Era globalisasi dan disrupsi informasi yang erat kaitannya dengan kondisi teknologi digital semakin canggih, menjadikan adanya pergeseran tatanan dan nilai dalam segala bidang kehidupan seperti kebudayaan, jasa pelayanan serba online, transportasi dan perbankan termasuk pendidikan di dalamnya.

Di bidang pendidikan, nampaknya, telah kabur antara batas smartphone dan seorang guru. Betapa tidak?

Agaknya, peran seorang guru untuk mengajar dalam hal ini mentranformasikan informasi pengetahuan sebagaimana tertera pada UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1, nampak bias ketika berhadapan dengan setumpuk informasi pengetahuan yang juga tersedia secara online di smartphone.

Hanya dari ketersediaan informasi di internet itu nyatanya tidak bersifat tunggal melainkan terhubung dengan yang lain, misalnya ketersediaan informasi yang banyak itu sejatinya menuntut adanya kemauan dari peserta didik untuk lebih mengeksplorasi, memilih dan memilah keterangan secara kritis di satu sisi.

Pada sisi yang lain diperlukan juga peran seorang guru untuk merangkai dan menyortir pengetahuan tersebut menjadi sistematis dan komprehensif.

Dengan kata lain, bias antara smartphone dan peran seorang guru sebagai pengajar tidak harus dianggap sebagai hal yang berlawanan, melainkan bisa menjadi salah satu alternatif pembelajaran di era teknologi ini.

Selain itu, menurut saya, ada satu hal yang penting dari peran seorang guru di keadaan yang serba tak menentu karena era disrupsi ini, yaitu pendidikan adab.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi informasi, sejatinya tidak mampu memberikan pendidikan berupa adab dan tindak perilaku keseharian para peserta didik.

Dalam hal ini peran guru selain pengajar, sebagaimana amanat dalam undang-undang, guru juga dituntut profesionalitasnya sebagai pendidik dan pembimbing yang mengarahkan.

Persoalannya, derivasi atas apa yang disebut tindakan pendisiplinan perilaku oleh guru kepada peserta didik seringkali dipahami sebagai kekerasan sekaligus penganiayaan yang berujung pada kasus hukum. UU yang seringkali digunakan senjata sekaligus bermata pisau ganda adalah UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Lebih rinci dalam pasal 54 UU nomor 23 tahun 2002 dinyatakan bahwa “anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya”.

Padahal apa yang disebut kekerasan/penganiayaan adalah ketika menyakiti atau melukai justru menjadi tujuan, dan bukan alat untuk mencapai maksud yang hendak dituju. Dengan kata lain, penganiayaan dilakukan untuk menyakiti seseorang tanpa maksud yang jelas.

Apabila melihat berbagai kasus yang terikat guru dan laporan aduan misalnya, terjadi bukan tanpa sebab. Guru seringkali terjerat kasus HAM karena mencukur rambut peserta didik yang tidak rapih.

Atau menjewer telinga peserta didik yang sudah seringkali diberikan pengarahan dan peringatan oleh pihak sekolah tentang perilakunya melanggar aturan tertulis yang telah disepakati seperti merokok di sekolah, membolos, berkata tidak sopan atau membully sesama teman.     

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 74 tahun 2008, tertulis bahwa guru berhak memberikan sanksi (hukuman/punishment) kepada peserta didik yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang telah disepakati sebelumnya.

Bahkan, di pasal 39 ditulis  bahwa sanksi yang diterapkan oleh guru dapat berupa teguran dan atau peringatan, baik lisan ataupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.

Memandang fenomena “kekhawatiran guru untuk mendidik” karena tuntutan HAM dari pihak lain, menurut saya, sepatutnya kita tidak boleh memandang persoalan ini sebagaimana satu hal yang dikotomis (dipertentangkan).

Sebaiknya tidak ada pandangan saklek hitam atau putih, benar atau salah secara kaku melainkan persoalan ini adalah persoalan yang tidak tunggal, terjadi sebagai rangkaian kausalitas (sebab-akibat) yang kompleks.

Betul tidak ada pembenaran terhadap perlakuan seorang guru yang menggunakan cara kekerasan “diluar batas kewajaran”, dan “tidak bersifat mendidik” sehingga bisa disebut penganiayaan (perlakuan kekerasan tanpa maksud). Karena itulah ada UU perlindungan anak sebagai alat hukum yang disediakan oleh negara untuk menjerat oknum guru yang demikian.

Namun, bagaimana jadinya jika yang dilaporkan adalah tindakan guru yang sebetulnya dilakukan untuk memberikan maksud dan arah yang jelas?

Saya kira, dalam persoalan ini dituntut adanya inovasi guru dalam hal pembelajaran dan pendidikan, termasuk di dalamnya bagaimana “cara” memberlakukan tindakan kedisiplinan terhadap peserta didik, tentu, dengan melihat berbagai kompleksitas dan kadar persoalan di dalamnya, mempertimbangan aspek peraturan perundang-undangan serta norma sosial dan budaya setempat secara berimbang.

Hal ini penting dilakukan agar tidak ada lagi kemudian tudingan bahwa guru melakukan ragam tindak kekerasan terhadap pendisiplinan peserta didik.

Ah, membayangkan "cara" pendisiplinan dengan melihat berbagai kompleksitas serta norma dan budaya yang berlaku saja, agaknya terlampau lugu memang melihat situasi di mana sekolah dan guru utamanya dihadapkan pada proses administrasi yang cukup rumit sebagai profesi.

Tapi bagi saya, guru lebih dari itu. Guru adalah peristilahan yang berdiri di atas beragam variabel; pembimbing, pengajar, pendidik, tempat diskusi, ruang terbuka atas urusan privasi, pengarah, mentor, pemerhati, orang tua, teman curhat dan sebagainya.

Persis di titik itulah banyak nilai, informasi, ilmu dan teladan yang dapat diperoleh sehingga dapat memperkaya sisi kultural dan intelektual para peserta didik. Dan atas dasar itu, rasa-rasanya guru tak cukup saja diwakili oleh satu kata profesi, melainkan benar sebagai pengabdi.***