Konon 90% kekayaan negeri ini hanya dikuasai dan berada di tangan 10% kelompok. Sebaliknya, 90% masyarakat lainnya berjibaku dan memperebutkan sisa kue yang 10% untuk dibagi secara rata, sadis. Jika kapitalisme tak memiliki definisi universal, setidaknya ada nilai jamak yang disepakati.

Yaitu bahwa ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi yang sedemikian curam, eksploitasi manusia atas manusia, serta ketidakadilan pembagian kekayaan dan kesejahteraan di masyarakat adalah aroma khas dalam tubuh kapitalisme.

Membebaskan persaingan pasar yang sedemikian hebat hingga seakan-akan masyarakat harus berjuang terseok-seok sendiri mempertahankan nasib guna mengumpulkan sesuap nasi adalah satu dari sekian abstraksi kapitalisme. Tulisan ini tak ingin menyorot lebih jauh perihal teori perjuangan kelas ala Karl Marx.

Menyoal kapitalis tak melulu juga soal corporate besar yang seringnya abai terhadap hak-hak buruh ataupun lingkungan. Senyatanya ada kapitalis dalam bentuk receh—meski sejatinya komoditas dan materiel yang mereka keruk bukan kelas recehan—yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. 

Adalah soal eksistensi minimarket-minimarket yang menggurita dengan latar warna-warni yang mendominasi gerai mereka. Semisal merah sesekali biru. Mengguritanya minimarket tersebut di pelosok nusantara, bahkan berjejer dan sambung-menyambung menjadi satu. Tak sedikit pula pasar tradisional juga seakan dikepung di tengah-tengahnya.

Pasar tradisional dalam hal ini tak diartikan hanya sebatas tempat di mana berkumpulnya pedagang secara berjemaah dalam satu tempat. Namun warung-warung dan kios-kios kecil milik tetangga kita adalah juga pasar tradisional dalam bentuk yang sederhana.

Di daerah di mana penulis tinggal, setidaknya ada 5 minimarket mengepung pasar tradisional yang terletak di daerah Pantura. Jarak antara satu dan satunya pun tak main-main; hanya berjarak ratusan meter, dan bisa dipastikan tak ada yang berjarak 1 kilometer. Bahkan bisa lebih 6-7 jika yang berjarak maksimal 2 kilo juga dihitung. Hebat, bukan?

Agaknya mustahil merebaknya minimarket tersebut tak mengintervensi omset pendapatan pasar tradisional. Kehadiran mereka memang tampak membantu bagi sebagian kalangan, namun tanpa pembatasan malah menjadi semacam tragedi. Yaitu pembunuhan secara jemaah, berlahan-lahan, dan sistematis atas usaha-usaha komoditas rakyat jelata. Seakan tak begitu tampak dan kentara, namun dampak dan kalkulasi kasarnya dapat dirasakan.

Bayangkan saja jika di suatu daerah ada 300 minimarket dengan omset rata-rata per hari anggaplah 5 juta. Artinya, dalam sehari ada 1,5 M uang rakyat terisap oleh kapitalis yang tampak receh tersebut—dan hitung saja jika sebulan. Di mana seharusnya uang tersebut dapat berputar di daerah atau narasi kasarnya puluhan miliar tiap bulan uang daerah diisap dan digondol oleh mereka.

Beberapa tahun lalu sempat muncul gerakan “Bela warung tetangga”. Meski gaungnya tak semasif buzzer di kancah maya, namun penulis sangat mengapresiasi gerakan tersebut. Sejatinya pemerintah daerah di masing-masing kabupaten/kota memang telah memiliki sejumlah peraturan otonom terkait pembatasan minimarket di wilayahnya.

Bahkan beberapa kabupaten ada yang melarang total, sehingga akan sangat jarang—yang kemungkinan ilegal—atau bahkan tidak akan ditemui minimarket-minimarket berwarna-warni tersebut. Namun terkadang Perda tersebut tidak berjalan maksimal. Entah ada kongkalikong antarpemangku kebijakan di daerah atau memang kemalasan kerja Pemda untuk menertibkan liarnya kapitalis berjubah minimarket.

Beberapa pengusaha tentu tak kehabisan akal demi melanggengkan usaha mengeruk laba. Mulai dari sembunyi-sembunyi, mengelabui Perda dengan cara mengganti nama, berbaju beda tapi isinya sama saja. Jadi jangan heran jika Anda sesekali menemui minimarket-minimarket “yang itu” dengan nama berbeda tapi kok ya isinya sama plek. Bahkan ada juga yang sengaja memplesetkan atau tanpa memberi nama agar bisa ngeles dari Perda.

Lantas apakah kita semua harus antikapitalis recehan tersebut? Tidak juga. Namun yang lebih penting adalah laku proporsional pemerintah—baik pemerintah pusat maupun daerah—dalam membagi kue laba dan kesejahteraan di tengah gempuran yang membabi-buta minimarket-minimarket tersebut.

Perlu adanya peraturan juga bahwa masing-masing minimarket tersebut harus menjual produk UMKM atau produk apa pun yang bersifat lokal—bisa dengan porsi minimal 5-10% dari produk yang dijual—tanpa syarat-syarat yang mempersulit. Pengalaman dari seorang teman bahwa ketika UMKM mencoba menawarkan produknya, mereka mensyaratkan harus bisa menyuplai ribuan cabangnya di Indonesia. Gila.

Pemerintah daerah memang telah diberi wewenang untuk mengatur pembatasan minimarket-minimarket. Namun, sekali lagi, hal tersebut tampak bukan menjadi prioritas utama. 

Bayangkan saja jika sekelas tusuk sate saja dijual oleh minimarket-manimarket tersebut. Lantas apa yang tersisa dari pedagang rakyat jelata jika bukan karena para sesama kaum kecil saja yang tetap setia dan membela eksistensi mereka?

Para kapitalis itu berdalih one stop shopping menjadikan sereceh apa pun produk di pasar akan mereka jual juga. Maka bagi warung dan kios tetangga, sudah untung tak seberapa dhajar pula sama rongrongan kapitalis receh. Di mana penguasa hanya bertindak sebagai penonton yang tak berhak mengintervensi atas nama ekonomi liberal. Nasib.

Kemudian publik akan berkata bahwa memang kios dan pasar tradisional tak dapat bersaing dengan mereka mengingat kualitas produk maupun pelayanan yang tak sebaik minimarket modern. Justru di situlah pemerintah harus hadir bagaimana menjadikan pasar tradisional tersebut mampu meningkatkan kualitasnya dari berbagai sisi.

Keberadaan minimarket yang sedemikan masif harus disikapi secara serius; bukan hanya oleh Pemda, tapi juga oleh masyarakat. Mengawasi lebih ketat jalannya peraturan daerah dan membela secara laku warung dan pasar tradisional atas nama keadilan kesejahteraan. Omong kosong soal invisible hand Mazhab Adam Smith, yang ada rakyat dan tetangga kita makin dhuafa secara sistemik.

Tulisan ini samacam call for action bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih serius melindungi pasar-pasar tradisional dalam skala kecil maupun besar.