Jika India memiliki tokoh besar Mahatma Ghandi tokoh pejuang kemanusiaan yang telah menebarkan spirit kebaikan melintasi batas teritorial negerinya. Maka Indonesiapun bisa berbangga pernah memiliki tokoh besar yaitu Abdurrahman Wahid populer disapa Gus Dur.

Gus Dur dalam dialog peradaban untuk toleransi dan perdamaian bersama Daisaku Ikeda menyatakan “semua agama harus dipandang dan dihormati satu sama lain, sehingga jaminan kebebasan memeluk agama diterapkan pada konstitusi negara. (Abdurrahman Wahid dan Daisaku Ikeda, 2010).

Tak heran jika Gus Dur akrab dengan tokoh utama minoritas seperti Ibu Gedong dan Romomangun. Perjumpaan tokoh-tokoh itu dalam rangka merekatkan harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedekatan Gus Dur didorong oleh rasa persamaan sebagai anak bangsa dan sebagai sesama manusia. Gus Dur tak pernah memikirkan perbedaan diantara keduanya, melainkan mencari tetik pandang untuk melakukan  pengabdian kemanusiaan.

Kebebasan beragama bagi Gus Dur merupakan hak asasi manusia sebagai fitrah dasar, terlebih Indonesia sudah meratifikasi Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (HAM)-(Universal Declaration of human Right) yang ditetapkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948. 

Kebebasan beragama di sini termasuk juga pindah agama dalam bahasa Islam di sebut riddah atau apostacy (murtad), bagi  Gus Dur  orang yang berpindah agama tidak dapat dikenai hukuman mati, karena jika itu dilaksanakan di Indonesia,  maka lebih dari 25 juta jiwa penduduk Indonesia yang berpindah  dari agama Islam ke agama lain (kurun waktu 1965- sesekarang) dalam lingkungan negara Republik Indonesia, dapat dijatuhi hukuman mati. 

Yang dijadikan dasar bagi Gus Dur dalam hal ini adalah kaidah fiqh al-dharuratu tubihu al-mahdhurat  (keadaan tertentu dapat memaksakan sebuah larangan untuk dilaksanakan).

Dengan demikian pandangan Gus Dur tentang kebebasan agama memiliki landasan normatif seperti yang telah dikemukakan di atas, juga kecerdasanya dalam berijtihad dalam memandang sesuatu hal tidak kaku dan rigid, karena bagi Gus Dur kebenaran fiqih bersifat “kebenaran relative” tidak mutlak, kecuali hal-hal yang menyangkut ketuhanan (keimanan) yang sudah baku.

Kebenaran relatif dalam kacamata Gus Dur yaitu, mendiskusikan kembali yang tadinya sudah disepakati oleh orang banyak “ ajaran tetap” dalam agama Islam. Padahal, ajaran itu telah berubah melalui perubahan zaman, dengan menggunakan cara tertentu. 

Di antara cara tertentu itu adalah reinterpretasi atau penafsiran ulang oleh kaum muslimin sendiri, atas sesuatu yang tadinya diterima sebagai kebenaran tetap oleh mereka. “kebenaran relatif” itu lalu berubah dengan adanya penafsiran ulang (Abdurrahman Wahid, 2006)

Bagi Gus Dur ajaran agama itu akan berlaku sepanjang zaman, jika didalamnya dilibatkan penafsiran-penafsiran yang tidak hanya melibatkan teks, tapi juga melibatkan kontekstual, sehingga tidak memandang mutlak hasil penafsiran, karena yang mutlak hanya Allah, dan ajaran agama terkait ketuhanan (tauhid), kerasulan-Nya dan hukum muhkamat.

Senapas dengan Gus Dur dalam kelenturan hukum Islam adalah Sayyed Hossein Nasr mengatakan “Penerapan prinsip tergantung konteks konteks kultural dan sosial yang beraneka dalam  mana Islam telah tumbuh dan menjadi sangat beragam, sebagai contoh wanita melayu menyembunyikan kecantikanya sangat berbeda dari cara wanita Syria, wanita Pakistan atau Wanita Senegal. Dan bahkan disuatu negara tertentu apa yang disebut hijab belum pernah sama dikalangan nomad, penduduk kota dan desa.

Dalam sejarah Islam sebagaimana dikemukakan oleh Hamka Haq (2009), pada masa Rasulullah diceritakan, suatu ketika Rasulullah menerima sejumlah pembesar delegasi dari Kristen Najran bertamu di masjid Nabawi. Ketika saatnya sampai untuk beribadah, maka Rasulullah memberikan kesempatan kepada mereka beribadah. 

Bahkan, dengan senang hati mengizinkan mereka beribadah di Masjid Nabawi, sebagai bukti bahwa syariat Islam tidak menghalangi umat agama lain melakukan ibadahnya, kalau perlu (dalam keadaan darurat) mereka diberi izin untuk beribadah dalam masjid. Karena itu, adalah bagian dari penegakkan syariat Islam jika umat agama lain dipermudah beribadah, lebih-lebih jika dipermudah  mendirikan rumah ibadah sendiri.

Dengan melihat argumen itu maka, adalah pelanggaran syariah sekaligus pelanggaran konstitusi jika umat agama lain dihalangi atau dipersulit melakuakan ibadah. Undang-undang dan pelaturan pemerintah, atau ketentuan apaun namanya seharusnya menjamin kebebasan beribadah dan kemudahan membangun rumah ibadah untuk semua warga negara.

Jika diteropong dalam perspektif pendidikan pemikiran Gus Dur dalam hal kebebasan beragama sesungguhnya sejalan dengan nilai-nilai pendidikan dalam hal ini pendidikan  Islam. Pendidikan Islam menganut konsep “bagimu agama mu bagiku agama ku” dan tidak ada paksaan dalam beragama. Pendidikan pluralisme, di dalamnya terkandung penghargaan yang tinggi terhadap keyakinan agama yang dianut orang yang lain.

Pendidikan pluralisme yang menyangkut kebebasan beragama bukan berarti mengajarkan bebas tak beragama, melaikankan ditanamkan pada peserta didik bahwa keyakinan beragama merupakan hak privat seseorang yang tidak bisa dipaksakakan oleh siapapun. Hal ini ditegaskan oleh al-Quran, tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak menghakimi yang berbeda secara keyakinan atau penafsiran agama sebagai sesuatu yang harus dimusuhi melainkan lebih dikedepankan nilai saling menghargai dan menghormati.  Bukankah Tuhan Allah sendiri melarang umat Islam mencaci maki tuhan-tuhan sesembahan selain tuhan Allah.

Penghargaan pada kebebasan beragama dalam pendidikan ini dimaksudkan supaya proses pendidikan terutama pendidikan agama tidak diajarkan secara dogmatis ekslusif, memandang yang tak sepaham dengan ajarannya merupakan kesesatan nyata yang harus dimusuhi kalau perlu di musnahkan. 

Melainkan pendidikan agama lebih ditekankan pada keterbukaan inklusif. Pendekatan inklusif ini bukan bertujuan untuk mencampuradukkan ajaran agama (aqidah) yang memang tidak boleh dicampur-campur, tetapi lebih bertujuan untuk mengikis paradigma keberagamaan yang ekslusif dan kaku.

Menurut muhammad Ali, untuk mencegah agar pemahaman keberagamaan masyarakat yang ekslusif, maka perlu diambil beberapa langkah preventif. Langkah yang perlu dilakukan adalah membangun pemahaman keberagamaan yang lebih inklusif-pluralis, multikultural, humanis, dialogis-persuasif, kontekstual, subtantif, dan aktif sosial sangat perlu untuk dikembangkan melalui, pendidikan, media massa, dan iteraksi sosial.

Paradigma keberagamaan yang inklusif-pluralis berarti dapat menerima pendapat dan pemahaman agama lain yang memiliki basis ketuhanan dan kemanusiaan. Pemhaman ini dalam beragama, pada akhirnya akan tertanam nilai-nilai universal yang ada dalam agama seperti kebenaran, keadilan, kemanusiaan, perdamaian dan kesejahteraan umat manusia dapat ditegakkan. Lebih khusus lagi agar kerukunan dan kedamaian antar umat beragama dapat terbangun.