-18. 

Di bawah dominasi agama Kristen, demokrasi Barat tidak menjadi norma dan praktik kehidupan sehari-hari. Pada waktu itu, memang terdapat hak-hak dan partisipasi sosial seseorang yang disesuaikan dengan status sosialnya.

Tetapi, kebudayaan-kebudayaan lain juga mempraktikkan hal serupa dan di dunia Barat praktik seperti itu masih sangat jauh dari demokrasi. Dengan demikian penting untuk dipahami bahwa berdasarkan ciri-ciri demokrasi dan persyaratan penerapannya, asal-usul demokrasi justru bukan merupakan bagian yang integral dari dunia Barat. (Thomas Meyer, 2002).

Interaksi berabagai perkembangan di atas menciptakan cara berpikir baru dalam masa pencerahan abad ke-18 yang memberikan inspirasi terhadap gerakan politik baru. Gerakan politik ini menekankan pentingnya perwujudan Hak Asasi Manusia dan demokrasi dalam suatu negara.

Tujuannya adalah memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui cara yang bisa diterima semua pihak. Keterpaduan antara demokrasi dan Hak Asasi Manusia menawarkan mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul akibat keanekaragaman agama dan sosial.

Setelah budaya Barat yang dipengaruhi agama Kristen masuk ke dalam zaman modern pluralistic dan dinamik, demokrasi menjadi model yang diakui secara luas untuk pengorganisasian politik secara mandiri dalam masyarakat. 

Perkembangan demokrasi modern dengan berbagai unsur yang terkait di dalamnya menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah perwujudan budaya Barat tetapi muncul sebagai suatu cara baru untuk mengatasi masalah-masalah yang baru pula.

Pandangan Demokrasi Tentang Manusia.

Demokrasi memiliki pandangan yang realistis tentang manusia di mana pandangan tersebut tidak didasarkan pada keyakinan agama atau budaya tertentu. Kedudukan manusia menurut sudut pandang demokrasi tidak didasarkan pada agama atau tradisi budaya tertentu tetapi juga tidak mesti bertentangan dengan salah satu dari keduanya. 

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan prasyarat sosial untuk mengembangkan kehidupan yang bermartabat dan mandiri.

Demikian-pun sebagai individu, ia ingin bebas dari dominasi dan ketergantungan pada orang lain. Jadi, demokrasi tidak mengacu pada pandangan tentang manusia yang terlalu pesimistik atau optimistik. Sebaiknya, demokrasi mengacu pada pandangan tentang manusia yangtelah teruji dalam sejarah umat manusia.

Dalam kehidupan sehari-hari hampir setiap manusia tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan anggota keluarganya tetapi juga rela bekerja sama dengan orang lain demi kepentingan bersama, manusia membutuhkan manusia lainnya. Gambaran manusia yang realistis inilah yang mendasari penerapan demokrasi sehingga tidak tergantung pada suatu agama atau tradisi budaya tertentu.

Hak Asasi Manusia dan demokrasi bersumber dari gagasan fundamental yang sama, yaitu semua manusia memiliki martabat yang sama. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia satu sama lain saling bergantung dan mendukung. Di mana hak asasi dijamin, di sana para individu dan kelompok dapat mengembangkan dirinya secara bebas dan mewujudkan kepentingan, keyakinan dan nilai-nilai yang dianut-nya dalam proses politik.

Di mana demokrasi sebagai bentuk pengawasan bersama terhadap pelaksanaan kekuasaan politik oleh suatu anggota masyarakat di jamin, di sana telah terpenuhi persyaratan terpenting untuk penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Karena itu, Hak Asasi Manusia dan demokrasi tidak boleh dipertentangkan, bahkan Hak Asasi Manusia itu adalah ruh-nya demokrasi.

Kemerosotan demokrasi akan mengakibatkan kemerosotan perlindungan Hak Asasi Manusia. Sebaliknya, kemerosotan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia akan mengakibatkan kemerosotan dalam pelaksanaan demokrasi, kondisi di Indonesia saat ini, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi sangat merosot.

Seperti yang tertuang dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1966, kita dapat membedakan empat kelompok Hak Asasi Manusia yaitu: 1) Hak-hak liberal, 2) Hak-hak Politik, 3) Hak-hak sosial dan ekonomi, dan 4) hak-hak budaya.

Keempat kelompok hak tersebut saling terkait dan tidak boleh dipertentangkan satu dengan yang lain. Pelanggaran terhadap salah satu kelompok Hak Asasi Manusia pasti akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kelompok Hak Asasi Manusia lainnya. Meskipun demikian, hak-hak politik dan liberal memainkan peranan sentral karena pemenuhan hak-hak tersebut merupakan landasan untuk pengawasan kekuasaan politik.

Pelaksanaan hak-hak politik dan liberal menjamin mengeluarkan pendapat dan pembentukan organisasi politik serta perlindungan individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara. kekuasaan politik yang diawasi secara demokratis berdasarkan hukum merupakan sarana yang paling menentukan untuk menjamin pelaksanaan kelompok-kelompok Hak Asasi Manusia yang lain.

Dalam perjalanan sejarah Eropa, Hak Asasi Manusia lahir dari suatu proses belajar yang penuh dengan kontradiksi dan dalam perjuangan melawan kekuatan politik, ekonomi, dan keagamaan yang mendominasi masyarakat. Secara khusus antara abad 18 dan 20 semakin jelas bahwa jaminan terhadap seluruh Hak Asasi Manusia dari seluruh warga negara harus mendapatkan perhatian utama.