Sudah hampir dua bulan semester genap tahun pelajaran 2022-2023 ini berjalan kita masih melihat guru mencari format yang tepat dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Padahal Membuat perangkat pembelajaran merupakan salah satu tugas pokok dari guru ketika di awal tahun ajaran baru. Dan anehnya membuat RPP ini selalu dijadikan perbincangan yang hangat di kalangan guru setiap tahun.

Persiapan mengajar yang dibuat oleh guru seperti membuat RPP begitu penting karena dijadikan panduan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. 

Guru dapat membuat pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa yang semuanya dapat ditulis dengan jelas di dalam sebuah RPP.

Seperti yang kita ketahui tugas utama guru dalam proses pembelajaran itu dimulai dengan perencanaan pembelajaran yang secara jelas tertulis di dalam sebuah perangkat pembelajaran yang di dalamnya termasuk RPP, Pelaksanaan Pembelajaran ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru sehari hari berupa mengajar sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh pihak kurikulum di setiap sekolah. 

Dan yang terakhir evaluasi pembelajaran yang biasanya ini dilakukan di penghujung semester. Sekarang yang menjadi pertanyaan mengapa banyak guru yang masih kesulitan dalam membuat RPP tersebut padahal itu sudah menjadi kegiatan setiap tahunnya. 

Sehingga sebagian guru menilai bahwa RPP itu sebagai beban diantaranya karena dalam sistem pendidikan di Indonesia banyak kebijakan dan peraturan yang dibuat semua harus sesuai standar dan aturan sehingga guru harus membuat yang sama dan seragam. 

Akibatnya guru tidak lagi membuat berdasarkan kebutuhan kemampuan dan pengalaman guru meski berasal dari daerah yang berbeda, sekolah dan kondisi yang beragam dan kelas yang dinamis. 

Sebagai contoh kita melihat ke belakang ketika perubahan dari kurikulum 2013 menerapkan RPP yang hampir seragam dan sama di setiap sekolah karena acuan yang dibuat sama sehingga sebagian guru hanya copas (Copypaste) dari RPP orang lain. 

Selanjutnya sistem pendidikan di Indonesia sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan. Kurikulum yang selalu berubah pastinya akan membuat kebijakan tentang pembuatan RPP pun ikut berubah. 

Perubahan menjadi kurikulum merdeka yang semula diharapkan setiapguru dan sekolah diberikan kebebasan dalam menentukan materi yang akandigunakan di dalam pembelajaran dan pastinya itu membawa perubahan dalam penggunaan RPP. 

Apalagi dalam kurikulum merdeka ini terdapat beberapa istilah yang berbeda dalam penyusunan perangkat pembelajaran semakin menambah bingung guru. Bisa dibayangkan guru-guru yang sudah mengajar puluhan tahun harus belajar membuat RPP lagi bukan fokus pada kelebihan, pengalamannya dalam mengajar. 

Jika RPP yang selama ini dibuat berisi hal-hal inti seperti kebutuhan guru dan murid di kelas maka seharusnya tidak perlu ada perubahan yang signifikan meskipun kurikulum yang digunakan berubah.

Sampai saat ini masih banyak guru yang belum paham betul tentang kurikulum merdeka walaupun sudah digunakan oleh sekolahnya masing-masing. Memang saat ini banyak berbagai pelatihan tentang kurikulum merdeka atau paling tidak guru bisa menggunakan platform merdeka mengajar sebagai acuan dalam mempelajari kurikulum merdeka ini.

Selanjutnya RPP yang dibuat oleh guru harus disupervisi dan tidak jarang harus direvisi berulang kali dan sayangnya supervisi ini berfokus pada hal-hal yang terlalu tekstual dan redaksional sehingga menambah beban bagi guru untuk membuat RPP yang sesuai dengan aturan yang telah diberikan. Ditambah lagi berubahnya permendikbud yang menjadi dasar hukum guru dalam membuat RPP.

Pemerintah beralasan terjadinya perubahan kurikulum itu karena melihat perubahan yang terjadi secara umum di suatu negara, kurikulum harus bersifat fleksibel disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. 

Melihat kondisi tersebut kita sebagai guru seharusnya bisa menyikapi setiap perubahan kebijakan. Guru dituntut untuk terus belajar sehingga apapun kurikulumnya dan seperti apa RPP yang akan dibuatnya kegiatan pembelajaran di dalam kelas harus tetap dilakukan.

Di dalam Permendikbud No 22 tahun 2016 dijelaskan bahwa  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) setidaknya terdapat 13 komponen yang harus terdapat di dalam sebuah RPP seperti Identitas sekolah, identitas mata pelajaran atau tema/subtema, materi pokok, kelas/ semester, alokasi waktu, materi pokok, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar ,langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian/evaluasi.

Tetapi pada tahun 2019 Mendikbud Nadiem Makarim meluncurkan inisiatif kebijakan pendidikan terkait “Merdeka Belajar” salah satu diantaranya adalah penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang semula harus terdapat 13 komponen yang dianggap  menjadi beban administrasi guru kini dibuat menjadi 3 komponen utama saja yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian.

Selain meningkatkan kompetensi yang dimiliki guru dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi dengan mengikuti beberapa pelatihan guru juga harus mengaktifkan kembali kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) karena melalui kegiatannya ini diharapkan guru bisa mengikuti perubahan yang terjadi.

Peran strategis MGMP bisa menjadi wadah bagi guru untuk belajar untuk membuat RPP dan hal-hal lain yang bersifat teknis dilakukan oleh guru.

RPP sebagai beban atau membantu tugas guru jawabannya itu ada pada guru itu sendiri yang terpenting adalah guru harus tetap melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas memberikan pelayanan terbaik untuk siswa.