Teringat seorang tetangga dari desa di kabupaten salah satu provinsi di Jawa Tengah, yang bercerita perihal anaknya yang sudah masuk SMP negeri. Setiap akhir semester para orang tua/wali murid selalu ke sekolah guna mengambil rapor sekaligus menerima evaluasi perkembangan seputar anak-anaknya. 

Di desa, sekolah dengan status negeri bagi warga desa atau masyarakat sekitar adalah semacam privilige. Bukan hanya merasa lebih bangga, namun yang tidak kalah penting adalah statusnya yang gratis.

Namun kaidah gratis tersebut nampaknya tidak sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Terlebih di daerah-daerah dengan taraf pendidikan masyarakatnya yang masih rendah. Terhenyak rasanya ketika tetangga bercerita bahwa salah satu putranya di SMP negeri setiap akhir semester selalu dimintai sejumlah iuran, yang oleh sekolahnya dinamai uang sumbangan. 

Di sekolah negeri yang lain, tidak jauh dari tempat saya tinggal, juga terjadi praktik yang sama. Entah sejak kapan praktik itu terjadi, tak menutup kemungkinan jika sejak adanya peraturan sekolah gratis.

Meski nilainya tidak seberapa untuk ukuran warga kota, yaitu setiap bulan rata-rata diminta minimal seratus ribu. Namun pihak sekolah biasanya akan menarik saat terima rapor atau kenaikan (satu tahun sekali) dengan nilai yang rata-rata satu juta lebih. 

Bagi masyarakat sekitar desa, jumlah tersebut cukup memberatkan. Bayangkan, bahkan ada yang sampai menggadaikan sertifikat tanahnya ke bank hanya untuk mencari pinjaman demi membayar ke sekolah. Bukankah itu sedemikian ngeri, hanya butuh uang mungkin tidak sampai satu juta namun sampai menggadaikan sertifikat tanah yang nilainya bisa puluhan atau ratusan juta.

Maklumlah di desa memang benar-benar sulit, mencari pinjaman cuma-cuma (tanpa jaminan) 300 ribu saja kepada tetangga sudah kelimpungan dan nyaris sekarat.

Para guru itu menggunakan bahasa formal nan birokratis saat menarik sejumlah uang dari para orang tua murid. Mulai dengan istilah uang komite, sumbangan, uang pengembangan sekolah dan sebagainya. 

Dalihnya bahwa uang sumbangan yang terkumpul akan digunakan untuk pengembangan sekolah. Apakah benar tarikan dana yang diambil rutin setiap semester atau kenaikan kelas itu bernama sumbangan. Apa perbedaannya dengan istilah bantuan dan pungutan.

Permendikbud No.44 Tahun 2012 menjelaskan bahwa bantuan hanya menyasar di luar orang tua murid. Adapun sumbangan yang diperkenankan untuk orangtua murid sifatnya adalah sukarela, tidak mengikat dan tidak ditentukan nominalnya.

Sedangkan pungutan adalah bersifat wajib, mengikat, jumlah dan waktunya telah ditentukan.  Sekalipun itu bernama sumbangan yang sifatnya adalah sukarela, nyatanya di lapangan tidak demikian. 

Pihak sekolah negeri itu secara tidak langsung menetapkan jumlah besaran dan waktunya. Bukan hanya itu, ada semacam nada intimidasi halus kepada para orang tua murid, dengan gestur dan cara yang berbeda. Itulah mengapa, sumbangan tersebut lebih tepat diistilahkan pungutan liar (pungli).

Jikapun pungutan itu diperbolehkan, terdapat syarat yang ketat: hanya berlaku pada sekolah swasta, tidak dilakukan terhadap peserta didik yang tidak mampu, tidak pula dikaitkan dengan persyaratan penerimaan, penilaian maupun kelulusan. 

Selain itu juga tidak diperkenankan pungutan tersebut untuk kesejahteraan komite atau lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung (Lihat pasal 11). Dari syarat yang pertama saja pihak sekolah negeri tersebut sudah melanggar.

Kemudian baik bantuan maupun sumbangan harus disertai proposal dan dilaporkan penggunaannya secara transparan. Sayangnya proposal tersebut usut punya usut hampir selalu sama setiap semester, tanpa ada perubahan.

Kebutuhan tahun lalu dan tahun-tahun berikutnya adalah copy paste. Tanpa pula disertai laporan pertanggungjawaban penggunaannya. Tentu para orang tua murid yang rata-rata hanya berpendidikan SD atau paling banter SMP adalah keuntungan sendiri bagi pihak sekolah. 

Seakan kebodohan masyarakat adalah tradisi yang harus dilestarikan. Masyarakat yang polos, tidak memahami bahasa administrasi apalagi regulasi terus saja dikelabui.

Bukan hanya karena masih rendahnya SDM di desa namun juga dikuatkan dengan adanya relasi kuasa. Bahasa yang tidak mudah dipahami serta dalil-dalil para guru bahwa anak-anak mereka sudah dididik, membuat para orang tua murid hanya bisa taat. 

Lantas apakah alasan itu semua bisa membenarkan perilaku amoral tersebut. Para guru memang butuh perhatian, baik soal kesejahteraan maupun fasilitas. Namun sekalipun itu semua digunakan untuk hal itu, bukan berarti ada ruang pembenaran. 

Terlebih jika terjadi di masyarakat yang para orang tua muridnya masih terjebak dalam kubangan kemiskinan.

Selain itu dalam Permendikbud No.75 tahun 2016 pasal 10 menjelaskan bahwa komite maupun pihak sekolah hanya boleh menarik bantuan dan/atau sumbangan bukan pungutan. Komite sekolah sendiri adalah lembaga mandiri, yang artinya juga independen dari intervensi sekolah yang dinaunginya.

Salah satu tugas komite sekolah adalah menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi orangtua murid atau masyarakat sekitar. Celakanya jika komite justru malah mengamini atau lebih banyak diam terhadap perilaku pungli yang di lakukan oleh sekolah. Entah kesepakatan apa yang terjadi antar keduanya.

Para guru yang seharusnya menjadi teladan kejujuran, ketulusan dan keterdidikan justru berperilaku paradoks. Mereka sejatinya bukan hanya membodohi murid-muridnya tapi juga mewariskan kebodohan itu sendiri. 

Perilaku tak jujur adalah kebodohan yang membuat sakit negeri ini. Salah satunya dengan berjibunnya kasus korupsi. Mustahil murid akan sampai pada taraf mencintai kebaikan, jika lingkungan yang mendidiknya saja membenci kebaikan (baca: kejujuran).  Mungkinkah transfer of value itu terjadi, jika para guru secara sadar mengkhianti tugas mulianya. 

Para murid hanya kenyang oleh dalil-dalil serta teori kebaikan dan kejujuran. Namun semuanya kosong makna, hanya sebatas teori yang luhur nan indah. Komunitas guru itu sibuk mempercantik bangunan fisik namun rapuh dalam membangun akhlak.

Seakan melegitimasi bahwa perilaku tak jujur itu harus dimaklumi demi kepentingan ego sekolah. Nafsu mencari ketenaran sekolah juga menjadi salah satu alasan. 

Mewahnya gedung sekolah, tersedianya fasilitas, ataupun perlengkapan lainnya harus diusahakan meski dengan memeras murid. Itu semua demi kebaikan agar menjadi sekolah teladan saat diadakan kejuaran, begitulah salah satu alasan yang diungkapkan oleh pihak sekolah. Ujungnya pastilah agar kepala sekolah dapat nama dan merasa sekolahnya maju saat dipimpin olehnya. Miris bukan

Sejatinya guru-guru di sejumlah sekolah itu tak pernah mendidik, melainkan hanya mengajar. Yang ada hanya celoteh “belajarlah yang rajin agar mendapat nilai tinggi”, bukan “belajarlah agar menjadi manusia yang bijak bestari”. Yang dikhawatirkan, meminjam ucapan Muhammad Nuh (Mantan Menteri Pendidikan), sekolah hanya mengubah kearifan menjadi informasi, masyarakat menjadi pasar, agama menjadi komoditas, politik menjadi rekayasa dan kesetiakawanan menjadi nepotisme. 

Bukankah guru yang baik itu laksana bidan yang membantu proses kelahiran “sang guru sejati” dalam diri murid. Yaitu akal budi dan hati nurani setiap manusia yang kelak akan menuntut hidupnya. Semoga saja masih demikian.