Tidak bisa dipungkiri guru honorer memiliki peran signifikan dalam usaha memajukan sistem pendidikan Indonesia hari ini. Akan tetapi, di dalam perannya itu terdapat sekelumit persoalan yang mengendap, yaitu soal “kesejahteraan” dirinya yang hingga kini belum ada titik terangnya.

Merujuk Wikipedia Indonesia, istilah kesejahteraan umumnya menunjuk sebuah keadaan yang baik—kondisi manusia di mana manusia tersebut dalam keadaan makmur, sehat, dan damai.

Hidup dalam keadaan makmur, sehat, dan damai adalah harapan bagi guru honorer. Mereka menyadari semua itu sehingga kadangkala harapan hidup demikian sering diperjuangkan oleh mereka di depan pemerintah ketika merasa dirinya diperlakukan tidak adil.

Bebarapa waktu lalu, mungkin Anda melihat bagaimana ratusan guru honorer menyerbu gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), lalu melakukan unjuk rasa secara besar-besaran. Unjuk rasa demikian dilakukan di depan pemerintah hanya menuntut agar statusnya dinaikkan dari guru honorer menjadi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Mengapa ratusan guru honorer menuntut seperti itu? Tentu tidak lain adalah aspek kesejahteraan. Kesejahteraan adalah harga mati bagi guru honorer hari ini. Jika Anda bertanya tentang bagaimana keberadaan guru honorer hari ini, maka saya sarankan kepada Anda, pertanyakanlah seperti apa kesejahteraan mereka.

Saya sendiri punya saudara berprofesi sebagai guru honorer. Dia telah berkeluarga, memiliki satu anak. Suatu hari saya bertanya sama dia: Bagaimana rasanya menjalani hidup ketika profesimu sebagai guru honorer adalah mata pencaharianmu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupmu? Jawabnya sederhana: mau diapa, dan serahkan saja sama Tuhan.

Dia telah sembilan tahun mengabdi sebagai guru honorer. Gajinya 250.000 per bulan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya satu bulan kedepannya disaat desakan ekonomi semakin tinggi dan kompleks seperti sekarang ini.

Sementara nun jauh di sana, ada seorang guru honorer pernah curhat disebuah media online. Namanya Titi Purwaningsih, gajinya 150.000 per bulan. Dia adalah seorang guru honorer sekolah dasar (SD) negeri di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pegawai honorer selama ini mendapat kehidupan yang kurang layak, demikian katanya.

Kendati bergaji kecil, Titi Purwaningsih enggan melepas pekerjaannya sebagai guru honorer. Bagi mereka, menjadi guru adalah bagian penting dari kehidupannya dan sebagai bentuk bakti kepada negara. Titi mengatakan ini di depan wartawan media online itu.

Saya rasa, apa yang dialami oleh saudaraku dan Titi Purwaningsih hanyalah potret kecil di antara banyaknya potret keluh kesah seorang guru honorer di luar sana. Dan di luar sana, rata-rata guru honorer hidupnya kurang lebih sama dengan apa yang dialami saudaraku dan Titi Purwaningsih.

Mulia tapi menyedihkan, barangkali begitulah kenyataan hidup guru honorer hari ini. Mulia, itulah derajat dari seorang guru honorer. Ketika tugas utama guru honorer adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Maka saya katakan, itulah kemuliaan dari seorang guru honorer.

Tugas utama guru honorer itu sebenarnya sama dengan tugas guru pada pada umumnya (baca: PNS). Mereka sama-sama mengajar, membimbing dan mendidik. Yang membedakan hanyalah statusnya (baca: PNS dan Non-PNS) dan upah/gajinya.

Yang terakhirlah menjadi akar persoalan bagi guru honorer selama ini. Ketika jam kerja maksimal tidak sebanding dengan upah yang diterima per bulannya. Tentu, ini menyedihkan.

Padahal Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab XI pasal 40 disebutkan bahwa tenaga pendidik berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas.

Menyedihkan, sebagaimana dialami oleh saudaraku dan Titi Purwaningsih di atas. Tetapi entah apa yang membuat dirinya bertahan menjadi guru honorer. Kalau bukan bukti pengabdian terhadap bangsa dan negara, apalagi. Dan itulah alasannya.

Diharapkan keseriusan dari Pemerintah.

Laporan dari Education Efficiency Index menempatkan Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang paling kurang mengapresiasi guru. Laporan tersebut boleh dikatakan sebagai warning bagi pemerintah kita—disaat jumlah guru honorer hari ini kian bertambah jumlahnya menjadi 721.124 ribu orang.

Pertanyaan kemudian: Bagaimanakah cara pemerintah menanggulangi guru honorer yang jumlahnya 721.124 tersebut? Sedangkan pemerintah hari ini belum ada tanda-tanda mampu  menyelesaikan krisis kesejahteraan guru honorer sebelumnya.

Hari ini masalah guru honorer adalah masalah bangsa Indonesia. Terkait dengan pertanyaan di atas, alangkah baiknya pemerintah serius menyelesaikan masalah guru honorer yang sebenar-benarnya. Memang pemerintah telah berupaya itu dengan melibatkan, selain dari Kemendikbud, tentu juga pemerintah daerah maupun elemen masyarakat, termasuk asosiasi profesi guru di dalamnya.

Tetapi pertanyaannya adalah apakah mereka semua sungguh-sungguh menangani persoalan itu? Jangan sampai hanyalah lempar tanggung jawab seperti apa yang selama ini dituduhkan padanya.

Kalau serius dan bukanlah wacana belaka, ayo dijalankan. Kalau tidak, maka masalah guru honorer akan selamanya menjadi beban negara ini.

Dan tentunya, situasi demikian jika tidak ditangani dengan serius (katakanlah hanya wacana belaka) maka lama-kelamaan akan berpengaruh bagi mental personality guru honorer.

Dan ada tiga kemungkinan akan terjadi, yaitu: Pertama, guru honorer itu mengajar peserta didik hanya sekedar mengajar alias tidak serius. Kedua, guru honorer itu malas pergi mengajar karena ada pekerjaan sampingan lebih penting dan lebih menjanjikan dari pekerjaannya sebagai guru honorer. Dan kalupun dia pergi mengajar, dia akan sekali-kali bolos ketika jam mengajarnya tiba. Dan ketiga, mengundurkan diri sebagai guru honorer demi mencari pekerjaan lain.

Maka efek turunan dari kemungkinan di atas akan menghantam psikologi peserta didik, merugikan pihak sekolah dan institusi pendidikan.

Dengan demikian, untuk menghindari itu, saya mengharapkan keseriusan dari pemerintah untuk menyelesaikan krisis tersebut. Berbaik sangkalah pada guru honorer. Kalau bukan engkau pemerintah, siapa lagi tempat bagi guru honorer mengadu nasibnya.