Sebuah refleksi kebangsaan menarik dibagikan oleh Ayu Kartika Dewi, Inisiator dan Co-Founder SabangMerauke. Ketika melayani sebagai guru di lereng gunung Maluku Utara, beliau terlibat percakapan ini dengan muridnya:

Murid: “Ibu, awas Ibu, kerusuhan su dekat!”

Guru: “Ha? Siapa yang bilang?”

Murid: “Orang-orang di desa, Bu”

Guru: “Kalian tahu kerusuhannya ada di mana?”

Murid: “Di Ambon, Bu”

Guru: “Kalian tahu Ambon itu jauh sekali dari sini?”

Murid:“Kerusuhannya naik pesawat, Bu. Ibu ngga takut kerusuhan?”

Guru: “Ngga. Memang kenapa?”

Murid: “Hati-hati Ibu, banyak orang Kristen jahat! Nanti mereka bisa bakar-bakar kita pe rumah”

Singkat cerita, melalui proses belajar mengajar Ayu kemudian membimbing anak-anak untuk memahami bahwa kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja, entah itu Muslim, entah itu Kristen. Bahkan kebhinekaan itu dapat hadir bersama di dalam satu keluarga.

Ayu berbagi mengenai contoh keluarganya pribadi kepada murid-muridnya; bahwa neneknya beragama Katolik, namun Ayu sendiri beragama Islam. Di ujung proses, Ayu berbagi bagaimana muridnya mampu mencapai refleksi sedemikian rupa:

Murid: “Kata Ibu Ayu to, kerusuhan itu kita sendiri yang membuatnya. Kalau kita bakar-bakar rumah orang,

memukuli orang lain, itu kerusuhan. Kerusuhan tidak bisa datang sendiri.” Lalu terdengar lagi ia meneruskan:“Neneknya Ibu Ayu itu orang Kristen, tapi dia baik. Buktinya, Ibu Ayu baik.”

Guru: “Misalkan Ibu Ayu orang Kristen, masihkah anak-anak sayang pada Ibu Ayu?”

Tanpa ragu-ragu anak-anak menjawab, “SAYAAAANG!!!”

Memang contoh kasus di atas terjadi di latar waktu Maluku Utara pasca kerusuhan tahun 1999. Masa di mana bahkan dikotomi antara desa Muslim dan desa Kristen demikian kuat hingga dibangun sekat antar desa. Namun ironis dan memprihatinkan bahwa seiring waktu berlalu, yang kita temukan justru isu-isu kebangsaan semakin merekah lebar, tidak hanya di kalangan orang dewasa dalam konteks sosio-politis, namun bahkan menyasar anak-anak dan dalam konteks persekolahan. 

Beberapa contoh kasus antara lain: teriakan-teriakan “bunuh” yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur di dalam sebuah pawai keagamaan, sumpah negara khilafah yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswi/a di acara resmi kampus, hingga pembakaran vandel perayaan proklamasi di sebuah sekolah berbasis keagamaan. 

Lebih lanjut, hasil Survey Api Dalam Sekam (PPIM UIN Jakarta dan Convey Indonesia) pada Oktober 2017 menunjukkan bahwa 91.23% responden (guru dan murid) menyetujui pelaksanaan hukum agama tertentu harus diterapkan oleh negara, 37.71% responden setuju bahwa jihad merupakan qital terhadap penganut agama yang berbeda, dan 23.35% menyetujui aksi bom bunuh diri.

Menapaki awal 2018, fakta-fakta di atas memaksa kita untuk merenungkan bagaimana guru dan sekolah dapat berperan lebih aktif dalam merekatkan kebangsaan, terutama bagi pemudi-pemuda generasi Z dan milenial. Perenungan ini juga akan dicapai melalui evaluasi terkait aspek-aspek yang perlu dipenuhi sehingga lingkungan sekolah dan guru dapat berperan positif dalam membangun empati kebangsaan yang bhinneka.

Merengkuh atau Mengalienasi Kebhinekaan Identitas

Dalam refleksi penutup terhadap tulisannya, Ayu Kartika Dewi memaparkan bahwa toleransi dan welas asih terhadap yang liyan hanya dapat dicapai ketika seseorang pernah mengenal dan mengalami interaksi positif dengan realitas sang liyan tersebut. 

Hal itu dirumuskan setelah beliau mengalami dua hal penting. Pertama, terkait demografi desa yang monoreligius dan mengakibatkan anak-anak tidak memperoleh informasi dan pengetahuan yang berimbang mengenai sang liyan, dalam hal ini karakter penganut agama Kristen.

Kedua, paradigma murid-murid terhadap sang liyan dapat berubah melalui pengenalan, dialog, dan praktik kebhinekaan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh Ayu. Permasalahan ketidaktahuan akan sang liyan pada poin pertama dapat dipecahkan dengan teladan kebhinekaan dari sang guru sebagaimana pada poin kedua.

Dari sini dapat kita lihat bagaimana kemauan guru merengkuh kebhinekaan menjadi salah satu aspek kunci untuk mengenalkan kebangsaan kepada murid. Penulis menyebut merengkuh kebhinekaan karena Ayu dengan sukarela menerima fakta bahwa kehidupan pribadinya merupakan contoh kebhinekaan. Selain itu, ia membagikan kebhinekaan hidupnya kepada murid-muridnya untuk merawat kebhinekaan bangsa. 

Kasus Ayu merupakan contoh nyata dari apa yang filsuf Amartya Sen katakan sebagai ragam-jati diri atau multi-identity dalam Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas (Marjin Kiri, 2007). 

Sesungguhnya setiap saat manusia senantiasa dituntut secara nalar untuk mengidentifikasi jati diri mana yang ingin ia prioritaskan. Paradigma merengkuh kebhinekaan diri ini merupakan titik sumbu dalam membangun kebhinekaan identitas.

Merengkuh kebhinekaan merupakan titik sumbu, karena sebagaimana klaim Amartya Sen, Ayu dapat saja menuruti dan membenarkan pilihan yang bertolak belakang sama sekali; tidak mengikhlaskan kebhinekaan dalam hidupnya dan menyembunyikan fakta mengenai kebhinekaan dirinya dari murid-muridnya. Singkat kata, mengalienasi kebhinekaan identitasnya. 

Lebih lanjut, pilihan Ayu untuk merengkuh kebhinekaan dirinya justru membimbing Ayu menemukan satu ciri komunitas yang mendorong terjadinya alienasi kebhinekaan identitas. Lingkungan yang tertutup hanya kepada satu identitas. 

Berkaca dari kasus di atas, apabila contoh lingkungan tertutup adalah tata kelola Desa Muslim dan Kristen Maluku pasca kerusuhan, maka salah satu contoh terkini praktik tersebut adalah kasus penyeragaman agama yang dilakukan oleh sebuah sekolah menengah negeri di Banyuwangi. 

Dilansir dalam sebuah pemberitaan, kepala sekolah berinisiatif menambahkan aturan sendiri bahwa sekolah hanya menerima peserta didik dari agama tertentu, dan apabila ada peserta didik dari agama lain yang berminat mendaftar maka ia wajib mengikuti aktivitas keagamaan yang diajarkan sekolah. 

Dalam imajinasi yang terliar, bentuk alienasi kebhinekaan identitas macam ini adalah yang paling banal. Walau memiliki label sekolah negeri, namun kepala sekolah justru memilih melindas identitas formal tempat sekolahnya bernaung demi memprioritaskan identitas religiusnya. 

Terlepas dari contoh alienasi kebhinekaan identitas tersebut, dunia pendidikan nasional juga perlu berbesar hati menengok mulai gencarnya usaha merengkuh kebhinekaan ini. Sekolah Kanisius Jakarta secara rutin mengadakan ekskursi pluralisme bagi siswa kelas 12nya. Selama 4 hari siswa Kanisius dikirim untuk belajar sebagai murid dari sekolah-sekolah berbasis agama atau umum, dan kemudian merefleksikan keragaman budaya dan nilai agama yang mereka alami. 

Di tataran yang lebih muda, SD Muhammadiyah Probolinggo memberikan gebrakan ketika mereka memberikan kesempatan kepada 150 muridnya, dengan didampingi guru, untuk ekskursi ke Gereja Katolik setempat dan berdiskusi mengenai gereja.

Empati Kebhinekaan Bangsa Sebagai Standar Kepribadian Guru

Di dalam refleksi mengenai guru bagian I, penulis berbagi bahwa pemerintah saat ini masih memiliki retakan kualitas kompetensi guru, khususnya di dalam konteks kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Standar yang taksa dan tidak terubrikasi membuat kompetensi ini menjadi sebuah ranah abu-abu dalam menilai apakah seseorang laik menjadi guru atau tidak (Kilas Pendidikan PSPK Edisi 1). 

Justru di dalam situasi seperti ini pemerintah seyogyanya mendorong empati kebhinekaan menjadi bingkai utama kompetensi kepribadian. Baik secara individual atau sosial, empati kebhinekaan melambangkan bahwa seseorang memiliki kemerdekaan nalar. 

Kemerdekaan nalar memungkinkan seseorang melangkah bersama nilai-nilai religius untuk melampaui stigma-stigma agama. Sebagaimana ditunjukkan di dalam kasus ibu Ayu di atas, ia mampu merdeka memilih untuk menerima kebhinekaan di dalam keluarganya, dan lebih lanjut berbagi kebhinekaan tersebut kepada murid-muridnya. 

Kita dapat dengan mudah membayangkan posisi yang berbeda bahwa ia, dengan suatu alasan religius, mungkin menolak secara halus fakta tersebut dan lebih lanjut menyembunyikan fakta kebhinekaan. Namun ia telah awas bahwa merengkuh kebhinekaan sama sekali tidak melunturkan religiusitas yang ia peluk, atau dalam bahasa murid-muridnya, ia tetap seseorang yang baik.

Dengan demikian di tahun 2018 ini seyogyanya pemerintah dapat merevitalisasi empati kebhinekaan ini dengan memprioritaskan:

  1. Pengembangan kompetensi kepribadian guru yang bertujuan mempertajam integritas kebangsaan guru melalui proses evaluasi dan swa-refleksi terhadap sikap guru dalam menghadapi realitas kebhinekaan; baik berdasarkan contoh kasus nyata atau berdasarkan skenario bayangan yang melibatkan relasi terdekatnya.

  2. Pengembangan kompetensi sosial guru yang bertujuan mengembangkan empati kebhinekaan melalui lokakarya dan praktik belajar nyata perancangan kegiatan belajar-mengajar berbasis situasi kebhinekaan yang dapat diterapkan oleh calon guru di dalam kasus; baik secara khusus berbasis budaya daerah tertentu atau secara umum dalam ruang lingkup nasional.

Lebih lanjut mengutip survey nasional Api Dalam Sekam yang diadakan PPM UIN Syarif Hidayatullah Ciputat (terkait persepsi guru dan murid Pendidikan Agama Islam di jenjang SMA), pemerintah secara khusus perlu memperkenalkan, mempraktikkan, dan membiasakan pendidikan agama yang lebih terbuka dan inklusif dengan cara mengadakan praktik pembacaan (perspektif) agama lain di dalam setiap mata pelajaran agama. Hal ini bertujuan menumbuhkan kepekaan akan kebhinekaan.

Dari sini maka kita dapat optimis pemerintah mendorong lahirnya guru Ayu – guru Ayu yang lain, guru yang memiliki empati kebhinekaan dan pahlawan perekat kebangsaan murid-muridnya.

Tabik Berpendidikan Satu, Pendidikan Nasional Indonesia.