Tiga hari setelah banjir Garut terjadi Selasa (20/9/2016) kemarin, seorang teman Ahmadiyah mengirimkan saya gambar-gambar lewat Whatsapp. Foto-foto itu menunjukkan pemuda Ahmadi yang disebut khuddam menyalurkan bantuan ke para korban. Kemudian mereka berpose dengan spanduk bertuliskan jargon unggulan “love for all hatred for none”.

Saya menerima gambar-gambar itu, tersenyum, dan membalas singkat “mantap”. Saya senang begitu tahu korban banjir Garut langsung dapat perhatian–dari siapa pun termasuk komunitas Ahmadiyah. Tapi balasan teman saya membuat saya tergelitik. “Mau diliput?” katanya.

Saya memang jurnalis dan media saya sedang fokus soal Garut. Namun yang jadi soal adalah kenapa teman saya begitu ingin saya menuliskan kegiatan timnya? Bukankah itu pada suatu titik bisa menjadi pamrih dan riya–yang kemudian menodai makna kemanusiaan itu sendiri?

Kesimpulan itu tentu terlalu dangkal. Sebab tidak adil bila menyatakan publikasi kegiatan akan menodai prinsip kemanusiaan. Toh para korban tetap mendapatkan bantuan. Namun kemudian saya menyadari bahwa bagi Ahmadiyah peristiwa bencana alam barangkali memiliki dimensi yang berbeda.

Mungkin saja bagi komunitas yang dimarginalkan, bakti sosial bukan hanya sarana untuk membantu sesama, melainkan juga sarana untuk merobohkan prasangka. Sebab, dengan segala bias dan tuduhan terhadap komunitas ini, Ahmadiyah perlu kesempatan di mana mereka melakukan pembuktian terbalik. Mereka tidak ingin dilihat baik, tapi mereka butuh dilihat baik.

Hal ini sedikit menyedihkan, tentu saja. Kita harus menyaksikan Ahmadiyah tidak hanya berjuang untuk berkontribusi dalam kemanusiaan, tapi juga perlu meyakinkan orang-orang bahwa mereka telah melakukannya. Ini adalah sebuah usaha dan tenaga ganda, yang tidak perlu dilakukan seandainya Ahmadiyah bukanlah kelompok minoritas.

Saya tidak ingin menyebut komunitas Ahmadiyah menjadi pamrih. Saya lebih menyayangkan standar ganda kita yang memperdagangkan kemanusiaan dan mempermainkannya dalam arena politik identitas.

Kenapa kita mensyaratkan Ahmadiyah berkontribusi terlebih dahulu sebelum kita menerima komunitas itu, sementara hal ini tidak berlaku bagi komunitas agama arus utama? Sementara, ketika kita melihat kegiatan sosial dari Ahmadiyah, kita tetap secara jahat menuduh mereka menyebarkan paham Ahmadiyah. Lalu apa yang sebenarnya masyarakat kita inginkan?

Ingatan saya kemudian ditarik ke belakang, dan terkesan dengan banyaknya kegiatan kemanusiaan yang dilakukan komunitas ini. Dari bakti sosial ke pengobatan gratis, dari donor darah ke donor mata, Ahmadiyah konsisten membantu masyarakat.

Dalam penelusuran saya ke situs warta-ahmadiyah.org saya mencatat setidaknya ada 23 kegiatan donor darah di berbagai daerah sejak Januari-September tahun ini. Mulai dari Bandung, saat Imlek di Tangerang, sampai memperingati Hari Kemerdekaan di Indramayu, Bogor, dan Medan. Belum lagi 2 kegiatan serupa oleh komunitas Ahmadiyah di Amerika Serikat, yang salah satunya dilangsungkan saat memperingati Serangan 11 September.

Soal donor mata, per Agustus, organisasi Ahmadiyah telah mendonorkan 4.786 pasang ke Bank Mata Indonesia, menjadikannya lembaga keagamaan dengan donor terbanyak di Indonesia sampai saat ini. Saya belum menemukan lembaga keagamaan–atau komunitas–lain yang bisa melampaui angka-angka di atas.

Komitmen Ahmadiyah terhadap kemanusiaan ini rupanya tidak linear dengan perlakuan yang mereka terima. Komunitas ini menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan tapi sebagian masyarakat Indonesia tidak menggunakan prinsip yang sama dalam bergaul dengan mereka. Sebuah paradoks keadilan. Sebab bukankah seharusnya komunitas yang banyak menolong masyarakat seharusnya mendapatkan tempat terhormat?

Barangkali hanya di negara ini komunitas yang paling banyak mendonorkan mata jadi salah satu korban utama intoleransi. Setara Institute mencatat, selama 2015, Ahmadiyah ada di posisi 6 sebagai kelompok yang paling sering jadi korban pelanggaran kebebasan beragama.

Dari total 197 peristiwa, Ahmadiyah menerima 13 di antaranya. Komunitas ini berada di bawah komunitas Syiah (31 peristiwa), warga (29), umat Kristiani (29), umat Islam arus utama (24), dan aliran kepercayaan (14).

Jangan lupa pula ratusan pengungsi Ahmadiyah di Lombok yang terusir dari rumah mereka sejak 2006. Setelah rumah mereka dihancurkan dan dibakar, belum ada kejelasan masa depan bagi mereka sampai sekarang.

Soal beribadah, Ahmadiyah juga ditekan secara luar biasa. Sejak 2007-2016, ada 114 masjid Ahmadiyah yang dirusak warga atau ditutup pemerintah setempat, kata Setara Institute. Peristiwa terbaru terjadi di Kendal, Jawa Tengah, di mana masjid Ahmadiyah dirusak kelompok tak dikenal Mei kemarin.

Salah satu masjid yang dihentikan pembangunannya, secara menarik, ada di Kabupaten Garut. Meski berbeda kecamatan, masjid ini masih di bawah administrasi kabupaten yang sama dengan desa terdampak banjir.

Masjid Ahmadiyah di Kampung Cipeucang, Sukaweuning, dihentikan pembangunannya pada Mei 2013 lewat keputusan musyawarah pimpinan kecamatan (Muspika) setempat. Alasan penghentian adalah menjaga situasi kondusif setelah ada penolakan warga–hal klise yang terlalu sering kita dengar setiap ada kejadian serupa.

Kondisi ini sungguh memalukan dan memilukan. Masyarakat kita bisa menyerap jasa-jasa Ahmadiyah dan menggunakan kebaikan mereka ketika kita membutuhkannya. Di saat yang sama, kita masih menolak dan menegasikan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Seperti menghirup madu dari bunga kemudian menginjak-nginjak kelopaknya.

Saya membayangkan Bupati Garut Rudi Gunawan bertemu pemuda Ahmadiyah di lokasi terdampak banjir. Lalu barangkali teman saya menghampirinya dan mengenalkan diri sebagai ahmadi. Rudi mungkin terkejut dan sedikit enggan. Namun barangkali ketika dia melihat senyum para korban yang dibantu Ahmadiyah, hatinya akan terketuk.

Kemudian dia ingat sebuah masjid yang ditutup pada administrasi bupati sebelumnya, Agus Hamdani. Dengan sedikit keajaiban, Rudi mungkin akan mengkaji kembali penutupan masjid itu lalu membuka dan melindunginya–sesuatu yang sebetulnya normatif dan wajib dilakukan atas nama konstitusi dan hak asasi manusia.

Barangkali pada saat itulah teman saya akan berhenti menyebarkan foto-foto bakti sosial. Sebab dia tahu masa pembuktian akhirnya telah usai. Dia tahu komunitasnya bukan lagi jadi anak tiri dalam keluarga Indonesia. Kemudian kegiatan kemanusiaan akan menjadi semata kegiatan kemanusiaan.

Perlu berapa bencana lagi supaya pemerintah kita sadar?