Kebebasan Pers

Suatu hari, di bulan Agustus 2017, Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie menghadiri Dialog Kebangsaan bertema “Mengelola Keberagaman, Meneguhkan Keindonesiaan”. Acara ini digelar oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta. Dalam pidatonya, ia menceritakan kisah di balik keputusan untuk membuka kebebasan pers.

Muasalnya, karena ia sempat merasa kesulitan untuk mengambil keputusan. Pasca lengsernya kepresidenan Soeharto, Habibie menduduki jabatan presiden dan ingin mengetahui kondisi negara saat itu. Pria berjuluk “Mr. Crack dari Timur” itu kemudian bertanya kepada Panglima ABRI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Keluarga Besar Partai Golkar, serta Pimpinan MPR.

“Masukannya itu tidak ada satu pun yang match. Bingung,” ujarnya.

Agar mendapat informasi dari laporan jurnalistik, ia berpikir untuk membuka kebebasan pers—yang semula dibatasi dengan sejumlah regulasi. Atas perintah Presiden Habibie, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah kemudian mencabut ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP. 

Surat izin yang semula tertulis dalam Permenpen Nomor 1 Tahun 1984 ini membuat rezim Orde Baru menguasai pemberitaan. Karenanya, hanya media yang peredarannya disetujui pemerintah saja yang boleh beroperasi. 

Padahal, pers justru seharusnya berperan sebagai watch dog alias anjing penjaga yang menggonggong ketika ada yang tidak beres dengan pemerintahan atau sebuah kondisi faktual.

“Saya bilang, saya itu biasanya dapat ini, saya baca, langsung dieksekusi,” kata dia.

Keputusan yang diambil Presiden Habibie di masa transisi seturut dengan ide pembebasan data yang dipaparkan Yuval Noah Harari dalam buku Homo Deus. Saya akan mengulas pembahasan buku kedua dari trilogi Sapiens tersebut.

Agama Data

Ide utama dalam buku Homo Deus (2015) sebetulnya ada di bab terakhir berjudul Agama Data. Meski demikian, bab sebelum itu penting juga sebagai landasan pemahaman agama data. Misalnya, definisi agama. Di halaman 210, dalam bab Pasangan Aneh, Yuval menjelaskan pengertian agama dalam sebuah analogi.

“Jika Anda katakan kepada orang komunis atau liberal bahwa semua itu adalah agama, mereka akan menganggap Anda menuduh mereka percaya secara buta pada angin surga tanpa dasar. Faktanya, mereka memang memercayai suatu sistem hukum moral yang tidak diciptakan oleh manusia, tetapi bahwa manusia harus mematuhinya. Sepanjang yang kita tahu, semua masyarakat memercayai ini.” (hal. 210)

Lantas apa yang dimaksud agama data? Singkatnya, ia merupakan seperangkat aturan berbasis data. Sama halnya agama humanisme yang menuhankan kemanusiaan. Serupa agama marxisme dengan nabi Marx dan tuhan pertentangan antarkelas. Seperti ekonomi yang dibawa nabi-nabi semacam Adam Smith dengan tuhan sang “invisible hands”. Dan agama-agama samawi dengan tuhan: Tuhan.

Agama data menjelaskan sintasnya liberalisme dari komunisme sebagai sebuah ganjaran atas pahala pembebasan data. Mari saya kutipkan penjelasannya.

“Pada dasarnya, keduanya adalah sistem pemrosesan data yang bersaing. Kapitalisme menggunakan pemrosesan yang terdistribusi, sedangkan komunisme bertumpu pada pemrosesan yang tersentralisasi.” (hal. 425) 

“Kapitalisme tidak mengalahkan komunisme karena kapitalisme lebih etis karena kebebasan individu sakral, atau karena Tuhan marah dengan kaum komunis yang kafir. Kapitalisme menang dalam perang dingin karena pemrosesan data yang terdistribusi bekerja lebih baik dari pemrosesan data yang terpusat.” (hal. 428)

Mengalirkan Data

Apa kaitan agama data dengan warisan kebijakan Presiden Habibie? Jawabannya ada dalam beberapa poin berikut ini. 

Pertama, pembebasan yang ia lakukan dalam struktur pemerintahan. Habibie memisahkan hierarki komando Bank Indonesia dan Kejaksaan Agung, keluar dari jalur eksekutif. Paparan itu disampaikan melalui wawancaranya bersama wartawan Kompas TV, Aiman Wicaksono.*

Habibie: Jadi waktu Pak Harto (lengser), waktu itu meninggalkan keadaan. Dan saya harus ambil alih.

Aiman: Apa yang Bapak lakukan waktu itu?

Habibie: Bank Indonesia, keluar dari kabinet.

Aiman: Kalau masih dalam kabinet, apa yang akan terjadi?

Habibie: Kalau di dalam kabinet, dia harus ikut perintah dari presiden.

Aiman: Dan itu berbahaya?

Habibie: Bukan berbahaya. Presiden bukan ahli keuangan. Dia main politik. Dan itu terjadi pada orde lama dan orde baru. Saya waktu itu dalam kabinet 20 tahun jadi menteri. Saya protes sama Pak Harto. Pak Harto bilang, “Kamu urus soal lain saja. Urus kapal terbang, itu soal saya.”

Aiman: Kedua yang Bapak lakukan setelah BI tadi apa, Pak?

Habibie: Kedua, jaksa. Out!

Aiman: Menurut Bapak waktu itu, jaksa agung harus tidak di bawah presiden?

Habibie: Harus keluar. Karena jaksa agung itu harus objektif. Harus berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan tidak diperintah oleh presiden: “kamu tangkap dia!”

Aiman: Sekarang (jaksa agung) masih di bawah presiden, Pak.

Habibie: Yaaa itu tanya aja sama Jimly. Saya mau buat undang-undangnya. (Menurut Jimly) “wah terlalu cepat, Pak”.

Kedua, aksi “pembebasan data” yang dilakukan Presiden ke-3 Republik Indonesia itu: membebaskan Timor Leste. Ia membiarkan aspirasi mengalir melalui proses referendum. Sehingga, warga setempat bisa mengambil keputusan terbaik bagi diri mereka sendiri—meski memang juga harus dibayar dengan konflik kemanusiaan lain.

“Betapa pun pahitnya kenyataan ini, namun sesuai dengan komitmen yang tercantum dalam Persetujuan New York, pemerintah dengan rasa berat telah menyatakan menerima dan menghormati hasil jajak pendapat tersebut.” (dikutip dari naskah Pidato Pertanggungjawaban Presiden/ Mandataris MPR, 14 Oktober 1999)**

Kala itu, Habibie juga membebaskan tahanan politik yang diterungku di masa Orde Baru. Katanya, penjara itu tempatnya kriminal, bukan orang yang berbeda pendapat. Saat ini, aksi Habibie tampak ironis jika kita berkaca pada pembungkaman pendapat yang dilakukan aparat. Sebut saja nasib yang dialami Veronica Koman.

Jika pengamalan hak berpendapat yang memang harus dijamin saja tidak mampu dipertahankan, bagaimana bisa sistem (atau rezim) ini mengakomodasi sumbatan aliran aspirasi yang menumpuk di pangkal saluran referendum Papua Barat? Kalau memang agama data dipercaya (dan tampak) mampu menjadi mesias atas berbagai prahara, tak ada salahnya bukan buat dicoba?

“Datais juga percaya bahwa semua hal yang baik—termasuk pertumbuhan ekonomi—bergantung pada kebebasan informasi. Mengapa Amerika Serikat tumbuh lebih cepat dari USSR? Karena informasi mengalir lebih bebas di Amerika Serikat. Mengapa orang Amerika lebih sehat, lebih kaya, dan lebih bahagia ketimbang orang Iran atau Nigeria? Berkat kebebasan informasi. Jadi, jika kita ingin menciptakan sebuah dunia yang lebih baik, kuncinya adalah membebaskan data.” (hal. 442)

* https://www.youtube.com/watch?v=4-Mz5j0t4K8

** https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/9661/1792/