Sepertinya semua sudah mengetahui perihal wacana gerakan dari Kemendikbud sebagai upaya untuk memajukan pendidikan nasional, yaitu “Merdeka Belajar”. Bagi penulis sendiri, sebetulnya wacana ini sudah kuno; Merdeka Belajar, memang pendidikan seharusnya seperti itu.

Mungkin Kemendikbud baru menyelami alam pikiran Paulo Freire melalui bukunya yang berjudul “Pendidikan Kaum Tertindas” yang dibeli di Berdikari Book. Freire memang terkenal dengan gagasannya untuk mewujudkan pendidikan yang merdeka, terutama kritik beliau terhadap sistem pendidik gaya bank.

Tampaknya penulis mesti menjabarkan tentang pokok-pokok kebijakan yang terdapat dalam “Merdeka Belajar". Pertama adalah menyisir segala macam keruwetan yang terdapat dalam Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran atau (RPP) yang tadinya bisa mencapai tiga halaman diubah menjadi satu halaman, kemudian munculnya penerimaan siswa berdasarkan Zonasi.

Kedua, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi dalam jangan waktu tiga semester. Ketiga, terdapat peningkatan dana BOS dan pengetatan transparansi terhadap dana BOS itu sendiri.

Keempat, pemerintah berkolaborasi dengan organisasi penggerak guna menjadi fasilitator dalam menunjang pendidikan nasional. Kelima, yaitu guru penggerak yang diharapkan mampu melahirkan peserta didik yang berkarakter Pancasila.

Perlu kita cermati dulu tentang apa itu program “Guru Penggerak”. Penulis mencoba mengamalkan ilmu analisis kebijakan pendidikan Indonesia di perkuliahan dalam konteks program “Guru Penggerak”.

Awalnya penulis mengira ini merupakan upaya pemerintah untuk menghimpun guru-guru yang memiliki kiprah dan segudang pengalaman dalam kesuksesan mengajarnya, sehingga nanti akan dijadikan mentor untuk guru lainnya sebagai upaya peningkatan 4 kompetensi guru (kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional). Memang idealnya seperti itu menurut Kemendikbud.

Singkatnya, program “Guru Penggerak” adalah program yang memberdayakan guru agar mampu menjadi pemimpin pembelajaran dengan mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid.

Kala itu pikiran saya mulai liar setelah mendengar penjelasan “Guru Penggerak” dari Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni Budaya Yogyakarta, Dr. Sarjilah., M.Pd, di forum webinar Yayasan AR Baswedan.

Ternyata untuk mendapatkan gelar Guru Penggerak itu tampaknya mudah sekali jika mendengar penjelasan dari bu Sarjilah. Anda cukup mendaftar melalui rekrutmen guru penggerak kemudian mengikuti seleksinya yang hanya dua tahapan, setelah itu Anda mendapatkan pendidikan/pelatihan “Calon Guru Penggerak” selama 9 bulan dengan berbagai macam materi pelatihan. Setelah itu, seketika Anda sudah menjadi generasi baru pemimpin pendidikan versi Kemendikbud.

Penulis melihat bahwa untuk menjadi guru penggerak tampaknya serumit apa yang ada di Novel “Guru Aini” gubahan Pak Cik Andrea Hirata. Sekadar saran untuk Anda yang benar-benar ingin menjadi guru, sebaiknya mengikuti standar kompetensinya yang sudah tertera di Novel “Guru Aini”, bukan versi Kemendikbud. Ini saya serius.

Kenapa guru penggerak harus daftar? Apakah ia yang memiliki kompetensi yang sama bila tidak mendaftar tidak dapat dikatakan sebagai guru penggerak?

Coba Anda bayangkan, sudah berapa banyak guru yang jasanya sudah melebihi apa yang dikriteriakan oleh Kemendikbud, namun tidak dikatakan sebagai guru penggerak. Tampaknya wawancara langsung di Metro TV kala itu bersama Ibu Muslimah, guru Andrea Hirata yang dikisahkan dalam novel femonemalnya, Laskar Pelangi, itu sudah cukup bahkan lebih untuk menggambarkan guru penggerak.

Sebab apabila ada guru yang memiliki kompetensi sebaik apa pun, bilamana ia tidak mengikuti program “Guru Penggerak” maka ia tidak bisa dikatakan sebagai guru penggerak. Pertanyaannya, yaitu apakah program guru penggerak ini adalah sistem kebijakan lama yang dikemas dalam bentuk baru?

Misi seorang guru penggerak diharapkan mampu melahirkan sosok “Pelajar Pancasila” yang memiliki 6 kriteria, yaitu 1) Beriman, bertakwa serta berakhlak mulia, 2) Mandiri, 3) Bernalar Kritis, 4) Kebhinekaan Global, 5) Gotong Royong dan 6) Kreatif.

Untuk mewujudkan itu semua tentu harus menggunakan sistem pengajaran yang holistik dengan mendayagunakan potensi kognitif, sosial, dan emosi peserta didik. Sebetulnya kriteria di atas sudah tertera dalam tujuan pendidikan di UU sebelum-sebelumnya.

Tentu ini semua sebetulnya sudah ada sejak lama dalam kebijakan pendidikan nasional. Redaktur Qureta tolong beritahu mas Dandhy Laksono untuk merilis film dokumenter baru tentang “Sexy Killer” dalam ranah pendidikan. Kasihan sekali guru-guru pendahulu yang tidak dapat gelar guru penggerak. Harus sampai berapa kali lagi macam pelatihan untuk menjadi seorang guru penggerak?

Memang betul, kemampuan guru-guru makin meningkat berkat mengikuti seribu satu macan penataran atau pelatihan dan tidak kalah pentingnya dengan adanya dukungan perangkat keras dan perangkat lunak yang juga makin lengkap dan nisbi canggih.

Bukankah memang itu suatu hal yang wajar untuk sistem sekolah yang baik? Juga memang betul, praktik-praktik pengajaran di ruang kelas juga makin membaik. Tapi berapa banyak percobaan-percobaan metodologis dan mikropedagogik semacam itu yang berakhir hanya sebagai usaha coba-coba berharga mahal dan elitis?

Sesungguhnya yang terjadi selama ini pembaruan sistem pendidikan nasional tidak lebih baik daripada suatu usaha tambal-sulam yang melelahkan. Jangan sampai program “Guru Penggerak” tidak lebih dari mainan baru untuk gagah-gagahan dengan istilah-istilah perubahan masif. Hal ini tampak pada dua jenis hal: manajemen sekolah dan metodologi pengajaran.

Pelatihan guru penggerak akan dilaksanakan selama kurun waktu 9 bulan. Artinya, saat ini Indonesia belum mempunyai guru penggerak. Sedangkan segala macam permasalahan yang dimaksud oleh guru penggerak sudah ada sejak dulu bahkan sekarang saat anda membaca tulisan ini.

Lantas apakah guru penggerak harus menunggu 9 bulan terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah? Dengan adanya pandemi, berbagai macam persoalan muncul yang dialami oleh guru maupun siswa dan masalah itu adanya sekarang. Apakah menghadapi situasi sekarang itu harus menunggu guru penggerak itu hadir untuk transformasi pendidikan?

Sebetulnya kita sudah menjumpai guru penggerak dalam situasi sekarang, yaitu di media sering kita jumpai ada guru yang door to door untuk menyambangi siswa yang tidak memiliki handphone untuk belajar. Mereka adalah guru penggerak bukan hasil dari program “Guru Penggerak”. Ya, kan?

Jauh sebelum program ini, ada juga sudah hadir yang namanya program “Guru Beprestasi”. Pada dasarnya program itu juga sama sebagai medan uji kemampuan seorang guru dalam hal 4 kompetensi guru seperti yang disebut di awal tulisan.

Sudahlah, selesaikan saja drama pendidikan nasional ini dari kepentingan-kepentingan yang tidak ada tujuan jelasnya. Guru bagi saya merupakan cikal dari kerja-kerja peradaban. Mereka pasti yang lebih memahami untuk menjalankan proses pendidikan sebagaimana mestinya.

Realitasnya, pendidikan acap kali diatur oleh mereka yang duduk di menara gading yang bahkan belum pernah mengajari moral kepada siswa secara langsung tetapi menyuruh guru dan siswa untuk bermoral di lembaga yang bernama sekolah.

Bagaimana untuk menjadi guru penggerak tanpa harus menjadi lulusan dari program “Guru Penggerak” Kemendikbud? Tentu sangat bisa, karena ini hanya membutuhkan revolusi pikiran. Ia harus mulai untuk mengubah dari dirinya sendiri, yaitu mindset-nya.

Ketika sudah selesai dengan dirinya sendiri, maka akan berdampak pada aspek domino yang lebih besar. Jangan hanya menyuruh anak untuk menjadi pelajar Pancasila apabila dirinya datang ke sekolah atau kantor hanya menempelkan jari di finger print.

Karena semua orang adalah guru penggerak dalam kadarnya masing-masing. Selama dalam dirinya muncul niat untuk keluar dari zona nyaman guna melakukan suatu perubahan ke arah positif dan membangun.