Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah elite Partai Demokrat yang protes terhadap ucapan Hasyim Djojohadikusumo tentang bagi-bagi kursi menteri jika Prabowo-Sandi menang.

"Tujuh (7) menteri buat PAN dan enam (6) menteri buat PKS,ucap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut secara verbatim. 

AHY memilih diksi balasan sedikit mellow dalam merespons Hasyim. Ia khawatir ucapan elite Partai Gerindra tersebut melukai hati rakyat.

Entah apa sebabnya, mengapa AHY langsung protes. Apa karena telanjur meneruskan komentar Andi Arif, politikus Partai Demokrat yang mengingatkan Hasyim tentang Perang Uhud untuk mendeskripsikan keluhannya atau karena besaran jumlah kursi kabinet yang dibagi untuk PKS dan PAN yang terlalu besar? Sementara nama Partai Demokrat (bahkan) tidak disebut soal kursi kabinet.

Pelbagai analisis dan perkiraan politik bisa terjadi. Tetapi, memang segala sesuatu terkait manuver elite Demokrat di Tim BPN 02 telah dihitung baik-baik.

Sangat teliti bahkan, sebab Partai Demokrat dipimpin oleh seorang purnawirawan Jendral TNI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang terkenal sangat presisi terhadap sebuah keputusan yang diambilnya. Hal ini, tentu saja, secara bertahap diwariskan ke anak sulungnya, AHY.

Apalagi merujuk hasil pelbagai survei elektabilitas partai politik, banyak menyebutkan bahwa angka suara Partai Demokrat diperkirakan berada di kisaran 5-7%. Pun jika ditelaah lagi, kemudian diperbandingkan dengan elektabilitas PKS atau PAN, perkiraan suara Demokrat hasil pemilu 17 April 2019 ini masih lebih tinggi di antara keduanya.

***

Selang beberapa hari setelah terbitnya protes AHY ke elite Gerindra, kini Demokrat, melalui Ketua Umumnya, SBY, melancarkan protes terkait format kampanye akbar Prabowo-Sandi di Gelora Bung Karno (7/4). 

SBY bicara ketidaklaziman soal set up, run down, dan kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres/cawapres 02. SBY memilih diksi bahwa format kampanye tersebut sangat tidak inklusif dan tidak mencerminkan kebinekaan dan kemajemukan di Indonesia.

Jika kita baca salinan pesan yang ditulis oleh SBY secara utuh, kita akan menemukan bahasa-bahasa keras SBY dalam mengkritik BPN. Ia seperti menarik garis pembeda antara dirinya dan Prabowo. 

Meski secara jalan perjuangan politik untuk pilpres, partainya bagian dari BPN 02. Lebih lanjut, pada pesan tersebut, SBY menautkan nama Jokowi, tetapi secara verbatim tidak sedang mengkritiknya.

Setelah SBY mengkritik format kampanye akbar Prabowo-Sandi, ia meneruskannya dengan kalimat bahwa SBY tidak suka Prabowo diidentikkan dengan khilafah dan ia menganggap mencap Jokowi sebagai komunis adalah narasi yang gegabah. 

Artinya, secara verbatim, secara narasi, pesan SBY tersebut tidak sedikitpun merugikan Jokowi. Justru ia seolah sedang mempertontonkan ketidakkompakannya dengan Prabowo atau BPN 02.

***

Lalu muncul pertanyaan bukankah kritik AHY atau SBY tak jauh beda dengan PSI yang mengambil demarkasi terhadap partai nasionalis lainnya?

Tentu saja tidak sama, sama sekali berbeda. Sebab, selama ini PSI selalu tegak lurus terhadap Jokowi dan tidak pernah mengkritik Jokowi langsung. Lebih lanjut, pada pelbagai media, kita kerap menyaksikan bahwa kader-kader PSI menjadi garda terdepan dalam membela Jokowi.

Meski, pada situasi tertentu, PSI harus mengambil sikap mengutarakan argumen yang membedakan mereka dan partai politik lainnya. Pun jika mendengar utuh, pidato politik Jokowi di ulang tahun ke-4 PSI yang mengatakan PSI adalah unicorn politik di Indonesia dan PSI harus menjelaskan ke masyarakat apa yang membedakan PSI dan partai politik lainnya. 

Pada titik itu, PSI telah melakukannya, dan hasilnya elektabilitas mereka terus menanjak berangkat dari partai nol koma ke harapan lolos Parliamentary Threshold 4%.

Berbeda dengan Partai Demokrat yang kerap mengambil garis demarkasi dan kritik keras ke BPN dan format kampanye akbar yang dilaksakan Prabowo-Sandi adalah wujud bahwa ada persoalan yang tidak selesai antara SBY dan Prabowo.

Lebih lanjut, pemberitaan media, sedang disibukkan soal bahasa "Unity in Diversity" - bersatu dalam perbedaan dari pesan SBY. Jika (seandainya) pesan SBY tersebut adalah bagian dari metode kapanye untuk menjelaskan ideologi Partai Demokrat, yaitu Nasionalis-Religius melalui framing berita tentu tak ada yang salah. Justru sangat baik, teramat bagus.

Pun bagus untuk melengkapi pendeskripsian kontribusi SBY saat memimpin 10 tahun (2004-2014) Indonesia yang selama ini menjadi bahan kampanye Partai Demokrat. Artinya, jika kita benturkan narasi SBY tersebut bertautan dengan toleransi dan keragaman. Maka pesan SBY sejalan dengan perjuangan politik PSI.

***

Mengutip Karen Polster (2000) yang membantu menjelaskan tentang keragaman secara filosofis dengan istilah Melting Pot dan Salad Bowl.

Melting Pot diibaratkan sebagai sebuah semangkok bubur dengan ragam bahan. Seperti; bawang, jagung, gula dan air yang ketika dimasak otomatis akan menghilangkan bentuk asal dan melebur menjadi satu menjadi bubur.

Sementara Salad Bowl ibarat semangkok salad yang terdiri dari ragam sayuran, tomat hingga daging yang tidak menghilangkan bentuk asal. Artinya, eksistensi masing-masing budaya dari setiap bahan dalam semangkok salad tersebut tetap diakui keberadaanya. 

Pada bagian ini, sering kita mendengar kampanye PSI yang mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan dialog yang lebih matang dalam eksistensi masing-masing suku, agama, budaya, dan sumber daya dalam mangkok bernama Indonesia.

Pun kader-kader PSI, sering saya saksikan menjelaskan ihwal keragaman itu bukan penyeragaman. Mengakui eksistensi suku Betawi, suku Tionghoa, suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, dan lainnya adalah sebuah kewajiban sejarah. 

Tanpa harus melebur menjadi satu rasa layaknya kita mengilangkan eksistensi unsur-unsur yang ada dalam semangkok bubur menjadi bubur. Artinya, kampanye PSI selama ini adalah keragaman model Salad Bowl bukan model Melting Pot yang mensahkan penyeragaman dalam keragaman.

Pada titik ini, saya yakin SBY dan PSI memiliki pemahaman, visi dan misi yang sama tentang toleransi dan keragaman. Saat ini, PSI berada dibarisan pendukung Jokowi. Waktu belum terlambat, bilamana SBY akhirnya mengumumkan dukungannya ke Jokowi. Tentu hal yang bagus, bukan? Atau, memang Partai Demokrat sudah menuju Jokowi?